Kejadian seperti ini dilakukan di beberapa kota, di Malang dua orang mahasiswa tampil di acara tarian, tampak sorotan kamera fokus tertujuh di wajah dua mahasiswa ini, mereka mengenakan kaos seragam berwarna merah dan putih. Kejadian serupa juga terjadi di beberapa kota. Di video yang tersebar via Whattshap dua orang pemuda asal Papua memengang bendera Merah Putih, kemudian direkam saat mereka menyampaikan pesan-pesan yang bersinggungan dengan peristiwa di Surabaya dan Papua. Dilihat dari raut wajah kedua pemuda itu kakuh, tegang dan terkesan dipaksakan.
Di Makassar, sejumlah mahasiswa Papua di Universitas Hasanudin mendekrasikan perdamaian Papua. Di video yang beredar di sosial media ada beberapa anggota Kepolisian di tengah mereka. Dan masih banyak peristiwa seperti diatas di sejumlah kota.
Mungkin tujuan dari deklarasi damai yang dipelopori aparatus negara (TNI-Polri) itu selain memberikan kesan ke publik terkait jaminan keamanan dan kenyamanan mahasiswa Papua juga untuk meredam aksi  yang terus dilakukan di hampir semua kota di Papua.
Jika dilihat secara historis, hal itu sama dengan pelaksanaan act of free choiceatau Pepera 1969 di Papua. Kisah menjelang pelaksanaan Pepera dijelaskan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinusi "di Manokwari sebanyak 75 orang wakil yang terpilih sebelumnya dikarantina di Kompleks TNI Angkatan Laut. Mereka dilarang bertemu dengan keluarga selama hampir sebulan dan diindoktrinasi."
Pepera yang dilaksanakan dari 14 Juli sampai dengan 2 Agustus di seluruh West Irian hanya 1025 orang anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) mewakili 815.904 penduduk Papua saat itu. Anggota DMP menurut perincian terdiri dari, unsur tradisional (Kepala Suku/Adat) sebanyak 400 orang, unsur daerah sebanyak 360 orang dan unsur Orpol/Ormas/golongan sebanyak 266 orang. Hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan New York Agreement pada 15 Agustus 1962, sebuah perjanjian yang mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 Pasal yang mengatur tiga macam hal, di antaranya pasal 14 hingga 21 mengatur tentang Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote).
Perwakilan 1025 orang itu kemudian melegitimasi kehadiran pemerintah Indonesia di Papua hingga sekarang.
Kesamaan dengan pelaksanaan Pepera terlihat dari cara pendekatan secara person maupun melalui birokrasi kampus yang dilakukan terhadap mahasiswa Papua. Padahal mahasiswa Papua di setiap kota studi tidak berada sendiri, melainkan terorganisir dan bernaung dalam paguyuban per daerah dan IPMAPA yang mewadahi semua paguyuban. Pendekatan personal dan melalui kampus dilakukan dengan melihat pernyataan IPMAPA yang dengan tegas dalam pernyataan di poin kedua menyatakan "Pemerintah Indonesia segera hentikan agenda-agenda pencitraan di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan menjebak pelajar dan mahasiswa Papua dalam menciptakan berita-berita hoax."
Jika ditilik keputusan IPMAPA itu memberikan suatu hambatan tersendiri kepada sejumlah pihak baik elit nasional, pemerintah daerah, aparat TNI-Polri hingga di tingkat pemerintahan RT/RW. IPMAPA juga mengeluarkan pernyataan keras di beberapa point tuntutan seperti tarik militer organik dan non-organik dari seluruh Tanah Papua dan menegaskan mahasiswa Papua pulang jika diberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri.
Alhasil, deklarasi sepihak terkait situasi Papua dan kenyamanan di setiap kota studi memberikan kesan buruk di perkumpulan mahasiswa Papua dari Raja Ampat - Merauke yang menjaga nilai-nilai ke-Papuaan: saling menghargai dan menghormati, merasakan persoalan rakyat, membangun persatuan kesatuan dan nilai-nilai baik lainnya.
Kehadiran berbagai pihak di kalangan mahasiswa Papua kemudian membuat berita-berita Hoax, selain membuat kesalah pahaman di antara sesama mahasiswa Papua juga menciptakan perpecahan di internal mahasiswa Papua. Sehingga, berskibat pada saling curiga dan menyimpan terjadinya konflik di kemudian hari.
Lenis Kogoya yang dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai orang yang dianggap betanggung jawab terkait semua persoalan Papua di bully oleh orang Papua di sosial media yang menganggap dia memberi tanggapan tidak sesuai konteks dan kemauan orang Papua. Tanggapan mengenai Lenis juga datang dari gubernur Papua, dia mempertanyakan kapasitas Lenis Kogoya. "Dia kepala suku apa, mewakili apa? Tidak ada," ujar Lukas.Â
