Dalam politik tidak perlu kebenaran. Yang dibutuhkan dalam politik adalah gambaran atau kesan yang dibenarkan secara politik. Kasus penjatuhan Presiden Gus Dur adalah bukti nyata bahwa Presiden Gus Dur di-impeached secara politik oleh Amien Rais dan MPR dengan kesan koruptif yang dibangun akibat menerima dana hibah sebagai ulama dari Sultan Brunei.
Maka kesan sebagai pelibat dalam kasus Papa Minta Saham pada Riza Chalid dan Setya Novanto sudah cukup mengubur mimpi positif dan gambaran positif keduanya: kesan terlibat dalam Papa Minta Saham telah menghancurkan nama mereka. Opini publik ini telah membuat Setya Novanto dan Riza Chalid kehilangan kehormatan yang sejatinya bagi mereka adalah segala-galanya.
Bagi Setya Novanto, kondisi ini jelas merusak kedamaian dan kebahagiaan. Maka serangan balik pun dilakukan – yang ditangkal oleh the Operators tentu. Dalam posisi dikejar oleh Kejaksaan Agung, Setya Novanto memainkan kartunya sebagai orang terkuat di Indonesia. Sisi keberanian dan taktik Setya Novanto dan Muhammad Riza Chalid terbukti dengan jelas mampu menjadikan keseimbangan politik. Tawaran Golkar mendukung pemerintahan Presiden Jokowi membuat Presiden Jokowi dianggap kehilangan keberanian untuk melanjutkan pertempuran: memenangi kasus Papa Minta Saham dengan skor 2-0, bukan 1-0 seperti sekarang.
Setya Novanto berhasil setengah dimundurkan dari Pimpinan DPR – sebuah aib kehormatan yang terkoyak, namun kunci kasus Papa Minta Saham Muhammad Riza Chalid pun mengatur strategi dengan cerdas kabur dan ngumpet di Singapura. Riza Chalid bergabung bersama buronan kasus Cessi Bank Bali Djoko S Tjandra – tempat Setya Novanto sebagai pentolan PT Era Giat Prima berkiprah. Klop.
Keempat, memertimbangkan reshuffle kabinet sebagai isu. Presiden Jokowi pun memainkan kartu politik reshuffle kabinet sebagai isu yang hot bagi para partai politik dengan mengurangi menteri dari kalangan professional. Reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi akan sangat mengejutkan karena teguran untuk tidak membuat gaduh. Isu reshuffle kabinet sangat menarik bagi parpol itu menjadi senjata tawar-menawar dan wacana cerdas. Parpol seperti PAN yang ngebet minta menteri pun selama setahun belum mendapatkan apapun. Maka Golkar selalu menjadi partai yang sangat menantikan reshuffle.
Namun, Presiden Jokowi justru menggantung Golkar – karena Presiden Jokowi – tidak mau dikibuli oleh Golkar dengan belajar dari 10 tahun SBY yang dikuasai oleh Golkar. Dalam posisi aneh, Ruhut Sitompoel masuk dalam bursa menteri. Catatan Ruhut sebagai orang yang bersih dan posisi Demokrat yang ambigu memungkinkan Ruhut masuk ke kabinet – suatu pemikiran liar di Ring 1 untuk mengalineasi SBY dan Demokrat dengan tokoh bersih Ruhut Sitompoel.
Terkait dengan Demokrat, pun Presiden Jokowi dan Istana tetap konsisten tidak menanggapi SBY – Johan Budi mendapatkan peringatan dari Presiden Jokowi ketika memberikan tanggapan kepada SBY, karena SBY tidak perlu ditanggapi sama sekali. Rakyat dan the Operators cukuplah memetakan sepak terjang dan komunikasi balasan kepada SBY lewat media sosial – tidak perlu Istana cawe-cawe soal SBY.
Penjagaan jarak Presiden Jokowi kepada SBY, Golkar, dan para partai adalah langkah tepat. Karena Presiden Jokowi berangkat dari pribadi yang bersih, jujur, dan berani. Merangkul Golkar terlalu cepat sebelum konsolidasi dan Ade Komaruddin menjadi Ketum Golkar adalah akan menjadi kesalahan fatal Presiden Jokowi. Merangkul SBY akan berarti Presiden Jokowi akan memetieskan kasus Bank Century yang telah melibatkan Boediono dan juga rezim SBY. Kasus memilih teman yang salah seperti kasus Dilma Rousseff menjadi catatan bagi Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi tidak mau dikendalikan oleh Golkar dan para partai lain. Ring 1 yang solid, kalangan TNI-Polri, BIN, Kejaksaan, dan dukungan the Operators telah mampu meredam seluruh kisruh politik yang berlangsung. Itulah garis yang diambil Presiden Jokowi.
Kelima, strategi melawan teroris yang berafiliasi dengan bandar narkoba dan koruptor dan mafia. Kasus pendanaan ISIS yang melakukan serangan Bom Thamrin yang melibatkan pendanaan dari teroris menjadi perhatian Presiden Jokowi. Presiden Jokowi melakukan pengetatan terhadap penjara yang digunakan transaksi narkoba dan pelatihan ideologi teroris.
Praktik afiliasi teroris, bandar narkoba, dan koruptor dan mafia sangat menjadi perhatian Presiden Jokowi. Maka aneka aliran dana teroris pun diendus. Para pesantren yang berjumlah 49 yang dinyatakan mengajarkan paham Islam radikal pun menjadi perhatian Presiden Jokowi. Para pesantren itu pun menjadi perhatian dan pantaun aparat keamanan.
