Kompilasi Kritik Pedas dari Tokoh Masyarakat Soal Bisnis Tes PCR Menko Luhut

Kasus bisnis tes PCR yang melibatkan Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat bahkan hingga para tokoh masyarakat. Hal itu terkait dengan turunnya harga tes PCR dan aturan pemerintah, yakni tes PCR yang dijadikan sebagai syarat wajib di setiap moda transportasi selama pandemi Covid-19.

Meskipun per tanggal 4 November 2021 ini baru saja dikeluarkan aturan terbaru wajib PCR dihapus untuk perjalanan darat 250 Km, namun hal itu rupanya semakin memunculkan rasa kecurigaan terhadap adanya bisnis PCR yang dilakukan Menko Luhut.

Masyarakat yang seharusnya senang dengan kabar turunnya harga tes PCR malah bereaksi dan semakin mempercayai bahwa Luhut memang benar terlibat dalam bisnis PCR tersebut. 

Kini kasus bisnis PCR yang meraup keuntungan sendiri itu tak dapat lagi disangkal walaupun pihak Luhut sebelumnya sempat membantah bahwa PT GSI yang terafiliasi dengan Luhut tidak mencari keuntungan dan membisniskan tes PCR. Beberapa tokoh pun mulai menyuarakan pendapat mereka pada kasus bisnis PCR Luhut. Siapa sajakah mereka?

1. dr. Tirta

Salah satunya datang dari publik figur yang cukup dikenal oleh masyarakat di masa pandemi Covid-19, yakni dr. Tirta. Dirinya mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan itu 'wagu'. 

2. Refly Harun

Tak hanya dr. Tirta, ahli dan pakar hukum tata negara, Refly Harun pun juga ikut menanggapi terkait kasus tersebut. Menurut Refly, mengapa harga PCR bisa sangat mahal sebelumnya jika memang perusahaan milik Luhut itu tidak mencari untung. 

Refly juga menambahkan bahwa tidak seharusnya Menko Luhut memasuki ranah bisnis saat sedang menjabat. Apalagi, jabatan yang dipegangnya berkaitan dengan kebijakan penanganan Covid-19. 

Antara kekuasaan dan kepentingan bisnis harus bisa dipisahkan, jangan ada di satu genggaman. Karena menurutnya, bila keduanya ada di satu genggaman maka akan ada benturan kepentingan (Conflict of Interest). 

3. Yan Harahap

Masih berhubungan dengan hal yang sama, komentar lain juga dilontarkan oleh Deputi Strategi dan Kebijakan Balitang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap. Ia menilai bahwa Luhut memanfaatkan kekuasaannya dengan sengaja untuk mengambil keuntungan dari bisnis PCR diatas penderitaan rakyat.

Yan Harahap juga menjuluki Menko Luhut sebagai  'PengPeng'  atau Penguasa Merangkap Pengusaha. Ia pun bertanya pada Luhut, nikmatkah meraup untung besar diatas 'derita rakyat'?

4. Rocky Gerung

Sementara, pengamat politik, Rocky Gerung yang ikut angkat suara. Tak hanya Luhut, Rocky juga menyoroti Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi.

Menurutnya, ketiga pemangku kepentingan negara tersebut seharusnya mengabarkan ke publik dari awal, bukannya hanya diam. Diamnnya mereka bertiga menandakan bahwa ada yang mendapat keuntungan (cashback) dari bisnis tes usap RT-PCR tersebut?

5. Said Didu

Komentar selanjutnya datang dari tokoh fenomenal lainnya yang kerap bersitegang dengan Menko Luhut di berbagai kasus, yaitu Said Didu. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN tersebut menyoroti bahwa jika swab test RT-PCR bisa dilakukan dengan tarif  Rp300 ribuan, lalu mengapa tidak diberlakukan sejak dulu kala.

Ini artinya, modal tes usap RT-PCR sebenarnya di bawah Rp300 ribu dan Said Didu bersama masyarakat ikut mempertanyakan berapa keuntungan dari bisnis tes PCR sebelum tarifnya diturunkan.

6. Denny Siregar

Denny Siregar, seorang pegiat media sosial juga turut meramaikan kritikan-kritikan pedas terhadap Menko Luhut yang dinilai mencari keuntungan demi kepentingan pribadi. Ia mengatakan bahwa Menko Marves RI tersebut telah membuka boroknya sendiri. 

Denny tentunya mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, teteapi enggan membela oknum mejabat yang mencari celah demi keuntungan pribadi.

7. Nicho Silalahi

Komentar Aktivis Nicho Silalahi dalam akun Twitter-nya @Nicho_Silalahi pada (26/10) seolah mewakili kemauan seluruh lapisan masyarakat. Ia menuliskan bahwa Pemerintah harus bertanggung jawab atas keirbutan ini. Sektor kesehatan sudah seharusnya tidak dijadikan ajang berbisnis. Ia juga meminta pemerintah tidak mendukung mafia alat-alat kesehatan termasuk di bisnis tes PCR ini.