Sepekan setelah Pencoblosan, rasanya Pemilu sudah usai dan hasilnya juga sudah diketahui dan semua partai sudah bisa berhitung. Ada yang mengucapkan selamat (SBY ke PDIP) dan sudah ada pertengkaran antara pengurus (PPP somasi Suryadhama Ali), ada wacana evaluasi capres yang diusung (Akbar Tanjung pertanyakan kelayakan ARB jd Capres), rebutan capres (PKB ada Rhoma Irama dan Mahfud MD), dll.
Semua kejadian aneh negeri ini muncul gara-gara quick count yang mulai merebak dilaksanakan oleh lembaga survei.
Benarkah sumber data data Quick Count?
Kalau bertanya metode, nanti dijawab rahasia perusahaan..
Kalau bertanya benarkah data yang diambil oleh lembaga survei adalah data yang jujur dan real?
Saya sejujurnya tidak pernah terusik untuk menulis tentang data quick count, tetapi gara-gara ada teman-teman yang kirim foto Rekap C1, maka saya jadi terusik untuk menulis.
Mohon maaf saya tidak mau menyudutkan partai yang saya tampilkan datanya di gambar ini, tetapi marilah jadi perhatian kita sebagai warga negara yang mau maju untuk melihat fakta. Saya bermimpi PEMILU itu JUJUR dan ADIL. Jika ada pelangaran memang harus diberantas..
Apakah sumber data dari lembaga survey memang betul-betul valid?
[caption id="attachment_331996" align="alignnone" width="480" caption="Quick Count datanya dipertanyakan"][/caption]
Apakah Data Quick Count sudah diverikikasi dengan teliti oleh pengirim data?
[caption id="attachment_331997" align="alignnone" width="612" caption="Data Quick Count apakah melalui verifikasi valid?"]
Apakah kesalahan hitung seperti itu, merupakan ketidaksengajaan? Apakah KPPS terdiri orang-orang yang tidak bisa berhitung atau orang yang tidak jujur ?
Jika ada kesalahan hitung kenapa selalu lebih banyak hasil penjumlahan dan tidak lebih sedikit?
[caption id="attachment_331999" align="alignnone" width="600" caption="Indonesia masuh jauh dari slogan Indonesia Hebat.."]
Jika tiga contoh gambar diatas adalah sebuah kenyataan yang disengaja, dan betul-betul terjadi diberbagai daerah, maka bisa jadi para lembaga survey mengaalmi keasalahan pendataan dan salah perhitungan. Maka toleransi kesalahan bisa lebih besar dari yang ditetapkan.
Oleh karena itu, maka biaya pemilu yang sangat mahal hingga puluhan Trilyun hanya selesai di lembaga survei yang mengumumkan hasil survei dan telah menyebabkan pemberitaan dan gerakan para petinggi parpol sibuk dan marah-marah merupakan biaya tambahan yang lebih mahal.
Pemilu nampak hanya menjadi ajang bisnis.. Rakyat diperlakukan sebagai obyek bisnis..
Hasil pemilu menjadi konsumsi bisnis media dan lembaga survei, bahkan sebagian menjadi bahan pencemoohan pihak tertentu (yang juga menjadi bahan bisnis media).
Bisa jadi PEMILU bukan untuk mencari solusi negara tetapi hanya untuk mencai keuntungan beberapa pihak dan merugikan pihak lain.
Jika penggelembungan suara pada satu partai dan pengurangan suara di partai lain itu berarti para petugas KPPS yang bertugas sudah tidak netral dan hatinya sudah mati, tidak menghargai pendapat lain dan tidak jujur.
Mari kita tunggu REAL COUNT dan HASIL PEMILU yang NYATA, semoga para KPPS, PPS dan PPK Jujur.
Note: Mohon maaf gambar yang saya tampilkan adanya yg PDIP, yang dari partai lain belum dapat. Jika Anda punya gambar lain silakan tuliskan di komentar..
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI