Baru pada periode kedua, Jokowi memberikan perhatian pada masalah normatif global, terutama isu perdamaian dunia. Mantan walikota Solo mengambil inisiatif mengunjungi Rusia dan Ukraina sebagai upaya mendamaikan kedua negara yang berperang.
 Kunjungan tersebut tidak memiliki dampak berarti, dan sekali lagi, juga didorong oleh kepentingan domestik. Perang dua negara ini dapat mengancam stabilitas pasokan energi dan gandum di pasar global. Sebagai pemakan minyak dan tepung gandum, kenaikan harga kedua komoditas ini akan mengganggu keamanan energi dan pangan dalam negeri. Selain itu, peningkatan harga akan memperparah defisit APBN mengingat subsisidi energi yang sangat besar.
Sebaliknya, Jokowi berlatar belakang bisnis. Pengalaman sebagai  Walikota dan Gubernur Jakarta membuat Jokowi lebih memberi perhatian pada isu-isu domestik.
Gaya kepemimpinan Jokowi cenderung inkremental dengan melihat masalah-masalah sebagai bidang yang terpisah. Karena itu respon kebijakan juga pragmatis, beroreintasi pada  tujuan,  cepat dan langsung pada sasaran. Sebuah masalah didekati pada sisi mana intervensi segera dilakukan, tanpa perlu banyak diskusi. Gaya ini nampak dalam tindakannya mengambil fungsi dan peran daerah ketika Gubernur atau Bupati gagal menjalankan tugasnya.
Latar belakangnya sebagai pebisnis membuat Jokowi lebih tertarik mengutamakan kerjasama ekonomi dalam implementasi politik luar negeri Indonesia. Dengan demikian, PLN menjadi lebih pragmatis dibanding idealis seperti SBY. Yang dikejar adalah manfaat nyata bagi Indonesia. Aspek-aspek normatif dalam PLN mendapat tempat kedua dalam kebijakan luar negeri Jokowi.
Kepentingan pragmatis misalnya tercemin dalam presidensi Indonesia dalam G-20 tahun 2022.  Isu ekonomi merupakan  prioritas dalam keketuaan Indonesia di G-20. Dengan tema, Recover Together, Recover Stronger, isu pemulihan ekonomi dari krisis akibat pandemi Covid menjadi fokus dialog dalam berbagi forum antar pemerintah, maupun antar ahli sebelum KTT Bali bulan November 2022.Â
KTT G-20 sendiri memfokuskan tiga isu penting yakni penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital dan transisi energi. Tiga tema ini berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi global. Dalam isu transisi energi, Indonesia memiliki kepentingan domestik yang sangat besar. Upaya pengurangan energi fosil dan pengembangan Eenergi Baru dan terbarukan memerlukan dukungan negara lain dan bisnis energi global. Dalam KTT G-20, Indonesia akhirnya bergabung ke dalam mekanisme pendanaan Just Energy Transition Partnership. Kemitraan ini menjanjikan dana sebesar US$ 21,5 miliar, setara Rp 338,8 triliun (kurs Rp 15.527/dollar) untuk membiaya transisi energi Indonesia (https://www.kompas.i, 23/11/30).
Bagaimana Prabowo Subianto?
Retorika politik dalam kampanya pilpres dan berbagai kesempatan lain mmeberi kesan Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang tegas, tanpa kompromi pada yang merugikan Indonesia, memihak kepentingan rakyat Indonesia.
Ia nampaknya juga menerapkan sistem komando dalam militer yang digabungkan dengan kepemimpinan akomodatif. Kemampuan menjaga kohesi partai Gerinda dapat menjadi petunjuk dari kombinasi gaya kepemimpinan ini. Ia adalah pejuang pantang menyerah yang dibuktikan dengan 1 kali kali mencalonkan diri sebagai presiden dan 3 kali menjadi calon presiden.
Prabowo Subianto cenderung berpikir strategis dan sekaligus berorientasi pada tujuan. Gaya kepemimpinan strategis ini dipengaruhi oleh pengalamannya bertumbuh,  tinggal dan bersekolah di luar negeri. Karena itu, presiden baru ini, jika dilantik, memiliki eksposure internasional sejak muda dan mungkin agak  paham bagaimana politik internasional bekerja. Penguasaan beberapa bahasa asing mendukung interaksi internasional dengan para pemimpin negara lain.
