Polemik Wacana 3 Periode Presiden: Dari Desa, Box Data hingga Demo Mahasiswa

Masih ingat dengan acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada 29 Maret 2022 kemarin? Acara silaturahmi-nya agak berbeda tahun ini, karena telah berubah menjadi kegiatan yang bermuatan wacana lain. 

Loh kok bisa?

Bagaimana tidak, dalam acara tersebut terkuak adanya dukungan 3 periode presiden Jokowi. Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya mengumumkan siap melakukan deklarasi dukungan resmi untuk Jokowi menjabat 3 periode saat jumpa pers sehabis acara Silatnas Apdesi di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa (29/3). 

Lebih lanjut, Surta mengklaim bahwa kepala desa mendukung Jokowi karena Presiden selama ini telah banyak mengabulkan permintaan kepala desa. 

Hal ini sontak memecah belah Apdesi serta kepala-kepala desa yang ada di Indonesia. Arifin, Kepala Apdesi versi lainya mengatakan jangan membawa Apdesi ke dalam urusan politik dan membentuk opini publik bahwa seluruh kepala desa di Indonesia sepakat mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi.

Sebagai Informasi, kala menghadiri acara Silatnas Apdesi 2022, Presiden Jokowi juga tampak ditemani oleh pembantu-nya yang teranyar. Kehadiran sosok ini bisa ada di acara Apdesi ini karena ternyata, lagi dan lagi, beliau mempunyai jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Apdesi.

Bahkan ada seorang kepala desa yang justru meminta sosok ini untuk meyakini Jokowi mau lanjut 3 periode, "Saya yakin Bapak bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi tiga periode, setuju?" kata Muslim, Kepala Desa asal Desa Aceh Tenggara, aceh. Saat itu, sosok ini hanya menjawab dengan senyuman.

Lantas hal ini menimbulkan pertanyaan publik, apakah gerakan Apdesi yang menginginkan Jokowi 3 periode murni hasil rembuk dengan kepala desa lainnya atau ada campur tangan sosok lain, seperti Sang Ketua Dewan Pembina? 

Ya, Ketua Dewan Pembina juga menjadi salah satu dari pejabat publik yang mengutarakan dan mengindikasi bahwa Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sebaiknya diundur. Tak tanggung-tanggung dirinya juga mengklaim mempunyai 110 juta data warganet yang menginginkan pemilu 2024 diundur.

Namun hingga kini, pejabat publik tersebut tidak pernah membuka big data tersebut. Rakyat dibuat bertanya-tanya dari mana data tersebut berasal. Bahkan ketika berulang kali didesak oleh masyarakat hingga ditantang di depan muka oleh BEM UI pada Selasa (12/4), ia kukuh menolak membuka data tersebut.

Maka wajar saja, jika dirinya yang dimintai tolong oleh anggotanya dan hanya tersenyum kala melihat yang lainnya juga sependapat dengan dirinya -- mendukung Jokowi 3 periode.

Padahal seharusnya sosok ini tidak bisa bersikap begitu. Sebagai pejabat publik, harusnya ia mengetahui jelas bahwa perpanjangan masa jabatan atau 3 periode Jokowi melanggar konstitusi yang ada tepatnya di UUD 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2022 pasal 7 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa menjabat 5 tahun dan bisa dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Bahkan sosok yang didemo habis-habisan oleh elemen masyarakat termasuk mahasiswa alias Presiden Jokowi itu sendiri, sudah menolak tegas wacana 3 periode.  Bahkan ia menganggap bahwa orang-orang yang membicarakan wacana 3 periode presiden ini ingin menampar mukanya, ingin cari muka atau ingin menjerumuskan dirinya. 

Tak cukup dengan pernyataan yang secara tegas menafsirkan bahwa ia tak akan maju menjadi pemimpin lembaga eksekutif Indonesia, jokowi juga turun kembali menenangkan masyarakat dan menegaskan bahwa pemilu akan tetap dilaksanakan sebagaimana waktu semestinya, 14 Februari 2024.

Namun sampai waktu itu tiba, segala hal tetap bisa terjadi. Orang-orang yang disebutkan Jokowi ingin menjerumuskan dirinya, nyatanya masih berlalu lalang di sekitarnya. Yang satu mencatut nama pengusaha-pengusaha yang inginkan pemilu 2024 diundur, yang satu lagi mengatasnamakan warganet dan juga menggunakan anggota-anggota yang dipimpinnya yaitu para kepala desa untuk mengembangkan wacan 3 periode presiden.

Sekarang ini masyarakat tinggal menunggu waktu, apakah sosok pemimpin nomor 1 di negeri ini akan kukuh mematuhi konstitusi dan bertanggung jawab kepada rakyat atau kalah dengan upaya-upaya totalitas yang dilakukan anak buahnya, meski ia sendiri tidak meminta? Bagaimana menurutmu?