2. Â Pada bidang degradasi lahan
Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi isu penurunan nilai tanah adalah bahwa otoritas publik dapat menerapkan inovasi pengelola lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang masih mengudara melalui penilaian kewajaran lahan untuk produk tertentu dan penilaian disintegrasi untuk setiap unit lahan. tergantung pada teknik Widespread Soil Misfortune Condition (USLE). Strategi ini tidak hanya langsung, tetapi juga sangat banyak diterapkan di daerah-daerah yang komponen utama penyebab disintegrasi adalah hujan dan tumpahan. Strategi USLE dimaksudkan untuk meramalkan ukuran normal disintegrasi dan pernyataan di pusat dan hilir DAS. Strategi ini akan memberikan saran untuk perubahan pada saat ini (yang ada) kerangka kerja eksekutif menuju daratan yang bergantung pada kewajaran darat dan kegiatan perlindungan yang diperlukan. Tidak hanya itu, otoritas publik juga harus memberikan bantuan kepada kantor dan kerangka hortikultura, kantor dan yayasan sistem air, peningkatan kecepatan akreditasi tanah serta struktur yang berbeda sesuai dengan pengaturan undang-undang dan pedoman. Penataan kekuatan pendorong tersebut selain merupakan upaya untuk memastikan sawah sebagai lahan pertanian yang terpelihara, sekaligus menaklukkan alih fungsi lahan pangan. Mengontrol perubahan lahan sawah adalah salah satu prosedur untuk membangun batas produksi padi rumahan. Oleh karena itu, penting untuk mempercepat penjaminan PLSD dan mengendalikan alih fungsi lahan sawah sebagai program kunci publik. Kemudian, pada saat itu, pemerintah pusat harus tegas dalam memeriksa pelaksanaan kemerdekaan provinsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengawasi dan menyiapkan pendekatan untuk ahli penggunaan lahan sesuai pedoman, dan tidak didasarkan pada daerah mana yang paling banyak menyumbang biaya klien untuk ruang angkasa.
3. Â Pada bidang Sumber Daya Manusia
Untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan sifat SDM dan pemulihan petani muda/milenial di agribisnis, pengaturan utama, khususnya motivator untuk memulihkan petani Indonesia, memerlukan akses yang mudah ke lahan. Kebutuhan mendasar dalam budidaya adalah aksesibilitas lahan. Oleh karena itu, para pemuda, khususnya alumni hortikultura yang gemar bercocok tanam, sudah sepatutnya diberikan kenyamanan oleh otoritas publik untuk mengawasi tanah negara. Dalam hal tanah negara dapat diserahkan kepada suatu organisasi melalui izin HGU (Hak Guna Usaha), mengapa peneliti hortikultura yang berencana membudidayakan tidak boleh berurusan dengan tanah negara? Padahal masih banyak lahan yang diharapkan di Indonesia yang belum dimanfaatkan. Lahan potensial ini tersebar di seluruh Indonesia dan dengan asumsi setengah atau seperempat dari potensi lahan dapat dikuasai oleh peneliti pedesaan, tidak hanya akan terciptanya peningkatan areal agraria, namun posisi terbuka juga akan meningkat. kenaikan. Kemudian, pada saat itu, otoritas publik dapat mengadakan pengembangan persiapan untuk menggarap fitrah SDM agraria. Selama ini para petani tampak berjalan sendiri-sendiri dan merasa diremehkan. Pembinaan, persiapan dan pembinaan pembangunan merupakan salah satu jawaban yang tepat untuk memulihkan jiwa, segala pertimbangan, pikiran dan kerja yang tidak terpisahkan dalam mengembangkan keluhuran budi pekerti petani sebagai penghibur utama dalam mengakui kekuatan pangan. Hal ini diandalkan untuk memiliki opsi untuk menggerakkan petani dalam membuat kemajuan program. Melalui persekolahan, penyiapan dan pengarahan ini dipercaya dapat menjadi suatu prestasi atau prestasi untuk memahami kembali kecemerlangan kawasan hortikultura terhadap goyangan pangan yang tidak berhenti sampai disini namun akan terus bergerak sesuai dengan jiwa pembangunan dan etos petani di Indonesia.
Oleh karena itu, dengan keanekaragaman hayati yang melimpah dan dengan menerapkan jawaban ini untuk komponen-komponen yang mendorong efisiensi pangan, misalnya di bidang kewenangan inovatif pangan, masalah korupsi lahan, sifat SDM, dan elemen pendukung lainnya, kegunaan pangan akan meningkat. sehingga Indonesia berpeluang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pangan kerabatnya, memiliki korelasi yang wajar antara ketersediaan pangan (supply) dan pembangunan penduduk yang meluas (request), serta dapat mewujudkan ketahanan pangan untuk membawa negara ini menuju kejayaan dan kesuksesan. Hal ini juga sesuai dengan upaya otoritas publik untuk mengakui Indonesia sebagai tempat tinggal hewan pangan dunia pada tahun 2045 yang diandalkan sebagai awal negara Indonesia berubah menjadi negara perdagangan pangan terbesar di dunia.
