Paradoks HAM : Ketika Perlindungan Justru Menjadi Pelanggaran

Paradoks HAM : Ketika Perlindungan Justru Menjadi Pelanggaran

Pendahuluan
Hak asasi manusia merupakan konsep yang bertujuan melindungi martabat dan kebebasan setiap individu tan ppa diskriminasi. Tetapi dalam praktiknya, perlindungan HAM sering kali berakhir pada Tindakan yang justru melanggar prinsip-prinsip HAM itu sendiri. Fenomena ini disebut dengan Paradoks HAM  karena kebijakan , undang-undang atau Tindakan yang dirancang untuk menjamin keamanan atau kesejahteraan Bersama malah mengorbankan.
Dinegara kita , banyak sekali kasus yang menunjukkan bahwa paradoks ini banyak dioperasikan. Mulai dari mencakup kebebasan ekspresi hingga pelanggaran hak Masyarakat adat atas nama Pembangunan, paradoks HAM refleksi dalam penerapan prinsip keadilan ditengah yang saling bertentangan

Contoh Paradoks HAM di Indonesia
1.Pembatasan kebebasan berpendapat  dan  berekspresi
Indonesia sebagai negara demokrasi dapat menjamin kebebasan sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 . namun kenyataannya kebebasan itu sering kali dibatasi oleh peraturan peraturan yang lainnya seperti UUITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Contoh kasus : banyak aktivis, jurnalis dan warga biasa yang sering mengkritik orang orang tertentu.

2.Operasi Keamanan Di Wilayah Konflik
Ada beberapa titik di Indonesia yang menjadi wilayah konfik termasuk Papua .

Contoh kasus: operasi mmiliter di wilayah perbatasan antar negara
3.Pembangunan Infrastuktur dan Pemindahan Paksa
Pembangunan infrastuktur menjadi prioritas utama pemerintah dan Masyarakat untuk mendorong perubahan kesejahteraan dan ekonomi Masyarakat. Tetapi, Pemindahan paksa menjadi dampak yang sangat besar dari Pembangunan infrastruktur dan menjadi kerugian terbesar masyarakat dikarenakan banyak Masyarakat yang kehilangan beberapa harta peninggalannya meskipun pihak pemerintah akan mengganti kerugian itu dengan materi.

Contoh kasus :
a.Seperti Pembangunan IKN menjadi masalah karena banyak Masyarakat adat yang tidak dilibatkan dalam proses konsultasi. Dampak dari kasus ini yaitu hilangnya tanah adat dan tidak hanya menghapus sumber kehidupan

b.Seperti Penggusuran Pembangunan Jalan Tol menjadi masalah karena banyak warga yang mengklaim bahwa mereka sudah tinggal di tempat tersebut beberapa tahun sebelum perencanaan Pembangunan jalan tol tersebut di rencanakan, dampak dari kasus ini yaitu banyak Masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya tanpa Solusi yang baik dari pemerintah.

Mengapa Paradoks HAM Terjadi???
Paradoks HAM dapat terjadi karena ketidak sinambungan antara hak kolektiv dan hak negara , seperti stabilitas nasional dan Pembangunan ekonomi, tanpa mempertimbangkan hak individu yang terpinggrikan. Kurangnya transparsansi dan akuntabilitas , banyak kebijakan yang dibuat tanpa partisipasi Masyarakat dan pengawasan yang memadai. Masyarakat adat , pekerja informal dan warga di daerah konflik menjadi korban utama. Kurangnya pemahaman tentang HAM di kalangan Masyarakat dan pejabat pemerintah sering kali menjadi kesalah fahaman keduanya.  

Dampak dari Pradoks HAM
Paradoks HAM mempunyai dampak yang sangat luas bagi Masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti erosi kepercayaan public ketika yang seharusnya melinduni HAM justru melanggar hak individu-individu , Masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan dan Lembaga penegak hukum.
Meningkatkan ketimbangakn social kebijakan ini melanggar HAM karena berdampak langsung seperti kehilangan tanah, tempat tinggal, dan mata pencahariaan tanpa adanya kompensasi dari pemerintah yang memadai.
Munculnya trauma psikologis dan social sering kali muncul dan melibatkan Tindakan kekerasan , intimidasi, ataudiskriminasi terhadap Masyarakat. Seperti pengusuran atau penyiksaan kepada Masyarakat yang berdampak pada Kesehatan mental mereka.
Kerugian ekonomi inilah yang menjadi dampak yang paling besar dan yang sering dialami oleh Masyarakat yang menjadi korban kekerasan dan penggusuran paksa dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi individu maupun Masyarakat.
Penurunan kreadibilitas internsional ini tidak terjadi di inodnesia saja tetapi di beberapa negara besar dan negara maju yang ada di dunia, sering menjadi sorotan dari komunitas internasional terutama dari organisasi HAM.
Demokrasi yang melemah akan menjadi dampaak minimnya kritik konstruktif karena ketika kritik terhadap pemerintah dibungkam, proses evaluasi kebijakan menjadin tidak efektif.

Solusi Mengatasi Paradoks HAM
Penanganan paradoks HAM memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, Masyarakat sipil, dan Lembaga internasional. Dengan Langkah-langkah yang transparan, inklusif dan adil, pelanggaran HAM dapat diminimalkan, sehingga tujuan perlindungan HAM dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak yang negative bagi individu maupun kelompok. Solusi ini tidak hanya memperkuat keadilan social tetapi juga mendukung pertumbuhan suatu negara.
Paradoks HAM hanya dapat diatasi dengan kerja sama yang erat antara berbagai pihak, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Solusi yang disebutkan di atas menekankan pentingnya transparansi, inklusivitas, dan komitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip HAM dalam setiap kebijakan dan tindakan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, negara tidak hanya dapat memperbaiki pelanggaran yang telah terjadi.

Kesimpulan
Paradoks HAM di Indonesia menunjukkan ketidakseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan kolektif. Meskipun UUD 1945 menjamin kebebasan dan hak-hak dasar, pelaksanaannya seringkali berujung pada pelanggaran HAM. Faktor-faktor seperti ketidaktransparan, kurangnya akuntabilitas, dan ketimpangan sosial-ekonomi memperburuk paradoks ini.
Untuk mengatasi paradoks ini, perlu dilakukan reformasi kebijakan, penguatan lembaga HAM, pendidikan HAM, dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi contoh penegakan HAM yang efektif dan mempromosikan keadilan serta kemanusiaan.

Daftar Referensi
1.Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28.
2.Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
3.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
4.Dokumen-dokumen internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM