Menurutnya, untuk menekan angka polusi udara dan mencapai target NZE, semua pihak  harus didorong agar menggunakan kendaraan angkutan umum massal.Â
"Karena itu, seluruh pemerintah daerah harus berkontribusi bagaimana mewujudkan angkutan umum massal di daerah. Seharusnya upaya mewujudkan angkutan umum massal di daerah dijadikan tema unggulan kampanye Pilkada. Visi calon pemimpin daerah jarang mengusung tema angkutan umum massal. Padahal isu ini sangat penting dan sudah sangat kritis," katanya.
Tulus menambahkan, September 2021 lalu, gugatan Koalisi Masyarakat Sipil terkait polusi udara di Jakarta dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada Oktober 2022.
"Lalu, pada 13 November 2023, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan tergugat Presiden Joko Widodo. Empat tergugat lainnya adalah menteri lingkungan hidup dan kehutanan, menteri dalam negeri, menteri kesehatan, dan gubernur DKI Jakarta," ungkap Tulus sembari menambahkan bahwa kepada lima tergugat, MA tetap menyatakan mereka melakukan perbuatan melawan hukum terkait polusi Jakarta. (Baca berita terkait di sini: MA Tolak Kasasi Kasus Polusi Jakarta, Presiden Jokowi Melawan Hukum)
Para tergugat, menurut Tulus lagi, diperintahkan oleh majelis hakim untuk mengatasi polusi udara di seluruh Indonesia. Misalnya, hukuman untuk Presiden Jokowi adalah mengetatkan baku mutu udara ambien nasional demi melindungi kesehatan manusia, lingkungan, ekosistem, dan kesehatan populasi. Baku mutu udara ambien nasional adalah  batas unsur pencemar dalam udara yang bisa ditoleransi.
Sedangkan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dikenakan hukuman melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat terkait inventarisasi emisi lintas batas. Adapun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dihukum untuk mengawasi dan membina kinerja Gubernur DKI Jakarta dalam hal pengendalian polusi udara.
Tak ketinggalan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang dihukum agar menghitung penurunan dampak kesehatan akibat polusi udara di DKI Jakarta. Hasil penghitungan ini kemudian harus dijadikan dasar penyusunan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran atau polusi udara.
"Hanya respon Pemprov DKI Jakarta yang sejak awal cukup fair, karena tidak mengajukan kasasi ke MA. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika itu hanya merespons akan  segera melakukan penanganan polusi udara," ujar Tulus.
Meski begitu, Anies Baswedan tetap dikenakan sejumlah sanksi hukuman dari majelis hakim. Antara lain, diharuskan mengawasi ketaatan setiap orang terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara atau dokumen lingkungan hidup. Dan, mengawasi ketaatan standar serta spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan.
Wujudkan Langit Biru dengan Tantangan Berbeda
