Bappenas Tonggak Pembangunan Nasional untuk Indonesia yang Sejahtera dan Berdaya Saing

Pak Bambang menjawab bahwa Bappenas perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) agar perencanaan pembangunan Indonesia terarah dan terstruktur. Sehingga setiap visi dan misi Presiden Republik Indonesia akan berpedoman dan tetap berada dalam koridor RPJPN 2005 sd 2025 tersebut. Visi dan misi Presiden RI tersebut kemudian dikenal dalam bingkai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang jangka waktunya setiap 5 tahun sesuai masa periode jabatannya. RPJMN menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dibuat oleh Bappenas setiap tahun.

Dalam perencanaan pembangunan Indonesia, pemerintah daerah memiliki peran penting lewat otonomi daerah, dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berintergrasi dengan Bappenas dalam percepatan optimasi pembangunan nasional yang desentralisasi di masing-masing daerah untuk pertumbuhan perekonomian yang inklusif.

Perekonomian Indonesia di masa orde baru dapat tumbuh hingga 14% tak terlepas dari peran Bappenas yang kala itu konsisten dalam menjalankan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Masalah krisis ekonomi yang kemudian melanda bangsa Indonesia pada tahun 1998 membawa bangsa kita melemah dan runtuh konstruksi perekonomiannya. Sehingga Bappenas dengan semangat reformasi pasca 1998, menjadi komandan terdepan dalam menaungi Kementerian/Lembaga untuk berjuang bangkit bersama melalui grand design Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 sd 2025 secara teknokratis dan partisipatif.

Pak Bambang P.S. Brodjonegoro Panglima Bappenas

Pak Bambang yang pernah menjabat Badan Kebijakan Fiskal dan Menteri Keuangan, telah diberi amanat oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri PPN/Bappenas jika diibaratkan dalam strategi pertahanan bak seorang panglima komando dari pembangunan nasional Indonesia. Dimana saat ini, pasca krisis tahun 1998 Indonesia tengah berjuang untuk membangkitkan kembali perekonomiannya, terutama di sektor Industri. Dari industri manufaktur hingga otomotif, Indonesia harus mampu bangkit untuk pertumbuhan perekonomian nasional. Terlebih, Indonesia pada 2020 sd 2030 memiliki peluang bonus demografi di mana komposisi sumber daya usia produktif (15-64 tahun) sangat besar dengan komposisi hingga 70% dari jumlah penduduk Indonesia. Bonus demografi tersebut harus dimanfaatkan dengan sumber daya yang terlatih dan terampil dan terserap baik oleh pasar lapangan pekerjaan.

Bappenas dalam merencanakan pembangunan nasional, tak hanya menargetkan pada pertumbuhan ekonomi semata. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut harus menciptakan kegiatan ekonomi sehingga mampu menyerap lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja harus menjadi indikator penting bagi keberhasilan pemerintahan Indonesia. Poin pentingnya, ekonomi Indonesia akan makin maju jika pekerja sektor informal dapat bergerak menuju sektor formal. Sehingga masyarakat Indonesia tidak semata berdagang atau menjual barang/jasa semata (informal), tetapi mampu memproduksi, membranding, dan memasarkan secara sistematis dan berkelanjutan yang terdaftar dalam perizinan pemerintah (formal) agar mampu bersaing dengan pasar global dan mampu menambah pemasukan negara melalui pajak/retribusi.

RKP 2017 dan Strategi Pencapaian On Target (Sumber : Materi Bappenas)

Bappenas mendorong percepatan penciptaan lapangan kerja, hal tersebut karena sangat dibutuhkan terkait dengan pengentasan garis kemiskinan di Indonesia. Pak Bambang menerangkan bahwa salah satu indikator konsumsi minimum untuk mementukan garis kemiskinan adalah 2100 kalori pangan per harinya. Sehingga tugas negara adalah memikirkan bagaimana penduduk Indonesia dapat bergerak naik meninggalkan garis kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan menjadi isu dan tantangan perekonomian Indonesia, sehingga Bappenas bersama Kementerian/Lembaga lain melakukan beberapa kebijakan pemerintah secara langsung menyentuh grassrootyaitu :

• Menerapkan metode bantuan langsung tunai kepada masyarakat di bawah garis kemiskinan seperti melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Voucher E-Warung
• Memberikan akses terhadap layanan publik bagi masyarakat miskin, seperti akses terhadap infrastruktur dasar : sanitasi, air, kesehatan dan lainnya
• Memberikan kemudahan untuk berwirasuaha

Bagi Pak Bambang, Tantangan ekonomi itu layaknya prinsip ekonomi yaitu bagaimana memberdayakan sumber daya terbatas untuk hasil optimal. Sehingga Kementerian PPN/Bappenas memegang kata kunci "prioritas" bagi pembangunan Indonesia. Setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus dipilih yang paling bermanfaat bagi publik. Dalam menjalankan tugas perencanaan pembangunan bagi seluruh pihak, Kementerian PPN/Bappenas tanpa ego sektoral. Artinya, kebijakan, program, dan kegiatan dipilih murni berdasarkan prioritas dan manfaatnya bagi Indonesia. Program atau kegiatan yang dipilih juga harus mengedepankan pertimbangan demografi masyarakat Indonesia. Pertimbangannya adalah program bisa saja bagus di atas kertas, namun implementasinya tak bisa maksimal karena faktor masyarakat. Sehingga Bappenas menentukan prioritas setiap program yang tak hanya berkonsep baik, tapi juga bisa diimplementasikan dengan baik di masyarakat.

Para Kompasianer menyimak seksama Pak Bambang PS Brodjonegoro dalam [Tokoh Bicara] Bappenas

Goals Bappenas

Goals dari Bappenas berupa tercapainya kesejahteraan rakyat dan daya saing (nilai tambah dan produktivitas) masyarakat Indonesia, maka Kementerian PPN/Bappenas membidik industri prioritas sebagai percepatan pertumbuhan perekonomian. Salah satunya adalah industri manufaktur yang sempat berjaya sebelum krisis ekonomi pada tahun 1998 silam. Manufaktur menjadi penting karena merupakan industri padat karya yang menyerap tenaga kerja banyak. Namun, posisi industri manufaktur Indonesia juga harus mampu mengikuti perkembangan tren, teknologi dan kreativitas, karena itulah kunci agar tetap bertahan (sustainable). Misalnya, industri garmen kini harus berprinsip untuk selalu mengikuti mode agar mampu menarik minat pembeli dengan kreatifitas dan pengemasan teknologi yang terkini. Contoh dari industri manufaktur yang sukses dengan mengikuti mode zaman, kreatifitas dan teknologi sehingga dapat menyumbang kontribusi perekonomian bagi negaranya adalah UNIQLO (Jepang), ZARA (Spanyol) dan IKEA (Swedia).

Industri di Indonesia perlu memiliki penelitian dan pengembangan yang kuat agar mampu bertahan. Langkah tersebut adalah cara untuk membebaskan Indonesia dari middle income trap. Penelitian dan pengembangan yang kuat akan membuat Indonesia menjadi key player dalam perindustrian dunia.