"Pusat pertumbuhan masih ada di Pulau Jawa dan merepresentasikan lebih dari 50 persen PDB secara nasional. Badan Bank Tanah perlu melakukan pemerataan pembangunan," ujar Parman di forum "Peran Bank Tanah dalam Penjaminan Ketersediaan Tanah yang Berkeadilan" (1/10/2024).
Kedua, ketimpangan pemilikan dan ketersediaan lahan. Analisis menyebutkan, satu persen dari penduduk Indonesia menguasai 59 persen lahan di tanah air. Pemerintah mengakui analisis tersebut. Sekaligus menyatakan sedang mengurangi kesenjangan dengan membagikan lahan ke masyarakat.
"Badan Bank Tanah mencadangkan ketersediaan tanah untuk masyarakat miskin, investasi, sehingga nanti terlihat keadilan kepemilikan tanah," tutur Parman.
Ketiga, ketahanan pangan. Dukungan BBT terhadap program swasembada pangan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah dilaksanakan dengan kesiapan lahan di Poso, Luwuk, dan Tapanuli Selatan.
BBT juga sudah membidik lahan potensial untuk digunakan sebagai lokasi penanaman komoditas pangan. Wilayah itu merupakan bagian dari tanah yang dikelola BBT seluas 27 ribu hektare.
Terkait ketahanan pangan, Parman mengingatkan, jangan sampai drastisnya dampak perubahan iklim membuat lahan sawah kian menyusut.
"Kita sangat concern dengan ketahanan pangan, karena penting untuk swasembada pangan," ujarnya.
Keempat, ketahanan energi baru dan terbarukan. BBT turut berperan dalam mendukung swasembada energi. Caranya, dengan mengelola tanah untuk proyek energi nasional, seperti pengadaan lahan, pendaftaran hak tanah, dan sertifikasi aset.
BBT pernah menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Pertamina yang mencakup sertifikasi tanah jalur pipa Boyolali-Pengapon. Tujuannya memperkuat infrastruktur distribusi energi di Jawa Tengah.
