Atribut Kampanye Partai di Tengah Kunjungan Kerja Jokowi: Sebuah Cawe-Cawe dari Partai Politik?

Presiden Joko Widodo pada Selasa, 31 Oktober 2023 melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali. Kabupaten Gianyar menjadi salah satu tujuan kunjungan Presiden dengan mengunjungi SMKN 3 Sukawati dan Pasar Bulan Batubulan. Beragam perkembangan pendidikan tiingkat kejuruan serta memantau langsung transaksi ekonomii di pasar tradisional menjadi fokus tujuan utama Presiden Jokowi. 

Selain hal tersebut, warna-warni atribut partai politik berupa bendera dan baliho menghiasi sepanjang rute perjalanan Presiden Jokowi ke SMKN 3 Sukawati dan Pasar Bulan Batubulan, Kabupaten Gianyar. Tentu hal ini menjadi menarik karena masa kampanye yang ditetapkan KPU belum dimulai, namun hingar bingar warna-warni atribut partai politik mulai meramaikan jalanan, tak terlebih saat Presiden Jokowi melewati jalanan tersebut.

Sejatinya, menjelang pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia dimulaii tahun depan. Warna-warni atribut partai politik lazim kita lihat mewarnai sudut-sudut jalanan. Tak ada yang salah memang, namun jika kebanyakan pun akan merusak estetika sudut kota. Hal ini mungkin yang terjadi pada kunjungan kerja Presiden Jokowi di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. 

Aparat yakni Satpol PP Provinsi Bali melakukan hal yang tak terduga, yakni menurunkan semua jenis atribut kampanye partai politik di sepanjang ruas jalan yang dilewati Presiden Jokowi, lebih tepatnya yang berada di Kabupaten Gianyar.  Pejabat Gubernur Bali beserta aparat Polda Bali telah melakukan Press Conference untuk merespon hal tersebut. 

Menjaga estetika dan juga tidak menurunkan atribut kampanye salah satu partai politik pun menjadi pembelaan. Nalar berpikir masyarakat pun menjadi terbelah, ada yang setuju jika semua atribut kampanye parpol tersebut 'direlokasi' sementara ketika kunjungan Presiden Jokowi, dan tak sedikit pula simpatisan dari partai politik tersebut menyatakan protes akan sikap aparat tersebut.

'Cawe-Cawe Parpol Melalui Atribut Kampanye'

Kunjungan Kerja Presiden Jokowi ke Bali kemarin memanglah kunjungan kerja yang biasa dilakukan Presiden. Mengunjungi sekolah, pasar demi untuk melihat langsung perkembangan dan keadaan dunia pendidikan dan ekonomi secara langsung. Namun, menurut saya ada hal yang berbeda. 

Hal tersebut adalah Kabupaten Gianyar dan Provinsii Bali pada umumnya adalah salah satu base suara terbesar Presiden Jokowi dan PDIP. Menjadi base suara terbesar dengan menyumbangkan kemenangan 92 persen pada Pilpres 2019 lalu, seharusnya tak menjadi halangan apabila langkah perjalanan Presiden Jokowi  dihiasi oleh atribut partai-partai politik, terlebih atribut dari PDIP.

Lalu, dimana letak masalahnya? Menurut hemat perspektif saya, putusan MK dalam hal ambang batas usia minimal Capres Cawapres adalah sumbernya. Ya, memang telah kita dengar. Putusan tersebut sedikiti tidaknya membawa sentimen negatif terhadap Jokowi yang dianggap membangun dinasti politik dengan membiarkan Gibran maju sebagai Cawapres dikala berumur 36 Tahun. 

Hal ini mungkin sedikit tidaknya terdapat korelasi, korelasi dimana atribut-atribut partai politik yang menghiasi sepanjang rute perjalanan Presiden Jokowi di Bali menjadi bentuk 'Cawe-Cawe' dari salah satu partai politik untuk mengingatkan Presiden Jokowi agar ingat selalu dengan asal partai politik ia berasal, dan tegak lurus terhadap perintah Partai. 

'Menjaga Estetika dan Menjaga Hati dan Perasaan Simpatisan' 

Atribut-atribut Partai Politik baik berupa bendera dan baliho bukanlah hal yang murah. Tentu, biaya yang tak sedikit dikeluarkan oleh simpatisan, kader partai untuk mencetak atribut-atribut tersebut di jalanan. Alasan menjaga estetika wilayah yang dikemukakan oleh PJ Gubernur Bali dengan tanpa memilah dan memilih salah satu atribut partai politik menjadi alasan relokasi sementara atribut-atribut parpol tersebut.

Presiden Jokowi memang telah menyatakan pendapatnya sehari setelah kunjungan kerja di Bali. Jokowi menyatakan seharusnya proses penurunan atribut -- atribut partai politik melewati mekanisme perizinan dari kedua belah pihak, yakni pemerintah daerah dan pengurus partai.
Statement dari Presiden Jokowi tersebut setidaknya mampu membuat suasana menjadi adem apabila tidak dibarengi dengan aksi protes dari oknum simpatisan atau kader partai politik yang tidak terima dengan aksi penurunan ataupun relokasi sementara atribut partai mereka.