Gagasan menunda pemilu melawan akal sehat public. Tidak ada situasi darurat yang kita hadapi. Roda ekonomi tetap berjalan. Suasana sosial damai meski masyarakat menghadapi tekanan kehidupan akibat Covid-19.
 Sementara elit juga masih terus 'melucu'. Salah satu tanda kelucuan  itu adalah memberi diskon hukuman bagi terdakwa korupsi Edhy Prabowo. Ia mantan menteri KKP.  Banyak pula diskonnya, 4 tahun. Itu satu periode presiden AS.
Salah satu alasan , karena Edi bekerja baik selama jadi menteri. Bukankah mayoritas terdakwa korupsi juga sangat popular karena 'baik', 'dermawan', bangun rumah ibadah dan kebaikan-kebaikan lain.
Jadi, mengapa pemilu ditunda? Masyarakat menduga, usulan ini muncul dari lingkaran kekuasaan sekarang. Tujuannya mungkin memperpanjang napas kekuasaan dan tentu saja kue-kue yang belum sempat dibagi. Ini hanya dugaan.
Alasan lain adalah waktu mempersiapkan pertarungan. Dalam partai penguasa sedang terjadi friksi. Siapa yang hendak jadi kuda nomor satu yang hendak diterjunkan dalam pacuan bernama pemilu. Yang dijagokan dan jagoan benaran jelas berbeda.
Yang dijagokan belum tentu jadi jagoan di lapangan pacu. Ia kuda manja yang tumbuh di istal istana. Karena itu, para pendukung partai ingin menyodorkan kuda lain. Mustang berbulu putih yang telah ditempa dalam berbagai medan politik. Pertarungan ini harus diselesaikan dengan halus supaya partai tidak terpecah belah saat pemilu. Dan itu butuh waktu. Pacuan bernama pemilu mesti digeser.
Partai-partai punya jago masing-masing. Survei menunjukkan hanya tiga jago dengan rating tinggi, Prabowo, Anis Baswedan dan Ganjar Pranowo. Partai-partai dengan rating rendah mungkin butuh ruang bernapas untuk memoles jagonya. Karena itu pemilu mesti digeser sedikit waktunya. Seperti rapat RT, bisa ditunda dengan macam-macam alasan.
Apa pun alasannya penundaan pemilu berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Demi penundaan kontitusi mau dibongkar-bangkir. Tindakan ini  jelas membuka ruang bagi sesuatu yang sudah jadi bangkai: otoriterisme.
Dulu Suharto menggunakan kombinasi ancaman dan pemilu-pemilua-an untuk memperpanjang kekuasaan. Sekarang, orang-orang ini menempuh cara demokratis. Mereka melemparkan gagasan ini ke public. Perdebatan terjadi, lalu anggota parlemen akan berkata 'pendapat umum harus direspon'. Rapat-rapat akan mengikutinya. Rakyat jelata tidak bisa mengendalikan apa yang akan mereka sepakati dalam ruang-ruang berpending udara mahal di Senayan.
Gagasan penundaan pemilu mengikuti pola yang sama dengan perubahan UU KPK dan soal presiden tiga periode. Isu dilempar dulu untuk membangun suasana politik. Â Dalam kasus KPK, proses perubahan berhasil dilakukan karena besarnya kepentingan elit dalam perubahan otoritas KPK. Ketika menjadi 'super body' dengan wewenang luas, KPK menangkap para pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Termasuk yang ditangkap adalah pimpinan Parlemen seperti Setya Novanto. Dengan menempatkan KPK di bawah dewan pengawas, keleluasaan KPK dibatasi dan dikontrol.
Gagasan perpanjangan jabatan presiden gagal direalisasikan. Pertama-tama bukan karena ditolak oleh presiden Joko Widodo. Perpanjangan masa jabatan akan menghabisi peluang partai mengajukan calon mereka sendiri dalam pemilu 2024. Perpanjangan masa jabaran memperlama 'musim kemarau' partai, terutama yang berada di luar kekuasaan. Karena itu, gagasan ini harus ditolak. Sekarang ide penundaan pemilu. Dampaknya sama saja. Pemilu ditunda, masa jabatan presiden mungkin bisa diperpanjang
