"Indonesia juga memiliki kesempatan lebih besar untuk mendorong Dewan HAM PBB menjadi badan yang lebih efektif, efisien, transparan, non-politis, dan non-partisan. Dengan jabatan ini, Indonesia juga bisa membuka dialog bagi seluruh pihak dan membuat Dewan HAM bisa berorientasi pada hasil," kata Retno usai menyaksikan langsung proses pemungutan suara Dewan HAM PBB di kantornya.
Namun, tugas Indonesia bukan hanya itu. Kasus pelanggaran HAM seperti Tragedi Trisakti, Semanggi Berdarah, Penembakan Misterius di era orde baru dan Petaka Wamena 2002 bukan tuduhan semata yang harus diselesaikan. Apalagi pelanggaran HAM yang terjadi merupakan salah satu agenda Jokowi pada periode pertamanya.
Jangan sampai Indonesia hanya mengukir rekor sebagai Dewan HAM PBB Â tetapi tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di negeri sendiri.
Jangan sampai kita sibuk mengecam kasus pelanggaran HAM di negara lain seperti Palestina dan sebagainya tetapi tidak mampu mengatasi persoalan Papua dan peristiwa 98 yang memakan banyak korban jiwa.
Kelima kalinya terpilih sebagai Dewan HAM PBB harusnya menjadi perjuangan terakhir pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran HAM karena telah mendapat banyak dukungan dari dunia internasional.
Apakah akan terjadi demikian? Mari kita menyimak!
Neno Anderias Salukh
Referensi: Satu; Dua; Tiga; Empat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
