Strategi Jokowi Jebak Ical Lewat Munas Bali, Kasus Fuad Amin dan Dampaknya buat Koalisi Prabowo

Munas IX Golkar versi Ical di Bali adalah kulminasi pertempuran politik antara Jokowi dan koalisi Prabowo. Namun, Jokowi dengan sigap diam-diam sesuai dengan rencana Jokowi menerapkan strategi melawan koalisi Prabowo dengan menjebak Ical. Tertangkapnya Fuad Amin ternyata merupakan rangkaian serangan terhadap koalisi Prabowo secara telak. Strategi lain adalah menguatkan rangkulan dengan militer TNI dan Polri. Selain itu secara ekonomi, Ical terancam dengan langkah Jokowi yang akan membangkrutkan Ical melalui Lumpur Lapindo dan penguatan pendapatan melalui pajak dan penyelesaian tunggakan pajak. Selain itu terdapat dua langkah lainnya yang saling mendukung termasuk penguatan ekonomi kerakyatan dan kunjungan ke pelosok-pelosok daerah. Bagaimana lima strategi Jokowi melawan rongrongan atas pemerintahan Jokowi yang dipimpin oleh koalisi Prabowo dan melemahkan koalisi Prabowo? Mari kita telaah dengan hati riang gembira ria bahagia.

Pertama, Jokowi merangkul TNI, Polri dan BIN. Tindakan merangkul TNI dan Polri yang sabar dan cerdas dengan mengorangkan mereka. Para petinggi militer seperti Panglima TNI dan Kapolri pun tidak akan segera digantikan. Termasuk Kepala BIN yang sepenuhnya loyal dan dikendalikan oleh Jokowi dengan sokongan Om Hendropriyono. Sedangkan Jaksa Agung Prasetyo telah ditunjuk terlebih dahulu.

Dengan bijaksana, Jokowi tidak melakukan perombakan besar-besaran di lingkukangan TNI dan Polri karena sekitar 5 bulan lalu, SBY telah melakukan perombakan. Jokowi tidak terpancing untuk melakukan perombakan di tubuh TNI dan Polri. Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman yang sejak kisruh di Pilpres telah bertindak tepat menjadi nilai lebih bagi Jokowi untuk tetap memertahankan sementara ini. Kepala BIN Marciano Norman pun untuk sementara tetap di pos-nya. Kedekatan Marciano Norman pun dengan AM Hendropriyono menjadi titik lebih bagi dipertahankannya Marciano Norman tetap di sana.

Untuk kepala BIN, Jokowi bisa memilih dari sipil atau militer tanpa masalah. Salah satu calon dari sipil yang mumpuni adalah Sa'ad Said Ali. Sa'ad memiliki catatan gemilang dan pernah menjadi Wakil Kepala BIN. Jika calon kepala BIN dari kalangan militer, Jokowi dianggap akan memiliki kekuatan territorial dan ideologis nasionalis yang berlebih untuk kekuatan keamanan dan pertahanan. Namun, sejatinya, dengan kendali Panglima TNI dan Kapolri yang loyal dengan Jokowi, maka kepala BIN baik dari sipil maupun militer tidak akan memiliki kendala apapun.

Pun terkait dengan berbagai bisnis illegal dan kekisruhan dalam industri migas, hutan dan pertambangan Jokowi tak tampak mencolok mencolek dan menyentil para kroco aparat keamanan yang diduga banyak bermain. Ini langkah tepat untuk melakukan pemetaan kekuatan dan tindakan terukur dan cermat.

Dampak dari kedekatan dan keakraban Jokowi dengan TNI dan Polri yang membuat soliditas kedua institusi ini sungguh menggetarkan Prabowo dan melemahkannya - yang ketika saat kampanye pilres gaya-gayaan pamer penuh kekuatan seolah didukung oleh militer. Kini pengaruh kekuatan Prabowo dan klaim Prabowo tak terbukti. Bahkan SBY pun sangat gentar dengan pengaruh dan dukungan kekuatan politik-militer terhadap Jokowi. Jokowi menyadari bahwa faktor utama kekuatan pemerintahan adalah dengan mendekati militer dan keamanan - di tengah rongrongan koalisi Prabowo yang membabi-buta.

Kedua, Jokowi memburu tanggung jawab Ical terkait lumpur Lapindo. Tanggung jawab Ical - yang seandainya Prabowo menang akan ditanggung oleh Negara terkait Lumpur Lapindo - sebesar Rp 1,4 triliun dan berbagai hutang Group Bakrie yang melebihi Rp 20 triliun menjadi titik serangan pelemahan untuk Ical dari Jokowi. Menghancurkan bisnis Ical - yang telah kehilangan kekuasaan - dilakukan bukan hanya melalui pendekatan ekonomi dengan menghambat bisnis Bakrie agar taat kepada peraturan hukum dan perpajakan - dengan memertanyakan penyelewengan tunggakan pajak PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan 2 anak usahanya yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia (AI) senilai Rp 2,1 Triliun. Selain itu Asian Agri juga akan ditinjau ulang bila perlu.

Ketiga, Jokowi menyinergikan KPK dan Kejaksaan Agung serta Kepolisian dalam memberantas korupsi. Jokowi akan menetapkan dan mengembangkan kasus Century seperti rekomendasi Golkar dan kasus kasus lainnya termasuk Hambalang. Selain itu, langkah menggerakkan KPK dan Jaksa Agung untuk bekerja cepat menelisik kasus mafia haji, mafia migas, mafia pupuk, mafia benih, mafia kehutanan, dan mafia impor lainnya. Yang disasar oleh Jokowi terutama adalalah para anggota DPR dan pejabat publik. Gerak cepat menelisik secara tebang pilih itu dilakukan dengan sangat cermat.

Kasus tertangkap tangannya KH Fuad Amin Imron merupakan salah satu kerjasama operasi antara KPK, intelejen ekonomi, dan kesigapan PPATK terkait aliran dan gelimangan transaksi keuangan Fuad Amin dan keluarganya - yang tercatat sangat fantastis sejak 2007. Langkah penelusuran korupsi seperti kasus Fuad Amin ini hanya satu dari berbagai langkah strategis melemahkan dan menunjukkan kekuatan pemerintahan Jokowi. Selain itu ketegasan sikap terkait illegal fishing juga diapresiasi oleh TNI dan Polri yang bersama secara solid mendukung Jokowi. Sifat TNI dan Polri sebenarnya hanya mengikuti komando. Jika komando bobrok, maka seluruh barisan ke bawah juga akan bobrok.

Keempat, kontra reaksi Ical atas strategi serangan Jokowi. Melihat strategi Jokowi ini - berdasarkan kontra intelejen Golkar - jelas Ical dan para kroninya serta anggota DPR menjadi kecut dan was-was akibat keseriusan Jokowi memberantas korupsi. Maka Ical dengan sigap mengambil komando untuk merebut kekuasaan melalui para kepala daerah dengan menolak Perppu Pilkada. Ical berupaya menguasai para kepala daerah sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi yang akan sulit jika harus berhadapan dengan persaingan secara demokratis. Namun langkah Ical ini sudah terlambat dan telah menjadi blunder.

Maka langkah Jokowi melakukan operasi kerjasama intelejen ekonomi, PPATK, KPK dan aparat keamanan, intelejen ekonomi, dengan menangkap Fuad Amin menjadi salah satu contoh dan model pembersihan koruptor melalui kerjasama apik dan sukses yang akan merangsek banyak anggota DPR RI.

Kelima, Jokowi blusukan memasarkan kartu BPJS dan sebagianya, pencanangan komitmen membantu petani, mengunjungi dan melakukan rapat dengan gubenrnur, bupati, pimpinan Polri dan seluruh jajaran polda di Indonesia dan mengunjungi rakyat jelata menjadikan Jokowi mendapatkan dukungan publik. Bahkan kenaikan BBM pun tidak menimbulkan dampak demonstrasi besar-besaran.

Jadi, (1) tertangkapnya Fuad Amin, (2) strategi Ical dan Golkar menolak Perppu Pilkada yang membuatnya blunder sebenarnya menjadi target bagian operasi dan strategi politik Jokowi, juga selain (2) merangkul TNI dan Polri, (4) menyinergikan KPK, Kejaksaan Agung dan kepolisian dan PPATK untuk memberantas korupsi, dan (5) blusukan di seluruh pelosok Indonesia pun merupakan strategi Jokowi yang jitu.

Jokowi menyadari sepenuhnya bahwa hanya dengan mendapat dukungan militer dan polri dengan didukung oleh tiga strategi lainnya maka kelangsungan hidup pemerintahan Jokowi-JK akan aman dari rongrongan koalisi Prabowo. Akibatnya Koalisi Prabowo dipastikan akan rontok di tengah jalan dengan pecahnya PPP dan Golkar dan kegalauan Demokrat tanpa induk.

Salam bahagia ala saya.