Tanggal 3 Desember 2024 pukul 22.23 Presiden Korsel Yoon Suk Yeol membuat pernyataan untuk membereskan pihak "Pro Korut" yang mengambil kebahagiaan dan kebebasan warga Korea Selatan. Saya mendeklarasikan Darurat Militer.
Darurat militer di Korea Selatan adalah mekanisme konstitusional yang memungkinkan presiden memobilisasi kekuatan militer untuk menjaga keselamatan dan ketertiban publik dalam situasi darurat.
3 Desember 2024 pukul 22.40. Lee Jaem yung selalu ketua partai oposisi dan Han Dong hun ketua partai presiden mengatakan deklarasi Darurat Militer yang dinyatakan presiden itu menyalahi aturan dan ilegal.
Presiden melalui pimpinan darurat militer melarang anggota DPR Korsel melakukan rapat guna membatalkan Darurat Militer .
Para tentara datang ke gedung DPR dan menjaga gedung agar tidak ada anggota DPR yang masuk dan melakukan rapat.
Banyak anggota DPR datang ke gedung DPR setelah pengumuman darurat militer dari presiden. Mereka bersikeras melakukan rapat untuk membatalkan darurat Militer .
Rakyat korsel pun berbondong-bondong datang ke gedung DPR untuk melakukan demo menolak darurat militer dan mendukung anggota DPR untuk melakukan rapat.
Ada beberapa anggota DPR yang melakukan live streaming saat berupaya masuk ke gedung DPR namun dihalangi oleh tentara. Masyarakat ikut membantu mendorong dan mengangkat mereka agar bisa melompat melewati pagar.
Setelah para anggota DPR sudah di dalam gedung, tentara mencoba memaksa masuk dengan memecahkan kaca. Para pendemo berusaha menghalang-halangi pintu  dengan furniture agar tentara tidak bisa masuk gedung.
04 Desember 2024 pukul 01.01. para nggota melakukan rapat secara cepat dengan menggunakan voting.
04 Desember 2024 pukul 01.04 di bacakan hasil voting yang menyatakan anggota DPR Korea Selatan tidak setuju adanya darurat militer.
04 Desember 2024 pukul 01.10 anggota militer diminta pulang dan bubar dari gedung DPR.
04 Desember 2024 pukul 04.26 Presiden Korea menerima hasil keputusan DP R lalu menyampaikan pesan pada anggota DPR untuk menghentikan diskusi tentang pemberhentian presiden dan tentang monopoli biaya.
Dari perbuatan presiden, diartikan bahwa ada pihak pro Korea Utara yang ingin dia mundur dan ada pihak yang selalu menolak pengajuan anggaran dari pemerintah sehingga menghambat keberlangsungannya beberapa program pemerintahan.
Masyarakat Korea sendiri sangat kaget dengan pernyataan darurat militer tersebut, sebab tidak ada pemberitahuan lewat SMS darurat dari pemerintah.
Dampak dari pernyataan darurat militer tersebut membuat nilai tukar mata uang Korea terhadap dolar naik.
Masyakarat menilai keadaan ekonomi Korea Selatan sedang kurang baik dari usaha yang lesu, harga rumah mahal dan hutang warga Korea yang sudah sangat besar.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H