Alih -alih serius dalam menangani kasus kebocoran atau peretasan data publik oleh hacker alias Bjorka , Johnny G Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) justru mengomentari pernyataan Bjorka yang menyebutnya idiot.
Pemerintah pegang alat pelacak lokasi yang mengisyaratkan bahwa pemerintah sudah tidak berdaya dalam mengatasi masalah peretasan data atau kebocoran data pribadi penduduk Indonesia, hal ini menyebabkan sosok Bjorka teridentifikasi, Pakar Keamanan siber Ruby Alamsyah tidak menampik respon pejabat publik atas kejadian ini.
Ruby Alamsyah menganggap respon-respon yang diberikan itu kurang tepat karena tidak menyentuh substansi utama yakni kebocoran atau peretasan data penduduk sehingga keadaan ini membuat kondisi tidak kondusif.
Jawaban Ruby saat dihubungi melalui sambungan telepon “satu tidak berdaya, kemungkinan besar pejabat itu tidak terinformasikan analis data yang komprehensif sehingga dia menyampaikan sesuatu seperti itu, padahal salah. Rabu (14/9)
Ia juga menyorot Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang mana seharusnya mempunyai kemampuan selain dalam bidang informatika tapi juga kemampuan dalam bidang komunikasi.
Selain itu ia juga mengimbuhkan “yang terjadi kemarin Menteri Komunikasi tidak cakap dalam melakukan komunikasi publik Beliau mungkin lagi capek jadi statementnya seperti itu membuat situasi tidak kondusif”
Ia juga memberikan sentilan kepada Kepala BSSN Hinsa Hasibuan yang hanya menghimbau masyarakat untuk tenang.
Ruby berkata”mungkin dia dalam keadaan capek, emosi, sehingga dia mengeluarkan statement seperti itu. Statementitu menurunkan kesadaran keamanan IT. Terkesan pembiaran itu sangat disayangkan,”.
Lalu Ruby meinta pemerintah untuk menganggap penting tentang masalah siber ini . Ia pun menyinggung pembentukan emergency response team atau tim respon darurat dalam menanggapi kebocoran data.
Sebagai informasi yang viral tentang kebocoran data hingga aksi hacker alias Bjorka , dibahas dalam rapat presiden bersama para Menteri di Istana Keprisidenan. Dan akhirnya dalam rapat itu seperti yang disebutkan Plate, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membentuk tim khusus gabungan.
