Mohon tunggu...
Nikolas Mauladitiantoro
Nikolas Mauladitiantoro Mohon Tunggu... Lainnya - hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

Seorang introvert pecinta kuliner dan terkadang mengamati permasalahan yang ada di Indonesia.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pejabat yang Terlibat Bisnis PCR Seharusnya Mundur

5 November 2021   14:10 Diperbarui: 5 November 2021   14:21 236
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sebagai pimpinan dari BAP, keluhan dan kekecewaan publik dari polemik ini banyak diterima oleh pihaknya. Menurutnya, polemik ini sudah sewajarnya untuk diusut hingga tuntas.

Ia juga menyampaikan kepada KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk menanganinya sebaik mungkin karena rakyat akan terus menunggu hingga kasusnya diusut sampai tuntas. 

Anggota Komite III DPD RI Hasan Basri juga turut berkomentar perihal polemik bisnis tes usap PCR ini. Hasan meminta kepada pemerintah untuk tidak membiarkan mafia PCR bekerja sama dengan penentu kebijakan, sehingga dapat memanfaatkan banyak celah. 

Hasan juga menegaskan, bahwa di tengah kesulitan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19, mafia PCR yang meraup keuntungan ini harus ditumpas semua pihak.

Dirinya mengimbau untuk tidak membiarkan  "drakula" penghisapkeuntungan dari rakyat ini berkeliaran tanpa melihat dan memperhatikan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat. Hal itu sangat menyakiti hati masyarakat.

Dirinya pun menambahkan, hanya di Indonesia saja, rakyat dimanfaatkan oleh kepentingan dari mafia-mafia bisnis di kala pandemi Covid-19. Hal yang tidak bermoral tersebut benar-benar dilakukan di negara ini. 

Bagaimana menurut Anda? Apakah para pejabat tersebut memang pantas untuk mundur dari jabatannya karena telah mengecewakan masyarakat di tengah adanya pandemi Covid-19 seperti sekarang ini?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun