“BPK telah berpengalaman melakukan audit dengan perspektif lingkungan, seperti pemeriksaan pasca bencana Tzunami Aceh, pemeriksaan pertambangan, dll” kata Sadrach.
“Audit dengan perspektif lingkungan atas Lumpur Lapindo di Sidoarjo menghasilkan laporan yang menarik. BPK45 menyimpulkan bahwa bencana itu terjadi karena kelalaian pada proses pengeboran yang mengabaikan aspek kehati-hatian teknik pengeboran di area yang memiliki tekanan tinggi, yaitu tidak menggunakan casing”, tambah Sadrach.
“Pengeboran di Banjarpanji-1 itu menembus gunung lumpur menyebabkan retaknya tanah sehingga menyemburkan 5.000 meter kubik lumpur setiap harinya merendam 10.426 rumah penduduk, 23 pabrik, 18 sekolah dan dua kantor pemerintah seluas enam kilometer persegi di sembilan desa atau seluas kerajaan Monako”, tambahnya penuh semangat.
“Infrastruktur yang rusak adalah jalan tol, jalan kereta api, jaringan listrik, pipa gas, serta jalan-jalan raya sebagai urat nadi kegiatan ekonomi”, sela Lawe.
“Bencana yang merusak lingkungan air tanah dan mengganggu 20 persen jalur suplay pupuk itu menurut BPK menimbulkan total kerugian ekonomi sebesar 3.462.838.320 USD, sebuah angka yang amat besar”, Urai Sadrach.
“Jika kejadian itu di Amerika, maka pemerintah akan langsung menagih pada pihak perusahaan yang menyebabkan bencana terjadi, seperti dilakukan pada bencana di Teluk Meksiko. “Yes, We Can”, kata Lawe.
(“Pasti Lawe mencuri kata-kata Obama”, batin Sadrach)
Journey 6: Rabu, 07:30-08:00 am, Perjalanan Manuka - Toadhall
“Sebagai anggota working group on environment audit (WGEA), BPK telah terbiasa melakukan audit dengan perspektif lingkungan terhadap kontrak karya baik perkebunan, pertambangan batu bara atau mineral lainnya. Hasilnya menunjukkan banyak perusahaan yang tidak patuh terhadap isi kontrak karya, dan pelanggaran atas undang-undang lingkungan hidup”, kata Lawe membuka pembicaraan.
“Yang barusan dilaporkan ke kepolisian adalah pelanggaran yang diduga dilakukan oleh 26 perusahaan dengan kerugian 90,6 milliar rupiah. Kebetulan masalah ini telah dilaporkan BPK ke kepolisian, dan aku yakin lembagaku melakukan pengamatan atas tindak lanjutnya. Kan KPK memiliki fungsi supervisi untuk mendorong penegak hukum lainnya menjalankan fungsinya.”, tambah Lawe sambil tersenyum.
“Aku pernah membaca laporan hasil pemeriksaan BPK di sektor pertambangan semester II tahun 2011, dari lima perusahaan PKP2B dan 60 Kuasa Pertambangan yang dijadikan sampling ditemukan kasus kurang bayar pajak dan royalty sebesar 428 Milyar Rupiah. Jika samplingnya diperbanyak, maka masalah kekurangan bayar pajak dan royalty ini akan sangat besar. Bahkan Dirjen Mineral dan ESDM memperkirakan hanya 20 persen pelaku pertambangan yang membayar royalty (46)”, Sadrach menyahut.
