[caption caption="Kejayaan Fahri Hamzah dan para sekondannya I Sumber Kompas.com"][/caption]Presiden Jokowi dengan tiga stretaginya mengakhiri politik dan demokrasi ugal-ugalan DPR dengan perwakilan Fahri Hamzah, Fadli Zon dan Setya Novanto, juga Effendi Simbolon dan Rieke Dyah Pitaloka dan Masinton Pasaribu. Pun sekaligus rontoknya koalisi Prabowo tak terelakkan. Strategi politik Presiden Jokowi itu mampu mengakhiri praktek demokrasi tirani yang ditampilkan oleh koalisi Prabowo – dengan penyorak yang menyebut penyeimbang Partai Demokrat. Berita jatuhnya Fahri Hamzah dan lengsernya Setya Novanto menjadi sangat menarik karena terkait dengan peristiwa lebih besar di balik perang mafia migas dan Petral serta koruptor dengan politik tirani yang dipraktikkan oleh koalisi Prabowo selama setahun belakangan yang berhasil dirontokkan oleh Presiden Jokowi.
Mari kita tengok strategi Presiden Jokowi dalam rangkaian pengakhiran politik ugal-ugalan DPR dan koalisi Prabowo terkait berita kejatuhan Fahri Hamzah dan sekilas kisah kehebatan Fahri Hamzah dengan hati gembira riang sentosa girang guling-guling pesta pora menonton menertawai berita dipecatnya Fahri Hamzah sebagai wakil Ketua DPR dalam rangkaian dengan menari menyanyi berdansa selamanya senantiasa sebagai kiprah akhir politik ugal-ugalan.
Fahri Hamzah. Fahri Hamzah – bersama dengan Setya Novanto dan Fadli Zon – pada awal pemerintahan Presiden Jokowi berhasil menjalankan peran sebagai Pimpinan DPR dengan gaya ugal-ugalan. Prinsip apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi harus selalu salah. Asap dijadikan komuditas politik dengan protes ala jalanan memakai masker di dalam gedung DPR menjadi awal kekonyolan yang keterlaluan. Pun kunjungan ke daerah asap oleh Presiden Jokowi disebut sebagai pelesir alias wisata asap.
Kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat pun disebut tidak berguna. Namun sebaliknya pertemuan Fadli Zon dan Setya Novanto dengan manusia rasis anti Islam Donald Trump menjadi awal hukuman kepada Pimpinan DPR oleh alam semesta.
Tak hanya itu, apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah kesalahan dan bahkan disebut ‘bodoh’, ‘tidak cerdas’ oleh trio pimpinan DPR yang memang bergaya ugal-ugalan mencontoh idola mereka Donald Trump.
Tak hanya menjadi duri tajam di dalam daging sapi partai agama PKS, dengan Ade Komaruddin pun tidak sejalan dengan Fahri Hamzah. Cara komunikasi dan cara ngomong Fahri Hamzah yang selalu sopan, indah, bermulut manis, wangi, dengan pilihan kata-kata cerdas menawan, pun berbeda dengan cara berbicara Ade Komaruddin yang terkesan sangat sederhana dan kalah gemerlap mulutnya dengan Fahri Hamzah. Untuk itu, maka Ade Komaruddin pun tidak sreg dengan gaya kepemimpinan ugal-ugalan ala kader partai agama PKS itu.
Padahal, Fahri Hamzah adalah contoh terbaik kader partai agama PKS. Fahri Hamzah adalah teladan bagi semua kader partai agama PKS. Namun karena kehebatannya itu Fahri Hamzah pun kembali ke habitatnya: zero. Fahri Hamzah adalah arsitek keberhasilan Prabowo menjadi capres 2014 lalu. Lewat sepak terjangnya Prabowo mampu mendulang suara hampir menang melawan Jokowi. Pun berkat Fahri Hamzah, partai agama PKS pun berhasil menduduki tempat tiga besar dalam pileg 2014. Mari kita tengok kisah kehebatan Fahri Hamzah dengan hati gembira riang sentosa girang guling-guling pesta pora menonton dipecatnya Fahri Hamzah sebagai wakil Ketua DPR
Setya Novanto. Meskipun diam tak banyak mulut di depan umum, Setya Novanto memiliki sahabat seorang mafia migas dan Petral bernama Muhammad Riza Chalid. Mafia migas ini malang-melintang di jagad politik bahkan menjadi penentu diangkatnya para menteri dan pejabat zaman SBY melalui persengkongkolan dengan Hatta Rajasa. Tak mengherankan banyak menteri zaman SBY dicokok KPK karena peran korup mereka: Jero Wacik, Andi Mallarangeng, Surya Dharma Ali, dan sebentar lagi kasus besar kondensat menyeret Raden Priyono bekas Kepala BP Migas (SKK Migas sekarang) dengan kerugian triliunan rupiah.
Kekuatan lobby, hukum, politik Setya Novanto disebut oleh M. Nazaruddin sebagai Sinterklas – karena sifat pertemanan yang setia – di semua lembaga politik, hukum, DPR, kepolisian, kejaksaan, dll. Contoh kasus PT. Era Giat Prima, sebagai direktur Setya Novanto lolos dari jerat hukum, sementara Djoko S Tjandra bos Mulia Grup pontang-panting menjadi buron sampai sekarang.
Koalisi Prabowo. Koalisi permanen ini dibentuk dengan niatan buruk yakni membuat perimbangan dan mengendalikan pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla dari parlemen. Dengan dalih mengawasi, mengontrol, seluruh alat kelengkapan kerja di DPR dikuasai 100% oleh koalisi Prabowo dengan nama UU MD3. Dengan undang-undang ini praktis rencana menyandera pemerintahan berhasil dilakukan hanya dalam 8 bulan pertama Oktober 2014 - Â Mei 2015. Selebihnya mereke terjebak dalam permainan konsolidasi politik oleh Presiden Jokowi. Satu per satu kekuatan koalisi Prabowo rontok akibat strategi Presiden Jokowi melakukan konsolidasi politik cerdas.
Pertama, Presiden Jokowi menguatkan dukungan dari kalangan TNI, Polri, dan BIN. Presiden Jokowi menyadari sepenuhnya bahwa hanya dengan merangkul TNI, Polri dan BIN – serta meraih dukungan masyarakat, maka posisi Presiden Jokowi akan menguat. Maka pengangkatan orang-orang di sekitar Presiden Jokowi pada masa awalnya adalah menghadirkan show of force dukungan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, dan Kepala BIN Marciano Norman.
(Salah satu bukti kekuatan konsolidatif politik ini adalah penyadapan oleh Ma’roef Sjamsuddin terhadap Ketua DPR Setya Novanto dan mafia Petral dan migas Muhammad Riza Chalid, yang berhasil menjungkalkan Setya Novanto dengan silent operation-nya yang dimotori oleh the Operators.)
Kedua, Presiden Jokowi menekankan pengontrolan ketat berbagai proyek pembangunan secara ketat. Hal ini merusak aliran dana proyek korupsi di Banggar DPR meskipun masih banyak yang nekat melakukan pemburuan rente. Contohnya Adriansyah dan tentu Damayanti Wisnu Putranti yang merupakan orang nekat. Ada sekitar 20 orang terlibat tergantung DWP berani tidak melawan mafia dan membuka kedok keterlibatannya.
Ketiga, the Operators secara elegan melakukan improvisasi merusak keberadaan Golkar – dan PPP – untuk pada akhirnya mendukung pemerintahan Presiden Jokowi-JK, dengan konsesi dan imbalan kecil. Karena di dalam pemerintahan sudah bercokol orang Golkar Jusuf Kalla dan Jenderal Luhut Pandjaitan. Golkar dan PPP  serta PAN akan selalu dituntut membuktikan sebagai pendukung pemerintahan dengan konsesi kecil.
Bahkan Presiden Jokowi menekankan tidak akan mengikutsertakan partai agama PKS dalam pemerintahan – untuk Gerindra kemungkinan bisa diterima justru – namun tidak untuk partai agama PKS. Kenapa? Gerindra adalah partai nasionalis dengan Prabowo sebagai orang nasionalis sejati. Jika Presiden Jokowi menyeret partai agama PKS dipastikan dukungan terhadap Presiden Jokowi akan merosot karena sifat partai agama PKS yang oportunis. Presiden Jokowi pun paham ketika di kampus UGM melihat mahasiwa gerakan pengajian usroh sebagai cikal bakal partai agama PKS.
Dengan tujuan satu the Operators melakukan maneuver untuk menyingkirkan Ical alias Aburizal Basri. Dan berhasil. Maka MenhukHAM pun menerbitkan SK sementara agar ada Munas atau Munaslub Riau dengan agenda memilih pemimpin Golkar asal bukan Aburizal Bakrie atau Setya Novanto atau Aziz Syamsuddin. Terkait posisi internal Dewan Pembina atau Majelis Pertimbangan Partai Golkar tidaklah penting sebagai remote control Golkar – namun yang berkuasa penuh langsung adalah Ketum Golkar. Ini yang menjadi inti operasi the Operators sampai 6 bulan ke depan terkait Golkar.
Nah, dengan ketiga hal tersebut ditambah dengan kekuatan (setelah menguasai kekuatan dengan dukungan TNI, Polri, BIN, Kejaksaan Agung dan rakyat, melalui komunikasi public relations cerdas) menentukan berbagai kebijakan hukum-politik dan politik-hukum, Presiden Jokowi berhasil melakukan perubahan dan dengan serta-merta koalisi Prabowo rontok dengan ditandai oleh Setya Novanto lengser hanya dalam setahun di DPR dan kabar Fahri Hamzah yang tidak sejalan dengan kepemimpinan Ade Komaruddin.
Dengan demikian politik dan demokrasi ugal-ugalan yang dipraktikkan oleh Setya Novanto, Fahri Hamzah, dan Fadli Zon yang diamini oleh Effendi Simbolon, Rieke Dyah Pitaloka, dan Masinton Pasaribu yang ditegur oleh Ibu Megawati dan akhirnya senyap. Mereka, sempat memercayai kejatuhan dan pemakzulan Presiden Jokowi dalam waktu pendek setahun dua tahun, telah menjadi korban konsolidasi
politik oleh Presiden Jokowi dengan menggandeng kekuatan TNI, Polri, BIN, lembaga negara, Kejaksaan Agung, dan kekuatan dukungan rakyat dan para tokoh. Ditambah dengan improvisasi the Operators, Presiden Jokowi tidak perlu muncul ke publik dengan aneka pernyataan: hanya dibuktikan dengan hasilnya. Hasilnya pemraktik politik dan demokrasi ugal-ugalan DPR itu Setya Novanto, Fahri Hamzah menyusul tersingkir dari Pimpinan DPR.
Pun dilakukan langkah hukum lanjutan dengan satu tujuan: memenangi perang hukum dalam kasus Papa Minta Saham. Diingatkan oleh Ki Sabdopanditoratu bahwa gagal membuat the winner takes all akan membuat serangan balasan penjatuhan terhadap Presiden Jokowi seperti disebut dalam rekaman Papa Minta Saham. Juga Presiden Jokowi harus menghindari rayuan kompromi politik dalam kasus Papa Minta Saham karena yang dilawan adalah mafia Petral dan migas yang kekayaannya jutaan kali kekayaan Presiden Jokowi yang hanya Rp 33 miliar doang.
Salam bahagia ala saya.
Â
