Akan tetapi, kewaspadaan terhadap Omnibus Law ini sangat perlu. Bukan karena pesimisme yang berlebihan tetapi Revisi UU KPK adalah bukti bahwa suara rakyat yang menolak tidak didengar bahkan disahkan ditengah demonstrasi besar-besaran dilakukan.
Lagipula, perintah Jokowi untuk tidak berlama-lama dalam membahas Omnibus Law dan permintaan dukungannya bisa saja disalahtafsirkan oleh legislatif dengan mempercepat pengesahan tanpa adanya pembahasan yang lebih mendetail.
Penulis tidak bermaksud mengorek luka yang lama tetapi tidak salah juga kita belajar dari pengalaman masa lalu agar berani bertindak dan mengalami keputusan terkait hal-hal yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Penulis kuatir Omnibus Law yang bersifat lintas sektor dan sering ditafsirkan sebagai UU sapujagat ini bisa menjadi undang-undang payung (Umbrella Act) untuk beberapa UU di Indonesia.
Pakar Hukum Tata Negara, Jimmy Z Usfunan pernah mengatakan bahwa jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, UU hasil konsep omnibus law bisa mengarah sebagai Umbrella Act karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain.
Memang di Indonesia justru tidak menganut Umbrella Act karena posisi seluruh UU adalah sama tetapi sifat Omnibus Law yang lintas sektor bisa saja diarahkan dan disetujui menjadi Umbrella Act.
Teori Umbrella Act ini masih diperdebatkan tetapi dalam definisinya, Umbrella Act merupakan UU Sektoral. Misalnya UU No. 5 Tahun 1960 merupakan UU payung terhadap sumber daya alam yang berkaitan dengan tanah seperti UU Pertambangan dan UU Kehutanan.
Terlepas apakah Omnibus Law menjadi Umbrella Act, dalam praktek hukum ketatanegaraan, Umbrella Act dapat dijadikan dasar atau tolok ukur untuk menilai sebuah UU. Umbrella Act dapat dijadikan bahan judicial review dan Mahkamah Konstitusi akan menjadikan Umbrella Act sebagai pisau analisis terhadap sebuah produk UU untuk memutuskan berbagai masalah hukum termasuk pembentukan UU.
Jika dikemudian hari Omnibus Law menjadi Umbrella Act maka nasib UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM berada dibawah kekuasaan Omnibus Law. Secara khusus, beberapa hal yang dikuatirkan tentang ketenagakerjaan, pers dan izin usaha dalam draft RUU Omnibus Law akan menjadi nyata.
Misalnya, cuti hamil dan cuti haid yang tidak disinggung dalam Omnibus Law dinilai tetap berlaku sesuai dengan UU Ketenagakerjaan karena tidak disinggung dalam Omnibus Law bisa saja dihapus karena kedudukan Omnibus Law sebagai Umbrella Act bisa menjadi pisau untuk memotong bagian tersebut.
Jika sewaktu-waktu UU yang berkaitan dengan Omnibus Law direvisi maka bukan tidak mungkin hal-hal yang tidak dibahas dalam Omnibus Law ditiadakan atau dihapus. Dan masih banyak contoh-contoh yang perlu dikuatirkan jika Omnibus Law berhasil duduk sebagai Umbrella Act.
