Mohon tunggu...
Netty Prasetiyani
Netty Prasetiyani Mohon Tunggu... Politisi - Politisi

Anggota Komisi IX DPR RI Periode 2019-2024

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Nafas Panjang Penanganan Covid-19 di Indonesia

5 Mei 2020   16:21 Diperbarui: 6 Mei 2020   06:57 59
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Wacana ini jadi tampak begitu aneh, terburu-buru, dan tidak peduli dengan fakta di lapangan. Apalagi alasannya karena masyarakat kesulitan berbelanja, kesulitan keluar dan jadi stres karena banyak pembatasan. Tidak berlebihan kalau saya katakan sembrono.

Padahal seharusnya pemerintah menggencarkan penerapan  PSBB, bahkan, menurut saya seharusnya diberlakukan  secara nasional. Penerapan PSBB yang dilakukan tidak harus sama di setiap daerah mengingat demografi yang berbeda.

Misalnya, bentuk PSBB di Jakarta tidak harus sama dengan di Kalimantan, begitu juga di Sulawesi. PSBB di daerah perkotaan tentu berbeda dengan di daerah pedesaan. Jadi yang diperlukan adalah variasi PSBB bukan relaksasi.

Selain itu pemerintah juga harus punya jawaban untuk lokasi-lokasi padat penduduk yang sulit untuk diterapkan PSBB. Sebagaimana yang dilansir BBC, di Kali Anyar, Jakarta Barat satu rumah tingkat dua berukuran 6x12 meter bisa dihuni oleh 23 orang. Bagaimana memberikan solusi PSBB untuk kondisi seperti ini?

Pemukiman-pemukiman padat penduduk tersebut tidak mungkin diterapkan PSBB sebagaimana dalam artian yang telah disampaikan pemerintah. Mustahil meminta masyarakat untuk tinggal di dalam rumah dengan tingkat kepadatan seperti itu.

Fenomena maupun kondisi lapangan yang bisa kita lihat secara gamblang ini membuat kita yakin akan satu hal; penanganan Covid-19 di Indonesia membutuhkan nafas panjang.

Pada sisi lain kita juga ditunjukkan fakta menyedihkan, di mana pemeriksaan tes Covid-19  masih sangat lambat. Banyak Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang tidak selesai diperiksa sampai meninggal atau bahkan belum sempat diperiksa sama sekali.

Hal ini sangat disayangkan mengingat negara kita sebagai Ketua Sektor Kesehatan ASEAN, tapi justru kalah dalam penanganan Covid-19 dengan negara ASEAN lain seperti Malaysia dan Vietnam.

Bahkan hari ini, saat di mana pemerintah kita masih sibuk menjelaskan perbedaan antara kata mudik dengan pulang kampung, jutaan anak di Vietnam sudah bisa kembali bersekolah. Hal ini bisa dilakukan karena setelah 17 hari berturut-turut, tidak ada kasus baru Covid-19 di negara tersebut.

Tampaknya  kita memang butuh nafas  lebih panjang dalam menghadapi Covid-19, apalagi jika wacana relaksasi diberlakukan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun