Tugas Berat Indonesia sebagai Dewan HAM PBB

Ketiga, Indonesia akan memperkuat kemitraan yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan, tidak kalah pentingnya memperkuat kinerja pembangunan HAM di dalam negeri.

Isu Papua dan Penuntasan Kasus HAM

Kita tahu, beberapa negara Asia Pasifik dan Australia sering mengadukan Indonesia di Dewan HAM PBB. Salah satunya pada sidang Dewan HAM PBB di Jenewa yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2017.

Ronal Warsal yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman Vanuatu melontarkan tuduhan pada pemerintah Indonesia yang dinilai telah melakukan pelanggaran HAM di Papua.

Rupanya, pernyataan Ronal Warsal didukung oleh negara-negara tetangga seperti Tonga, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon.

Sikap negara-negara Pasifik ini bukan hanya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagai yang mereka tuduhkan kepada Indonesia tetapi juga menuntut pemisahan Papua dari Indonesia.

Baru-baru ini, kasus Rasisme hingga Wamena cukup kompleks penyelesaiannya. Tokoh-tokoh seperti Benny Wenda dan Veronica Koeman bangkit kembali dan mendengungkan pemisahan Papua.

Menurut Wiranto, demonstrasi besar-besaran yang berujung pada banyak kerusakan fasilitas negara adalah otak dari Benny Wenda sedangkan Veronica Koeman yang ditetapkan sebagai tersangka masuk dalam Daftar Pencarian Orang.

Terpilihnya Indonesia menjadi Dewan HAM PBB menjadi tantangan tersendiri bagi kaum separatis Papua dan negara-negara yang mendukung kemerdekaan untuk Papua.

Ya, menurut pemerintah Indonesia dukungan negara-negara terhadap pemisahan Papua adalah sikap politik yang didasari oleh kepentingan khusus.

Dalam penyampaiannya seusai sidang PBB, Menteri Retno menegaskan bahwa kehadiran Indonesia sebagai Dewan HAM PBB untuk mendorong kinerja Dewan HAM PBB bebas dari kepentingan politik dan lebih transparan.