Dengan mengobrak-abrik Koalisi Prabowo dan menghancurkannya, maka fungsi impian SBY dengan posisi partai banci atau istilah SBY penyeimbang, Demokrat dan SBY kehilangan fungsinya sama sekali. SBY semakin menjadi mainan yang berteriak-teriak dengan Youtube dan Facebook seolah-olah masih berkuasa seperti dalam 10 tahun penganggurannya. Pun sejak awal SBY tak perlu ditanggapi apapun omongannya – baik yang mendukung maupun yang menentang kebijakan Presiden Jokowi: biarkan saja berlalu tak bermakna.
Rangkaian (1) kasus Budi Gunawan, (2) penunjukan Badrodin Haiti, (3) penunjukan Budi Gunawan sebagai Wakil Kapolri, (4) political and personal deal rahasia dengan Prabowo Subianto, kasus KPK, dan ketidakmauan mendengarkan dan abai terhadap Ring 1, (5) penolakan reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi karena desakan tak masuk akal Ring 1 Presiden Megawati dan para partai, telah membuat Presiden Jokowi semakin jelas arahnya: mengikuti arus politik kekuatan nyata yang didukung oleh the Operators dan the Supreme Operator sendiri.
Ketiga, pelajaran tentang reformasi di tubuh Polri dan TNI. Penunjukan Jenderal Tito sebagai calon Kapolri diyakini sebagai bagian dari reformasi di tubuh Polri yang memerlukan darah segar. Jenderal Tito adalah darah segar Polri. Pun penunjukan Tito adalah jalan tengah seperti yang dipaparkan dalam artikel Dua Budi – maka usulan Kompolnas pun disingkirkan karena nilai kebutuhan Polri.
Penunjukan Tito pun membuat kenyamanan bagi Budi Gunawan dan Budi Waseso yang beruntung bisa mendukung Tito. Masa jabatan yang masih panjang sampai 2022 bisa memberikan reformasi di tubuh Polri berjalan hebat. Jenderal Tito pun dipastikan mendapatkan dukungan karena sikap, perilaku, perbuatan Jenderal Tito yang lurus, cerdas, dan menjanjikan.
Jenderal Tito adalah jawaban bagi Budi Gunawan dan Budi Waseso yang menginginkan perubahan di tubuh Polri. BBN dan pemberantasan terorisme dan kalangan radikal kiri dan kanan di bawah Jenderal Tito akan semakin solid.
Selama kepemimpinan Jenderal Sutarman dan Badrodin Haiti organisasi tukang sweeping dan demo seperti HTI dan FPI dibuat tiarap – meskipun parpol seperti Gerindra mendukung FPI di Jakarta misalnya. Maka di bawah Jenderal Tito kondisi yang kondusif tersebut akan dilanjutkan. Tentu hal itu membahagiakan Polri.
Selain itu, sikap santun Tito – yang segera sowan dan menemui senior setelah ditunjuk sebagai calon Kapolri – telah meyakinkan Budi Gunawan, Budi Waseso dan Badrodin Haiti selain Presiden Jokowi sendiri. Bahwa Tito pun mampu mengelola hubungan senior-yunior di dalam tubuh Polri. Pun para perwira tinggi Polri menyadari bahwa penunjukan Tito adalah untuk kepentingan Polri juga, sekaligus reformasi internal akan berlangsung lebih strategis dengan masa jabatan Tito yang panjang sampai 2022.
Keempat, pelajaran tentang strategi menyatukan pemberantasan korupsi antara Polri dan KPK serta Kejaksaan Agung. Strategi politik-hukum dan hukum-politik Presiden Jokowi  akan diperkuat dengan melibatkan Polri secara lebih luas dibandingkan dan disandingkan dengan KPK.
Kehadiran lebih intens Polri untuk memberantas korupsi secara strategis diarahkan juga untuk memerkuat Presiden Jokowi dan menjalankan agenda pembangunan Presiden Jokowi. Â Masuknya Polri lebih intens menjaga persiapan pemilu legislatif dan Pilpres 2019 juga menguntungkan Presiden Jokowi. Strategi mengikat Golkar dengan Papa Minta Saham dan Setya Novanto dan Ical diyakini akan membuat Golkar tak akan bisa mengajukan calon presiden di 2019 selain mendukung Presiden Jokowi.
Caranya, Presiden Jokowi akan memberikan kursi menteri kepada Golkar, PPP, dan PAN dengan mengurangi menteri dari profesional paling lambat pada 2017 – dengan perhitungan sekitar 2 tahun berkuasa sebagai menteri. Posisi menteri kunci sebagian tetap dipegang oleh PDIP dan genggaman pendukung the Operators.
Maka Polri, TNI, BIN dan lembaga negara penting pun dikuatkan. Tentang TNI pun, penunjukan Jenderal Tito, memberikan signal bahwa urut kacang panglima TNI bukanlah hal yang tabu dan haram – sama halnya Presiden Jokowi menunjuk Jenderal Tito.
