5 Tantangan Presiden Jokowi Pasca Hancurkan Golkar dan Koalisi Prabowo

Golkar saat ini adalah Golkar yang sesuai dengan keinginan the Operators dan the Supreme Operator: Golkar yang terpojok dan hancurnya Koalisi Prabowo. Strategi besar Presiden Jokowi yang menempatkan Golkar pada posisi limbo dalam politik sangat tepat. 

Praktis kini kekuasaan ada di tangan Presiden Jokowi. Politik gaduh dan demokrasi ugal-ugalan ala Koalisi Prabowo berhasil diredam dengan elegan. Namun demikian, serangan balik politik dari dalam Presiden Jokowi menempatkan Presiden Jokowi di jalan terjal dalam bentuk sabotase politik dan pembangunan melawan program kerja Presiden Jokowi.

Mari kita telaah 5 jalan terjal yang harus dilalui oleh Presiden Jokowi dengan hati gembira ria riang sentosa bahagia suka-cita pesta-pora menari menyanyi dansa girang menonton drama politik selamanya senantiasa.

Sejak awal kekuatan Presiden Jokowi ada pada niat baik dan politik rekonsiliasi. Sikap dasar politik Presiden Jokowi ini tepat di tengah perlawanan ketat para koruptor dan kroni yang mencengkeram politik Indonesia. 

Salah satu etalase paling hebat adalah perjuangan rakyat dan netizen mendudukkan Presiden Jokowi sebagai gubernur dan presiden – selain kasus Ahok sekarang. Betapa para koruptor melalui berbagai manuver hampir berhasil menyingkirkan kandidat gubernur dan presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia itu.

Para trondolo politik berkolaborasi dengan para koruptor, mafia migas dan pejabat korup beramai-ramai melancarkan serangan berupa sabotase politik dan ekonomi: harga barang naik plus beras palsu dan daging sapi meroket salah satunya. Pun perlawanan status quo dipimpin oleh SBY dengan awal menginisiasi Pilkada lewat DPRD untuk tujuan menghambat pembongkaran praktik politik oligarki oleh parpol. 

Berikutnya SBY pun menerima dengan berbunga-bunga UU MD3 yang sekarang menjadi barang rongsokan – yang sejatinya digunakan untuk alat tawar politik dan bahkan pemakzulan.

UU MD 3 yang powerful bahkan mengecoh para trondolo politik dari kalangan Koalisi Jokowi dari PDIP seperti Rieke Dyah Pitaloka dan Effendi Simbolon – yang sudah dibungkam oleh peringatan Presiden Megawati. Pun para badut politik seperti Fahri Hamzah, Fadli Zon, Bambang Soesatyo dan orang mudah dijepit Setya Novanto ikut bermain. Aneka pernyataan menyebut pemakzulan adalah kosa-kata mereka sehari-hari.

Siasat Presiden Jokowi dengan melakukan politik rekonsialiasi (1) bahkan termasuk kepada Jenderal Prabowo, (2) mendekati Presiden Megawati – sekaligus membuang peran SBY yang suka usil dengan membiarkannya berkoar sesuka hati, (3) menempatkan orang kuat seperti Jenderal Luhut Binsar Pandjaitan dan para jenderal, (4) menguasai TNI dan Polri, (5) memaksimalkan peran BIN dalam politik dan ekonomi serta hukum, dan (5) merangkul orang berpengaruh baik yang bersih maupun yang kotor – sekaligus melokalisir aktivitas perlawanan mereka, membuahkan hasil secara spektakuler. 

Oposisi hancur berantakan ditelah strategi besar the Operators dan the Supreme Operators sendiri. Namun, kini di depan mata jalan terjal menghadang Presiden Jokowi dan strategi menghadapi tantangan pengganggu pembangunan tersebut.

Pertama, perlawanan koruptor dan mafia. Peradilan yang korup dan institusi hukum yang porak-poranda menjadi tantangan utama Presiden Jokowi. Korupsi dan mafia menjadi titik penghambat pembangunan infrastruktur, kelistrikan – termasuk para pemain penyedia listrik menghambat pembangunan 42,000 MW listrik. Pun pembebasan tanah untuk jalan tol dan jalur kereta api baru menemukan tantangan di lapangan.

Selain itu, kolaborasi bandar narkoba, teroris, dan koruptor dalam mengganggu stabilitas politik dan ekonomi Indonesia pun tak akan dibiarkan. Pemetaan terhadap para teroris dan afiliasinya yang sudah di depan mata dengan ujung tombak unit anti teroris Densus 88 tetap akan diberikan kekuasaan imunitas bahkan langkah pre-emptive untuk menciduk bau teror akan dilakukan dengan UU anti teroris. 

Soal DPR yang akan membuat Dewan Pengawas Densus 88 biarkan saja sebagai mainan anak kecil agar banyak rapat di DPR sekaligus dapat uang saku hehehe.

Cara Presiden Jokowi mengatasinya adalah dengan memelototi secara pribadi dan konsisten proyek-proyek infrastruktur. Presiden Jokowi bersikap tegas dan harus memecat para pejabat yang menghambat pekerjaan – ingat SBY mengumpulkan para dirjen dan pejabat yang diangkat SBY selepas SBY pensiun dari 10 tahun penganggurannya tanpa membangun apa-apa. Hanya dengan cara tegas seperti itu Presiden Jokowi akan mencapai target pembangunan.

Terkait terorisme, pemetaan pelaku dan potensi pelaku sudah di genggaman aparat TNI, Polri dan BIN, bahkan upaya pemojokan secara sistematis dilakukan dengan operasi intelejen intensif yang tak diketahui oleh publik. Mantap.

Kedua, infiltrasi Golkar dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Golkar sejak awal digiring oleh the Operators untuk maju mendukung Presiden Jokowi dengan cara melemahkan posisi Golkar ststus quo. 

Penyematan dan penyebutan Papa Minta Saham dan masuknya Papa Minta Saham si Setya Novanto, narapidana korupsi Nurdin Halid, Zaini pelalu video porno dalam kepengurusan Golkar sudah tepat. 

Terlebih lagi di Golkar masih duduk mentor penguasa Golkar sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar sebagai posisi yang dulu diduduki oleh eyang saya Presiden Soeharto sungguh langkah tepat.

Golkar akan masuk kabinet namun hanya akan diberikan posisi anak bawang. Para pentolan Golkar seperti Jusuf Kalla dan Jenderal Luhut Pandjaitan dapat disebut sebagai posisi strategis. 

Golkar hanya perlu diberi posisi yang tidak melibatkan urusan politik dan ekonomi. Itu strategi Presiden Jokowi. Kenapa? Posisi strategis rawan menjadi alat tawar Golkar seperti kasus SBY yang disetir oleh sopir yang tidak piawai Aburizal Bakrie.

Jadi kepengurusan Golkar di bawah Setya Novanto dan ARB jelas akan melemahkan Golkar dan Golkar tak akan laku mengusung siapapun karena dianggap menjadi antek mereka, selain mendukung Presiden Jokowi. Ical dan Setya Novanto tak akan laku menjadi capres, bahkan gubernur maupun walikota pun tak akan terpilih. Dalam posisi seperti itu, sedikit hiburan politik dan kekuasaan dalam bentuk drama di DPR sudah cukup memuaskan bagi Golkar. Selesai!

Ketiga, pemanfaatan posisi menteri, dirjen, dan dirut BUMN, untuk membesarkan para parpol. Tantangan ini sungguh eminen di tengah politik korup. Partai politik besar dan berhasil hanya jika memanfaatkan uang sebagai energi politik entah dengan mengumpulkan iuran atau korupsi. 

Menjelang 2018 dimulai pertengahan 2017, dinamika politik untuk pencapresan dan pemilu legislatif serentak akan menyedot perhatian para parpol dan gerakan mencari uang para parpol melalui proyek akan semarak. Hambatan dan tarik-menarik akan mewarnai tahun politik 2018-2019.

Maka langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi adalah tetap konsisten kompromi dengan para parpol karena hanya melalui parpol Presiden Jokowi akan bisa maju sebagai calon Presiden 2019-2024, termasuk dengan strategi mengarahkan Prabowo maju lagi sebagai capres. 

Satu-satunya cara mengalahkan Presiden Jokowi adalah dengan melakukan sabotase ekonomi dan politik agar nama Presiden Jokowi rusak. Namun langkah ini akan sulit dilakukan karena akan menjadi back-lash bagi para pelawan yang akan ditelanjangi oleh netizen – sebagaimana peran media sosial membantu memenangi Pilpres 2014.

Keempat, kohesivitas DPR melawan Presiden Jokowi. Hancurnya koalisi bukan berarti semua legislasi akan mulus dan Presiden Jokowi dan the Operators lenggang-kangkung tak punya kerjaan dan PR. Justru dengan kohesivitas dukungan – dengan menyampingkan peran Demokrat dan Gerindra dan partai agama PKS yang hanya menjadi pelengkap penderita politik nasional – Presiden Jokowi masuk dalam perangkap kompromi. Karena tidak ada makan siang gratis di dunia politik.

Kohesivitas dukungan bisa menjadi alat oligarki politik dengan dukungan yang hanya berebut kue pengaruh politik dan ekonomi seperti pengangkatan duta besar dan pejabat dari menteri sampai para dirjen.

Untuk itu, Presiden Jokowi tetap melakukan politik zig-zag dan tarik-ulur untuk meredam keinginan dengan memanfaatkan media untuk mengadu mereka dengan rakyat. 

Presiden Jokowi sangat piawai dan tepat memanfaatkan sentiment rakyat yang membenci para politikus dan parpol. Media sosial menjadi penting bagi Presiden Jokowi untuk melaksanakan pembangunan yang mendapat perlawanan politik dan ekonomi dari para koruptor dan mafia hukum, politik dan ekonomi.

Kelima, tantangan ekonomi dan pembangunan Indonesia. Pembangunan ekonomi melalui deregulasi dan layanan publik yang revolusioner – meskipun tetap dihambat oleh para koruptor dan mafia – telah berhasil meningkatkan perkembangan ekonomi dan fundamental ekonomi yang baik. 

Sumber daya alam dan independensi rakyat dalam ekonomi mandiri, UMKM, serta ekonomi kreatif memberikan kekuatan ekonomi Indonesia yang tidak mudah terguncang oleh volatilitas ekonomi dunia. Bahkan MEA pun menjadi peluang besar bagi pekerja dan rakyat Indonesia yang sudah terbiasa menghadapi ekonomi dan tenaga kerja terbuka.

Langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi adalah tepat dengan menarik investor asing dan lokal dengan paket deregulasi yang revolusioner yang (1) menguatkan fondasi ekonomi Indonesia dan (2) daya saing yang semakin tinggi agar bisa bersaing dengan Thailand, Malaysia, dan Vietnam – dan jangan menyebut Singapura yang memiliki rangking investasi no 1 di dunia.

Nah, itulah 5 tantangan politik dan ekonomi Presiden Jokowi pasca penghancuran lawan politik. Kini pekerjaan the Operators dan the Supreme Operator adalah mengawal dan menghukum para pihak yang mengganggu pembangunan. 

Jadi pengangkatan Setya Novanto dan penguasanya Ical di Golkar pun merupakan paket strategi the Operators dan the Supreme Operator untuk melemahkan posisi Golkar. Pun dengan pelemahan itu, para partai politik hanya akan menunjukkan riaknya pada quartal ke-empat 2016, dilanjutkan pada 2017-2019, dengan test-case perlawanan politik dan hukum oleh para koruptor dalam Pilgub DKI 2017. 

Tentang terorisme dan narkoba menjadi prioritas penting – dan eksekusi mati para bandit dan bandar narkoba akan dilakukan antara puasa Ramadan sampai selepas Idul Fitri.

Dan demokrasi gaduh dan ugal-ugalan di DPR pun sirna dan dibungkam oleh the Operators dan the Supreme Operator dan akan diganti dengan demokrasi motif ekonomi doang.

Salam bahagia ala saya.