Presiden Baru dan Kelanjutan Neo-Developmentalisme?

Pembangunan mempengaruhi penataan politik. Industrialisasi berskala besar dan dibiayai utang memiliki resiko tinggi. Karena itu, gangguan pada pembangunan harus ditekan seminimal mungkin. Stabilitas untuk pertumbuhan menjadi prinsip yang dianut pemerintah.

Untuk menjamin stabilitas, negara mengendalikan dan bahkan merepresi kebebasan politik. Partai dikendalikan dan bahkan dibuat kerdil. Partai negara, seperti Glokar di era Soeharto dan PRI di Mexico dominan dalam politik dan menjadi tukang stempel kebijakan pemerintah.

Organisasi sosial bebas dilarang atau dibatasi melalui sistem korporatisme negara. Dalam model ini, negara membentuk, memberi izin dan mengakui organisasi sosial. Di luar itu dianggap liar dan illegal. 

Selama Orde Baru, Serikat pekerja seluruh Indonesia (SPSI) merupakan satu-satunnya organisasi buruh yang diakui. Wartawan harus bergabung dalam PWI (persatuan wartawan Indonesia), Dokter hanya dalam IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Demikian juga profesi lain seperti guru hanya dalam PGRI dan Advokat saat itu harus diangkat pemerintah.

Di Indonesia, Soeharto berkuasa dengan dukungan tentara sebagai institusi. Untuk melegitimasi campur tangan militer dalam politik, negara mengembangkan kebijakan dwi-fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). 

Tentara adalah stabilisator dan dinamisator. Meski tidak memilih, tentara memiliki fraksi sendiri dalam DPR dan menjadi pejabat sipil. 

Tentara menjadi gubernur, Bupati, Camat dan memegang jabatan di lembaga pemerintah lain. Sehingga di bawah Orde Baru, tentara mengalami over representasi politik.

Singkatnya, Kapitalisme negara pembangunan lama adalah kombinasi antara intervensi negara dalam ekonomi dan represi politik. 

Perlawanan kaum butuh dijawab dengan kekerasan. Kritik media dijawab dengan breidel seperti yang dialami Sinar Harapan dan Majalah Tempo. 

Hasil dari semua ini adalah transformasi ekonomi cepat. Indonesia menjadi 'possible dream'. Inflasi dan carut marut ekonomi warisan Orde Lama berhasil diatasi. Indonesia masuk menjadi negara berpendapatan menengah. Ongkosnya adalah hilangnya kemerdekaan politik dan pelanggaran HAM.

Semua berakhir tahun 1998, krisis keuangan Asia menghancurkan fondasi ekonomi rezim Orde Baru. Soeharto kehilangan legitimasi, kohesi elit pecah dan tekanan gerakan mahasiswa memaksa Soeharto mundur tahun 1998. Rezim Developmentalisme Lama berakhir.