Feedback Petinggi Negara terhadap Bjorka dan Bukti Ketidakberdayaan

Analisis

Feedback Petinggi Negara Terhadap Bjourka dan Bukti Ketidakberdayaan

 

Aksi hacker (pengguna situs gelap) dengan nama alias Bjorka yang berhasil meretas dan doxing membuat pemerintah ketar ketir sampai tidak berdaya pada beberapa minggu terakhir.

Menyebarnya berbagai data pribadi sampai miliaran yang diduga bersumber dari Tokopedia, KPU, IndiHome, Wattpad, surat resmi berklasifikasi rahasia yang ditujukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang berasal dari lembaga negara, hingga bocornya data pribadi pejabat yang ditanggapi dengan bantahan tanpa ada analisis yang komprehensif .

Adanya tanggapan nyeleweng sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Hinsa Sibuarian selaku kepala  Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahwa aksi peretasan data oleh Bjourka masih berintensitas rendah walaupun satu negara kita ini telah dibuat geger olehnya namun Kepala BSSN menghimbau masyarakat untuk tetap tenang.

gambar Mahfud MD: CNNindonesia.com

Selain itu Bapak  Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaan (Menko Polhukam) mengatakan bahwa Bjorka tidak memiliki keahlian meretas atau  membobol,  hal itu menunjukkan  kesan menyepelekan adanya penyebaran dan peretasan ke ranah publik yang dilakukan oleh Bjorka, ia mengatakan bahwa data pribadinya yang telah dibocorkan oleh Bjorka dapat dengan mudah diakses melalui Wikipedia sampai dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ia tidak mau tahu dan tidak mau ambil pusing.

Bjorka meminta Kominfo berhenti idiot hal itu ditujukan untuk membalas permintaan Samuael Abrijani Pangerapan selaku  Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) yang meminta Hacker tidak usai berusaha menjual data registrasi SIM card hingga 1,3 miliar .

Samuel pun berkata “kalau bisa jangan nyerang lah , orang itu perbuatan illegal access kok. Setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya”

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi 1, pada Rabu (7/9), Johnny selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) melemparkan bola ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait adanya kebocoran data.

Alih -alih serius dalam menangani kasus kebocoran atau peretasan data publik oleh hacker alias Bjorka , Johnny G Plate selaku Menteri  Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)  justru mengomentari pernyataan Bjorka yang menyebutnya idiot.

Pemerintah pegang alat pelacak lokasi yang mengisyaratkan bahwa pemerintah sudah tidak berdaya dalam mengatasi masalah peretasan data atau kebocoran data pribadi penduduk Indonesia, hal ini menyebabkan sosok Bjorka teridentifikasi, Pakar Keamanan siber Ruby Alamsyah tidak menampik respon pejabat publik atas kejadian ini.

Ruby Alamsyah menganggap respon-respon yang diberikan itu kurang tepat karena tidak menyentuh substansi utama yakni kebocoran atau peretasan data penduduk sehingga keadaan ini membuat kondisi tidak kondusif.

Jawaban Ruby saat dihubungi melalui sambungan telepon “satu tidak berdaya, kemungkinan besar pejabat itu tidak terinformasikan analis data yang komprehensif sehingga dia menyampaikan sesuatu seperti itu, padahal salah. Rabu (14/9)

Ia juga menyorot Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang mana seharusnya mempunyai kemampuan selain dalam bidang informatika tapi juga kemampuan dalam bidang komunikasi.

Selain itu ia juga mengimbuhkan “yang terjadi kemarin Menteri Komunikasi tidak cakap dalam melakukan komunikasi publik Beliau mungkin lagi capek jadi statementnya seperti itu membuat situasi tidak kondusif”

Ia juga memberikan sentilan kepada Kepala BSSN Hinsa Hasibuan yang hanya menghimbau masyarakat untuk tenang.

Ruby berkata”mungkin dia dalam keadaan capek, emosi, sehingga dia mengeluarkan statement seperti itu. Statementitu menurunkan kesadaran keamanan IT. Terkesan pembiaran itu sangat disayangkan,”.

Lalu Ruby meinta pemerintah untuk menganggap penting tentang masalah siber ini . Ia pun menyinggung pembentukan emergency response team atau tim respon darurat dalam menanggapi kebocoran data.

Sebagai informasi yang viral tentang kebocoran data hingga aksi hacker alias Bjorka , dibahas dalam rapat presiden bersama para Menteri di Istana Keprisidenan. Dan akhirnya dalam rapat itu seperti yang disebutkan Plate, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membentuk tim khusus gabungan.