Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini tertangkap tangan dan dengan penggeledahan ditemukan uang US$ 1,23 juta dan SIN$ 187 ribu. Tak pelak tertangkapnya Rudi merupakan rangkaian bocoran sejak bulan Februari 2013 terkait upaya KPK membongkar keterkaitan SKK Migas dengan partai politik dan penguasa negeri ini termasuk Kementerian ESDM. Temuan US$ 200 ribu menjadi pintu masuk pengembangan keterkaitan Sekjen ESDM Waryono Karno dengan Rudi Rubiandini. Rudi Rubiandini menjadi pintu masuk pula keterkaitan parpol dengan penguasaan dan kebijakan energy nasional.
Kini semuanya semakin jelas. Ketika kisruh BBM bulan Juni 2013, diturunkan artikel investigative terkait dugaan korupsi SKK Migas berjudul Jokowi, BBM Naik dan Tipuan Parpol Atas Nama Rakyat Miskin. Benang merah korupsi di SKK Migas digambarkan dalam tulisan berikut (tanggal 18 Juni 2013) jauh hari sebelum Rudi Rubiandini ditangkap KPK. Berikut sebagian kutipannya.
BBM adalah komoditas sekaligus sumber daya. Politik adalah alat kekuasaan untuk menguasai seluruh sumber daya yang ada di seluruh alam. Atas nama dipilih rakyat, penguasa bertindak mengelola sumber daya alam di bumi, di darat, laut dan bahkan udara. Rakyat adalah obyek yang menjadi pesakitan. Atas nama rakyat penguasa yang diwakili oleh partai politik berteriak atas nama rakyat. Benarkah parpol bertindak atas nama rakyat? Rakyat yang mana? Apakah para anggota DPR juga rakyat?
Gonjang-ganjing gempita kenaikan BBM menyedot perhatian. Bahkan demo demi demo dilaksanakan di seluruh negeri. BBM sendiri menjadi permainan para penguasa. Kartu as sumber daya penting itu dikuasai dengan sangat amburadul. Penguasaan atas minyak bumi dan gas menjadi titik lemah pengaturan energi nasional.
Pertamina, SKK Migas yang dulu bernama BP Migas justru menjadi titik paling kritis dalam pengaturan regulasi Migas di Indonesia. Minyak bumi dan gas menjadi barang seksi yang menarik untuk dikorupsi, dikolusi, dan dinepotisi, di-KKN-i. Praktek KKN di Pertamina, SKK (BP) Migas dan KKS dengan aneka perusahaan minyak asing sungguh merupakan perampokan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kontraktor minyak tidak membayar kewajibannya bahkan kabur.
BP (SKK) Migas hanya menjadi pihak yang diam seribu bahasa karena ikut menikmati praktek korupsi sebagai regulator - yang BP Migas dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena BP Migas menjadi penguasa berupa kerajaan kecil yang melanggar konstitusi, seolah tanpa pengawasan. Pertamina pun kekuasaannya dikurangi dan peran sebagai pemain utama minyak digantikan oleh banyak pemain asing. Sebelum reformasi Pertamina menjadi sarang korupsi paling seksi dengan kekuasaan atas minyak dari hulu sampai hilir. Kedudukan mengatur ‘semaunya dan seenak pusar dan nafsu sendiri itu' digantikan oleh BP Migas yang akhirnya dibubarkan.
Di tengah kondisi seperti itu, ditambah lagi dengan para penguasa, parpol yang menempatkan para wakilnya di berbagai lembaga. Alih-alih memahami dan mengatahui seluk beluk bisnis, para wakil parpol itu sok tahu, dan bertindak demi mengumpulkan uang untuk partai dan kelompoknya. Maka kebijakan perminyakan di Indonesia amburadul.
Keadaan itu diperparah lagi oleh kepentingan anggota DPR yang berorientasi ingin mendapatkan bagian berupa uang melalui kebijakannya. Semua ini pun terkait dengan program pemerintah, program pengayaan untuk parpol dan golongannya.
Maka subsidi BBM adalah potret kerusakan moral antara Parpol, DPR, SKK Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertamina Hilir dan pemerintahan SBY. Di dalam setiap liter subsidi BBM di situlah terjadi korupsi luar biasa. Ratusan triliun rupiah dikeruk oleh parpol dan koruptor atas nama subsidi karena adanya disparitas harga antara harga BBM bersubsidi dengan BBM industri. Maka BBM disubsidi sampai ratusan triliun rupiah agar mereka memiliki kesempatan untuk menyelewengkan peruntukan BBM bersubsidi ke industry. Permainan ini semua orang tahu dan bahkan para pejabat menyebutkannya. Orang tolol pun tahu maksud culas pemberian subsidi tersebut untuk menjaga penyelewengan BBM.
Maka sebenarnya, baik yang menentang maupun yang mendukung kenaikan BBM, mereka adalah para penguasa yang memiliki akses untuk mendapatkan kekayaan luar biasa dari ‘subsidi' BBM. Jika harga BBM dilepas dengan harga internsional, maka tak aka nada peluang untuk bermain. Itulah sebenarnya semua partai diuntungkan dengan naik atau tidak naiknya harga BBM. Jika naik, maka tetap ada subsidi, maka peluang korupsi masih terbuka. Jika tak naik pun tetap ada subsidi, maka akan lebih besar lagi kesempatan korupsi. Naik atau tidak naik, para parpol tetap berpesta dan masih bisa menyelewengkan minyak subsidi - karena mereka yang memiliki akses ke kebijakan minyak hulu dan hilir peredaran BBM.
Maka sebenarnya PKS yang duduk di pemerintahan seperti PD, PAN, PPP, PKB, Golkar - dengan demikian memiliki akses untuk korupsi dari BBM - hanya bertindak menipu rakyat dengan berbagai pernyataannya. PKS hanya ingin mengalihkan kasus korupsi Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah yang dibumbui oleh gratifikasi seks paling indah yang diperankan oleh Maharany Suciono.
Senyatanya BBM ini adalah menjadi bahan jarahan perdagangan gelap para penyelundup yang terkait dengan para penguasa, kepolisian - seperti kasus Rekening Polisi Raja Ampat yang bernilai triliuan termasuk dari penyelundupan BBM - partai politik, DPR yang tengah berkuasa yang memiliki akses ke peredaran BBM yakni Pertamina Hilir.
Karenanya, sebenarnya di tengah penolakan kenaikan BBM, rakyat hanya menjadi obyek penderita. Rakyat disuguhi oleh drama dan seolah debat tentang pembelaan partai politik terhadap rakyat. BLSM, balsam sesuai dengan omongan Joko Widodo juga bukan alat yang mendidik rakyat. BLSM adalah upaya mendidik dan membodohi rakyat.
Bahkan jika dicermati, naik atau tidak naik, rakyat miskin yang menerima Balsem adalah korban kebijakan harga BBM selama ini. Mending subsidi itu dialihkan untuk membangun 3,000 km jalan raya atau 10,000 km jalur kereta api. Dan jelas ini akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan infrastruktur yang memerlancar distribusi barang. Atau untuk membangun 3 jembatan Selat Sunda.
Subsisi BBM tetap dipertahankan karena upaya untuk melanggengkan korupsi dan pencurian BBM dan minyak dan gas di kalangan para penguasa, DPR, parpol, aparat keamanan, Pertamina dan kawan-kawan. KPK sedang menangani kasus di Pertamina terkait mark-up harga pembelian minyak mentah impor. Ini akan membuka mata kita semua.
Itulah tulisan postingan tanggal 18 Juni 2013, hampir 2 bulan sebelum penangkapan Rudi Rubiandini dan sebentar lagi Kementerian ESDM dan parpol akan kebakaran jenggot karena terkait dengan penangkapan Rudi Rubiandini. Pekerjaan KPK berikutnya adalah menelisik kasus BLBI dan kasus pajak yang melibatkan pejabat tinggi RI, selain dua kasus lain yang akan menyusul di dua kementerian yang lain.
Salam bahagia ala saya.
