Anies Baswedan Layak Dinonaktifkan Karena PSBB Total?

"Anies sudah layak di non-aktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi"

Setelah menjalani masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi selama kurang lebih tiga bulan, 9 September 2020, kemarin, Pemprov DKI Jakarta menarik rem darurat dengan kembali menerapkan PSBB total seperti awal masa pandemi di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Penarikan rem darurat ini mengejutkan beberapa pihak karena kebijakan ini dilakukan sepihak tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat. Lagipula, proporsi angka kematian akibat Covid-19 di Jakarta masih tergolong rendah dan tidak mengkuatirkan. 

Akan tetapi, kebijakan PSBB total baru yang diterapkan oleh Pemprov DKI bukan tidak beralasan. Berdasarkan tren peningkatan kasus baru Covid-19, angkanya sudah melampaui 1.000 kasus per hari.

Angka ini diperkirakan bakal membuat Rumah Sakit di Jakarta kolaps per 17 September dan ICU akan penuh pada 15 September lantaran hanya tersisa 4.053 tempat tidur isolasi yang berasal dari 67 rumah sakit rujukan Covid-19 dari total 190 rumah sakit di Jakarta.

Alasan ini sangat diterima oleh akal sehat karena hanya membutuhkan waktu lima hari untuk melihat minimal 5.000 orang positif Covid-19 jika angka tersebut tidak menurun, sementara ruang isolasi tidak tersedia untuk pasien sebanyak itu.

Akan tetapi, keputusan mengejutkan Anies Baswedan sebagai orang nomor satu DKI Jakarta menuai komentar dan kritik dari beberapa pihak termasuk Para menteri Kabinet Indonesia Maju. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melihat dari sisi ekonomi. Ia mengatakan bahwa dampak kebijakan Anies sudah terlihat di pasar saham Indonesia.

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI (Anies Baswedan) tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000. Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident public. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," kata Airlangga.

Sementara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang melihat dari segi industri. Ia mengatakan bahwa kebijakan itu tentu akan memengaruhi industri manufaktur di Indonesia apalagi kebijakan yang sama  dilakukan oleh provinsi-provinsi lain.