Publik Harus Sadar Kebebasan Pers

Deklarator LBH Pers yang juga Pakar Hukum Universitas Airlangga, Herlambang Perdana Wiratraman mengatakan bahwa serangan digital terhadap jurnalis saat ini marak terjadi dan menjadikan penurunan demokrasi di Indonesia, dimana tidak lagi menghargai kebebasan sipil dan kebebasan pers. Herlambang juga mengatakan untuk segera menegakkan hukum mengenai jaminan kebebasan pers juga demokrasi di Indonesia.

Untuk apa UU Pers No.40 Tahun 1999?

Herlambang menyebut, kebebasan pers pada UU Pers No.40 Tahun 1999 masih jauh dari harapan karena kekerasan pada jurnalistik masih kerap terjadi jika muncul masalah dalam hal pemberitaan. 

"Tidak akan ada upaya membangun iklim yang baik kebebasan pers, tanpa dukungan atau komitmen politik yang kuat dari penyelenggara kekuasaan. Terlebih kalau situasi demokrasinya turun kualitasnya. Jadi dukungan politik kekuasaan itu juga menjadi kunci, kalau demokrasinya tidak pernah dianggap penting, maka kita akan mendapatkan ruang kebebasan sipil yang mengerdil, dan itu termasuk represi terhadap kebebasan pers," kata Herlambang.

Penanganan

Kebebasan pers merupakan sarana terpenuhinya HAM untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam perwujudannya, seorang jurnalis harus paham dan sadar dengan adanya tanggung jawab sosial dan keberagaman masyarakat. 

Pers bertanggung jawab sosial yang dimaksud adalah kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban yang mana kewajiban itu sebagai tanggung jawab, baik individu maupun kelompok. Sehingga tugas pers dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan publik harus bisa melihat bentuk tanggung jawab itu secara nyata. 

Agar kebebasan pers bisa dinikmati oleh media dan publik, oleh karena itu kebebasan pers tidak cukup hanya dengan dimuat dalam Undang-Undang. Tetapi kebebasan pers perlu dipahami, dimengerti dan dipahami oleh publik. Karena UU Pers yang termuat tidak akan berguna jika publik tidak meyakini, memahami dan melaksanakan apa yang sudah tertera di dalamnya. 

Dalam hal tersebut, dapat dilakukan sosialisasi terhadap kebebasan pers yang bersifat edukasi. Karena publik masih belum puas dengan penyajian media terutama dalam hal menyajikan informasi yang sifatnya mendidik bagi publik, maka dapat dilakukan juga upaya peningkatan mutu media.

Penulis, 

Nindyia Anggi W

Mahasiswa Ilmu Komunikasi, UMM