Saat melakukan kunjungan kerja di  Banten, tiba-tiba dari arah belakang, seorang pria bercelana putih menyerang Wiranto dengan sebilah benda tajam hingga terjatuh. Di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Wiranto harus menjalani operasi akibat dua luka tusukan di bagian perutnya.
Penyerangan ini merupakan kejadian pertama kalinya di Indonesia pejabat negara diserang seperti yang dialami oleh Wiranto. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, kejadian ini tak pernah disangka karena tidak pernah terjadi.
"Tentu tidak disangka karena ini pertama kali orang yang mencederai pejabat dengan tikaman," kata JK.
Karena itu, penyerangan ini harus ditanggulangi secara serius oleh pihak kepolisian. Pasalnya, peristiwa ini bisa menjadi sinyal bahwa para pejabat negara menjadi target utama mereka sehingga penyerangan terhadap pejabat negara bisa terjadi kapan saja. Bahkan, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada rencana matang untuk menyerang para pejabat negara bahkan presiden.
Sel-sel tidur kelompok jaringan terorisme dan radikalisme yang diduga sebagai pelaku penyerangan terhadap Wiranto harus dibongkar dan dimusnahkan. Ini tidak bisa dibiarkan berkembang karena misi mereka sudah masuk dalam level nekat.
Saya pun sepakat dengan Jokowi atas ajakan persatuan untuk berperang melawan radikalisme yang mengancam kerukunan masyarakat Indonesia.
"Dan pada seluruh masyarakat saya mengajak bersama-sama untuk memerangi radikalisme dan terorisme di tanah air kita. Hanya dengan upaya bersama-sama, terorisme dan radikalisme bisa kita selesaikan dan berantas dari negara yang kita cintai,"Â ujar Jokowi usai menjenguk Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.
Selain membongkar sel-sel tidur radikalisme dan terorisme, Â Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan pejabat publik harus lebih ditingkatkan. Memang kasus penyerangan terhadap Wiranto bukan karena pengamanan yang tidak tepat tetapi standar pengamanan yang tidak relevan lagi dengan perkembangan dunia dan teknologi.
Saya sepakat dengan janji TNI yang akan mengevaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) pengamanan bagi Kepala Negara dan pejabat negara lainnya seperti menteri dan sebagainya.
"Pada tataran lapangan, mungkin ada perubahan-perubahan (SOP pengamanan) ya Perubahan-perubahan itu sebaiknya ada, seharusnya ada. Karena itu bagian dari dampak perubahan lingkungan strategis. Perubahan itu nyata, berarti kita harus alert,"Â ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi ketika dihubungi Kompas.com, Kamis petang.
Oleh karena itu, evaluasi ini akan berdampak pada kebiasaan beberapa pejabat negara yang sering bersalaman dengan rakyat termasuk Pada Jokowi.
Jokowi yang dikenal ramah, sering bersalaman dengan rakyat dan foto bersama menjadi problem yang harus diperhatikan. Tidak salah jika seorang presiden menyalami rakyatnya tetapi kondisi saat ini tidak mengizinkan Presiden Jokowi melakukan kebiasaannya. Tentunya, ada proses pengawalan yang lebih ketat dan adanya batasan-batasan dalam melakukan hal tersebut.
Tindakan nekad kaum radikalis yang menyerang pejabat negara menjadi problem jika kebiasaan Jokowi terus dilakukan. Tidak dapat dipungkiri jika ditengah kerumunan banyak orang, terdapat oknum yang memiliki rencana lain untuk menyakiti Jokowi.
Memang pembatasan terhadap kebiasaan Jokowi menyalami rakyat dan peningkatan terhadap pengamanan terhadap pejabat negara berakibat pada renggangnya para simpatisan dengan presiden tetapi keamanan presiden jauh lebih penting dari hal tersebut.
Diharapkan kepada kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini dan membongkar akar-akar radikalisme dan terorisme di Indonesia sehingga tidak menggangu keamanan negara.
Salam!!!
