Sertifikat Swadaya Berhasil Terbit
Proses Sertifikasi tanah ternyata harus dilaksanakan bersama-sama oleh 15  user. Banyak tahapan dilalui sebelum masuk ke dalam proses inti. Misalnya : balik nama dari pemilik lama ke PT milik pengembang. Itu satu persoalan, mengingat pemilik nya HIPERTENSI  kan..? Maka harus ditentukan  pengganti yang syah.  Kemudian proses tanda tangan akta jual beli, melibatkan keluarga besar dari pihak penjual.
Setelah itu, Â pemecahan dan balik nama ke masing-masing user.
Untuk semua proses, kami harus membayar biaya sekitar 30 juta rupiah, per KK, tergantung luas tanah dan type rumah. Secara swadaya, Bapak Ibu!  Padahal pada waktu itu, harga rumah type 36  di kavling kami, sekitar  80  jutaan. *tepok jidat*
Tahun 2016, dari 15 user, mayoritas sudah menyelesaikan sertifikasi. Meskipun sama-sama berhasil mengurus sertifikat rumah, tetapi ada yang berbeda antara kami dan para tetangga.Â
Kami menyelesaikan sertifikat tanpa memunculkan problem anyar dalam urusan perbankan. Sementara  mereka, terbelit masalah baru akibat marah pada sikap cuek Bank pemberi KPR.
Rasa marah lalu diwujudkan dengan menutup KPR, agar tak lagi berurusan dengan Bank Toyib, selama nya! Â
Mereka mencari pinjaman non bank untuk menutup utang KPR di Bank Toyib, sekaligus menghindari beban bunga dan denda yang jumlahnya mencekik leher, kata mereka.
Saya yakin, ini menjadi kisah yang akan mereka bagikan kepada anak cucu kelak, disertai himbauan agar menjauhi bank yang pola komunikasi nya buruk, seperti bank Toyib.
Bagaimana KPR Maybank, Humaniskah?
Angsuran KPR kami hampir lunas, jika ada rejeki ingin rasanya memiliki satu rumah lagi untuk investasi. Blogcomptetion Kompasiana.com dengan Maybank ini memberi saya pengetahuan baru, ternyata Maybank memiliki bermacam-macam produk KPR.
