Mengapa Vanuatu Ngotot Bela Papua?

Tentunya, kasus pelanggaran HAM berat di Papua menjadi alasan mendasar pembelaan Vanuatu. Tetapi, tidak sedikit orang akan sepakat dengan jawaban Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda Indonesia di PTRI New York bahwa adalah hal yang memalukan jika negara lain terus memiliki obsesi tidak sehat yang berlebihan tentang bagaimana seharusnya suatu negara bertindak atau memerintah negaranya sendiri.

"Sangat memalukan bahwa negara satu ini (Vanuatu) selalu memiliki obsesi berlebihan mengenai bagaimana Indonesia bertindak atau memerintah negaranya sendiri," tuding Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda Indonesia di PTRI New York dalam rekaman video pendek dari KompasTV.

Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah mengapa hanya Vanuatu yang kerapkali mengkritik Indonesia terkait dengan dugaan kasus pelanggaran HAM di Papua? Sementara negara Melanesia lainnya sudah memilih diam.

Berangkat dari pemikiran Pastor Walter Lini, Perdana Menteri pertama Vanuatu. Kasus pelanggaran HAM berat di Papua benar-benar bertolak belakang dengan ideologi Sosialisme Melanesia yang ia bangun.

Dimana Kepemilikan sumber daya alam dan akses pada tanah dalam budaya bangsa Papua adalah milik komunal berbasis klen. Tiap klen dalam suatu etnik dan areal kultural memiliki batas-batas tanah dan teritorial jelas dan tegas.

Sementara wajah Papua yang tampak di pelupuk mata Vanuatu adalah kapitalisme yang merampas tanah rakyat dan degredasi hutan demi kepentingan negara dan kekuasaan.

Hal ini terjadi pada peristiwa Wasior 2001. Menurut laopran Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) perusahaan kayu PT Vatika Papuana Perkasa dianggap warga mengingkari kesepakatan yang dibuat untuk masyarakat.

Masyarakat terus mengekspresikan tuntutan mereka dengan menahan speed boat milik perusahaan sebagai jaminan. Tetapi, respon perusahaan yang mengandalkan aparat menjadi titik api peristiwa ini.

Kelompok TPN/OPM yang tidak menerima respon perusahaan menyerang sehingga menewaskan lima orang anggota Brimob dan seorang karyawan perusahaan PT VPP serta membawa kabur enam pucuk senjata milik anggota Brimob bersama peluru dan magazennya.

Masalah ini menunjukkan bahwa ada kapitalisme yang bertentangan dengan hakikat Sosialisme Melanesia yang digagas oleh mantan perdana menteri Vanuatu itu. Kemudian ketika pelanggaran HAM terus terjadi dan pembangunan yang semakin tidak adil bagi tanah Papua, Vanuatu sebagai salah satu anggota PBB memiliki hak bicara untuk menyerang Indonesia.

Menurutnya, masyarakat Papua yang merupakan bagian dari etnis Melanesia harus mendapatkan kemerdekaan. Pesan khusus ini sempat diunggah oleh Veronica Koman di akun Twitternya menggambarkan betapa pedulinya Pastor Lini kepada orang Papua.