Bappenas Tonggak Pembangunan Nasional untuk Indonesia yang Sejahtera dan Berdaya Saing

Bappenas merencanakan pembangunan dengan rasional tapi menggunakan pendekatan hati 

(Bambang PS Brodjonegoro, 2016)

 

Senin (29/08) petang pukul 18.00 WIB, hampir 60 kompasianer dari berbagai wilayah dan berbagai latar belakang pendidikan/profesi dengan penuh antusiasme datang memenuhi Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 Gedung Utama Bappenas untuk mengikuti Kompasiana [Tokoh Bicara] “Dialog : Bappenas di bawah Kepemimpinan Bambang P.S. Brodojonegoro”. Acara ini menjadi momentum Bappenas untuk mensosiaisasikan programnya kepada masyarakat melalui media blog kompasiana sekaligus bertepatan dengan momentum sebulan dilantiknya Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pada tanggal 27 Juli 2016, dimana sebelumnya Menteri Bappenas dijabat oleh Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD. Acara ini berhasil dipandu oleh moderator Liviana Cherlisa sesaat Pak Bambang P.S. Brodojonegoro datang di Gedung Utama Bappenas pada pukul 19.30 WIB. Kesan santai dan humanis diperlihatkan oleh Pak Bambang ketika membuka dialog tersebut dengan mempersilahkan para kompasianer menikmati jamuan makanan yang telah disediakan.

Selayang Pandang Bappenas

Presiden Soekarno saat itu ditugasi oleh MPRS untuk menata kembali lembaga perencanaan pembangunan, melalui Ketetapan No. 12/1963 mengintegrasikan Depernas dan Badan Kerja Depernas ke dalam Kabinet Kerja, sekaligus membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bertepatan pada tanggal 24 Desember 1963.

Kemudian pada era Orde Baru dibentuklah Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan pada 1980 dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi dan di setiap Kabupaten/Kota. Bappeda bertugas memadukan perencanaan nasional dan daerah mengikuti kebijakan mengenai otonomi daerah. Pada era ini pula disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I dan II, masing-masing mencakup waktu 25 tahun dan diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I-X (1969–2019) yang sayangnya harus terhenti menjelang akhir Repelita VI karena adanya krisis moneter dan tergulingnya rezim Presiden Soeharto.

Peran Bappenas di masa sekarang dengan masa lampau tentu sangat berbeda secara muatan implementasinya. “Sejak orde Reformasi, model perencanaan dan pembangunan nasional saat sekarang tak lagi berprinsip terpusat (sentralisasi) tapi menerapkan prinsip optimasi daerah (desentralisasi) dimana daerah berkontribusi langsung untuk merencanakan pembangunan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Nasional”, ungkap Pria kelahiran Jakarta, 3 Oktober 1966 tersebut.

Pak Bambang menegaskan juga bahwa Bappenas harus bisa menjaga perekonomian Indonesia agar tetap dalam lajur cita-cita Indonesia sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Bappenas Komandan Master Plan Pembangunan Nasional

Bappenas memiliki arah pembangunan ekonomi yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Strategi dalam mencapai arah tersebut, ‘Bappenas mengejawantahkannya dalam grand design perencanaan utama (master plan) berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 sd 2025; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 sd 2019; dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan, ungkap mantan Dekan Termuda FEB Universitas Indonesia tersebut.

Strategi Pembangunan Nasional Jangka Panjang dan Menengah Nasional (Sumber : Materi Bappenas)

Mengapa Bappenas [perlu] menyusun Rencana Pembangunan  Jangka Panjang tersebut?

Pak Bambang menjawab bahwa Bappenas perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) agar perencanaan pembangunan Indonesia terarah dan terstruktur. Sehingga setiap visi dan misi Presiden Republik Indonesia akan berpedoman dan tetap berada dalam koridor RPJPN 2005 sd 2025 tersebut. Visi dan misi Presiden RI tersebut kemudian dikenal dalam bingkai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang jangka waktunya setiap 5 tahun sesuai masa periode jabatannya. RPJMN menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dibuat oleh Bappenas setiap tahun.

Dalam perencanaan pembangunan Indonesia, pemerintah daerah memiliki peran penting lewat otonomi daerah, dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berintergrasi dengan Bappenas dalam percepatan optimasi pembangunan nasional yang desentralisasi di masing-masing daerah untuk pertumbuhan perekonomian yang inklusif.

Perekonomian Indonesia di masa orde baru dapat tumbuh hingga 14% tak terlepas dari peran Bappenas yang kala itu konsisten dalam menjalankan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Masalah krisis ekonomi yang kemudian melanda bangsa Indonesia pada tahun 1998 membawa bangsa kita melemah dan runtuh konstruksi perekonomiannya. Sehingga Bappenas dengan semangat reformasi pasca 1998, menjadi komandan terdepan dalam menaungi Kementerian/Lembaga untuk berjuang bangkit bersama melalui grand design Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 sd 2025 secara teknokratis dan partisipatif.

Pak Bambang P.S. Brodjonegoro Panglima Bappenas

Pak Bambang yang pernah menjabat Badan Kebijakan Fiskal dan Menteri Keuangan, telah diberi amanat oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri PPN/Bappenas jika diibaratkan dalam strategi pertahanan bak seorang panglima komando dari pembangunan nasional Indonesia. Dimana saat ini, pasca krisis tahun 1998 Indonesia tengah berjuang untuk membangkitkan kembali perekonomiannya, terutama di sektor Industri. Dari industri manufaktur hingga otomotif, Indonesia harus mampu bangkit untuk pertumbuhan perekonomian nasional. Terlebih, Indonesia pada 2020 sd 2030 memiliki peluang bonus demografi di mana komposisi sumber daya usia produktif (15-64 tahun) sangat besar dengan komposisi hingga 70% dari jumlah penduduk Indonesia. Bonus demografi tersebut harus dimanfaatkan dengan sumber daya yang terlatih dan terampil dan terserap baik oleh pasar lapangan pekerjaan.

Bappenas dalam merencanakan pembangunan nasional, tak hanya menargetkan pada pertumbuhan ekonomi semata. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut harus menciptakan kegiatan ekonomi sehingga mampu menyerap lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja harus menjadi indikator penting bagi keberhasilan pemerintahan Indonesia. Poin pentingnya, ekonomi Indonesia akan makin maju jika pekerja sektor informal dapat bergerak menuju sektor formal. Sehingga masyarakat Indonesia tidak semata berdagang atau menjual barang/jasa semata (informal), tetapi mampu memproduksi, membranding, dan memasarkan secara sistematis dan berkelanjutan yang terdaftar dalam perizinan pemerintah (formal) agar mampu bersaing dengan pasar global dan mampu menambah pemasukan negara melalui pajak/retribusi.

RKP 2017 dan Strategi Pencapaian On Target (Sumber : Materi Bappenas)

Bappenas mendorong percepatan penciptaan lapangan kerja, hal tersebut karena sangat dibutuhkan terkait dengan pengentasan garis kemiskinan di Indonesia. Pak Bambang menerangkan bahwa salah satu indikator konsumsi minimum untuk mementukan garis kemiskinan adalah 2100 kalori pangan per harinya. Sehingga tugas negara adalah memikirkan bagaimana penduduk Indonesia dapat bergerak naik meninggalkan garis kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan menjadi isu dan tantangan perekonomian Indonesia, sehingga Bappenas bersama Kementerian/Lembaga lain melakukan beberapa kebijakan pemerintah secara langsung menyentuh grassrootyaitu :

• Menerapkan metode bantuan langsung tunai kepada masyarakat di bawah garis kemiskinan seperti melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Voucher E-Warung
• Memberikan akses terhadap layanan publik bagi masyarakat miskin, seperti akses terhadap infrastruktur dasar : sanitasi, air, kesehatan dan lainnya
• Memberikan kemudahan untuk berwirasuaha

Bagi Pak Bambang, Tantangan ekonomi itu layaknya prinsip ekonomi yaitu bagaimana memberdayakan sumber daya terbatas untuk hasil optimal. Sehingga Kementerian PPN/Bappenas memegang kata kunci "prioritas" bagi pembangunan Indonesia. Setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus dipilih yang paling bermanfaat bagi publik. Dalam menjalankan tugas perencanaan pembangunan bagi seluruh pihak, Kementerian PPN/Bappenas tanpa ego sektoral. Artinya, kebijakan, program, dan kegiatan dipilih murni berdasarkan prioritas dan manfaatnya bagi Indonesia. Program atau kegiatan yang dipilih juga harus mengedepankan pertimbangan demografi masyarakat Indonesia. Pertimbangannya adalah program bisa saja bagus di atas kertas, namun implementasinya tak bisa maksimal karena faktor masyarakat. Sehingga Bappenas menentukan prioritas setiap program yang tak hanya berkonsep baik, tapi juga bisa diimplementasikan dengan baik di masyarakat.

Para Kompasianer menyimak seksama Pak Bambang PS Brodjonegoro dalam [Tokoh Bicara] Bappenas

Goals Bappenas

Goals dari Bappenas berupa tercapainya kesejahteraan rakyat dan daya saing (nilai tambah dan produktivitas) masyarakat Indonesia, maka Kementerian PPN/Bappenas membidik industri prioritas sebagai percepatan pertumbuhan perekonomian. Salah satunya adalah industri manufaktur yang sempat berjaya sebelum krisis ekonomi pada tahun 1998 silam. Manufaktur menjadi penting karena merupakan industri padat karya yang menyerap tenaga kerja banyak. Namun, posisi industri manufaktur Indonesia juga harus mampu mengikuti perkembangan tren, teknologi dan kreativitas, karena itulah kunci agar tetap bertahan (sustainable). Misalnya, industri garmen kini harus berprinsip untuk selalu mengikuti mode agar mampu menarik minat pembeli dengan kreatifitas dan pengemasan teknologi yang terkini. Contoh dari industri manufaktur yang sukses dengan mengikuti mode zaman, kreatifitas dan teknologi sehingga dapat menyumbang kontribusi perekonomian bagi negaranya adalah UNIQLO (Jepang), ZARA (Spanyol) dan IKEA (Swedia).

Industri di Indonesia perlu memiliki penelitian dan pengembangan yang kuat agar mampu bertahan. Langkah tersebut adalah cara untuk membebaskan Indonesia dari middle income trap. Penelitian dan pengembangan yang kuat akan membuat Indonesia menjadi key player dalam perindustrian dunia.

Apa langkahnya? Industrialisasi

Indonesia harus lepas landas dari industri yang hanya terima pesanan menjadi industri yang mampu berdiri sendiri. Indonesia harus mampu melihat peluang tersebut. Saat ini, raja industri adalah industri yang dimotori oleh pemikir kreatif yang mengerti teknologi dan tren. Output dari berkembangnya industrialisasi yang padat karya berbasis perkembangan tren, teknologi dan kreativitas serta dukungan riset yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan sebesar 7% dapat tercapai.

Pertumbuhan ekonomi juga penting dna perlu didorong dengan adanya investasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini baru mencapai 5 persen. Upaya dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Indonesia, maka Presiden RI Pak Jokowi mempercayakan Menteri PPN/ Bappenas Pak Bambang ditunjuk sebagai Chief Investment Officer. Investasi yang menjadi fokus peningkatan adalah Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA).

Mengapa Non-APBN?

Agar anggaran pemerintah dapat dialokasikan untuk pos yang bermanfaat langsung bagi masyarakat luas.

Kebersamaan Pak Bambang PS Brodjonegoro bersama Kompasianer

“Menjalankan peran perencanaan, dari industri hingga infrastruktur, Bappenas selalu memegang prinsip manfaat. Perencanaan pembangunan Indonesia tahun depan dibuat dengan pendekatan yang baru berupa holistik, tematik, integratif, dan spasial demi perencanaan pembangunan yang baik. Bappenas merencanakan pembangunan dengan rasional tapi menggunakan pendekatan hati", pungkas Pak Bambang menutup sesi Kompasiana [Tokoh Bicara].