Apakah negara berhak memaksakan suntikan vaksin ke tubuh  individu yang menolak? Ada prinsip umum tentang res publicum (masalah public) yakni 'kebahagiaan terbesar dari sejumlah besar'. Kebebasan individu itu 'mulai di suatu titik dan berhenti di suatu titik'. Titiknya adalah keselamatan public. Jika prinsip ini terpenuhi maka negara berhak melakukan 'pemaksaan' pada individu. Corona jelas ancaman pada keselamatan kesehatan umum. Daya tampung rumah sakit sudah mendekati batas.
Yang kita hadapi adalah ancaman keamanan yang bersifat eksistensial, karena jika tidak ditangani segera akan menghancurkan esksitensi kita sebagai manusia, sebagai bangsa. Dalam menghadapi ancaman eksistensial, yang harus ditempuh tindakan ekstraordinari, bukan ordinari. Tindakan ini dicirikan prosedur cepat, skala luas, alokasi khusus, terkoordinasi, meski harus melanggar kebebasan individu. Dalam hal ini kebebasan untuk menolak vaksin.
Kedua, ketegangan antara kepercayaan agama dan manfaat penggunaan vaksin. Ini ketegangan paling keras karena menyangkut keyakinan soal 'berdosa' atau tidak 'berdosa' menggunakan vaksin. Perdebatan muncul juga karena kecurigaan bahwa vaksin dikembangkan dengan menggunakan bahan-bahan yang dipandang haram. Karena urusan vaksin diangkat pada level soal surga dan neraka, intervensi negara akan dianggap melanggar hukum Tuhan.Â
Bagi sebagian orang, menggunakan vaksin, melanggar hukum Tuhan dan peluang masuk surga menipis. Karena itu, dibutuhkan proses pendekatan sosial dan keagamaan yang berbeda. Pemerintah bisa melibatkan tokoh-tokoh agama untuk melakukan edukasi manfaat vaksin. Edukasi bahwa tidak menjangkiti orang lain adalah bagian dari pelaksanaan perintah Tuhan. Perintah untuk melindungi kehidupan.
Ketiga, kecurigaan yang tidak masuk akal karena disinformasi. Ini era post-truth, apa yang dipercaya orang bukan apa yang telah diverifikasi secara empiris. Yang benar adalah yang terus-menerus dimasukkan ke dalam kesadaran anda. Kebenaran adalah kebohongan yang diulang-ulang.Â
Sejauh pengamatan saya, sosialisasi tentang vaksin oleh otoritas pemerintah agak kalah dengan informasi yang berasal entah dari mana. Informasi kedua ini sering menggunakan strategi denialisme, berargumen menolak vaksin dengan menggunakan pseudo sains (ilmu semu). Misalnya ini bersumber dari penelitian ilmuwan atau lembaga A, B dan C, tapi ketika ditelusuri namaIlmuwan itu benar, tapi tidak ada penelitiannya tentang vaksin.
Untuk mengatasi disinformasi, kampanye publik harus dilakukan BNPP. Jaringan institusi resmi bisa menjangkau sampai tingkat RT. Jangan mengabaikan kekuatan arisan Ibu-Ibu RT sebagai saluran infromasi.Â
Bagi saya komunikasi publik soal vaksin ini agak kacau, seperti komunikasi soal wabah di awal Januari. Saat itu pemerintah gagal mendidik masyarakat soal bahaya wabah karena pemerintah sendiri gagal dalam penilaian terhadap keseriusan ancaman, saat corona muncul pertama kali di Wuhan.
Penerimaan informasi yang benar akan membantu masyarakat mendukung upaya vaksinasi. Saya percaya orang Indonesia itu masih waras dan peduli pada keselamatan orang lain. Yang penting, diajak 'ngomong, dan 'ngemong'.Â
Negara tidak sendirian, anak-anak muda siap membantu negara, apalagi sekarang ratusan ribu mahasiswa universitas melakukan KKN On-line. Potensi yang sangat besar untuk kampanye vaksin. Akhirnya, Pak Presiden saya mendukung inisiatif pemerintah untuk vaksinasi. akan ada satu tambahan tanda bintang di pangkal lengan, tetapi urutan saya masih lama ya Pak. Saya menunggu vaksin di tikungan, karena dulu mantan saya ditikung di tikungan.
