Mengenal Sosok yang Menyatakan "Perang" dengan Menteri Susi

Dikenal sebagai sosok yang tegas, ia tidak takut nyatakan perang dengan Menteri Susi demi kepentingan masyarakat Maluku

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti merupakan salah satu menteri Jokowi yang dikenal galak. Ya, sudah ratusan kapal pencuri ikan diledakkan dan ribuan kapal pencuri ikan angkat kaki dari perairan Indonesia.

Sosok Menteri Susi sangat disegani karena ketegasannya dan etos kerja yang sangat baik. Tak heran, tidak ada yang mengkritik dia sembarangan.

Meski dikritik, Menteri Susi tetap berdiri teguh pada pendiriannya. Kita tahu, Luhut Panjaitan yang selalu mengeluarkan kata-kata kritis dengan keputusan-keputusan kontroversial Susi terkait dengan penenggelaman kapal pencuri ikan pun, Susi Pudjiastuti tetap bersikeras dengan keputusannya itu.

Salah satu keputusan Menteri Susi adalah moratorium Laut Arafura. Dilansir dari kompas.com, Gubernur Maluku mengatakan bahwa sejak pemberlakuan moratorium oleh Susi, tercatat ada 1.600 kapal ke laut Aru. Setiap bulan, Menteri Susi mengangkut 400 kontainer ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.

Moratorium tersebut di atas menuai kecaman dari Gubernur Maluku, Murad Ismail. Murad mengatakan bahwa Moratorium tersebut tidak membawa keuntungan untuk daerahnya. Bahkan, tidak ada satu pun ABK asal Maluku yang dipekerjakan di kapal-kapal tersebut.

"Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium di mana uji mutunya ada di daerah," kata Murad.

Oleh karena itu, Murad Ismail geram dengan kebijakan ini. Melalui  sambutannya dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Murad menentang Menteri Susi untuk mencabut moratorium tersebut. Bahkan, ia tidak takut menyatakan perang dengan Menteri Susi.

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang," ujar Murad saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019).

Lalu siapakah Gubernur Maluku ini?

Murad Ismail baru dilantik sebagai Gubernur Maluku yang ke-13 pada April 2019. Pria kelahiran Waihaong, Nusaniwe, Ambon, Maluku ini adalah seorang purnawirawan perwira tinggi polri.

Murad menyelesaikan pendidikan dasar di Ambon pada tahun 1977 kemudian melanjutkan ke tingkat menengah atas dan menyelesaikannya pada tahun 1981.

Untuk menjawab cita-citanya sebagai Polisi, Pria kelahiran 11 September 1961 ini
melanjutkan studi di Akademi Kepolisian dan selesai pada tahun 1985. Masih di tahun yang sama, Murad menyelesaikan pendidikan kejuruan PA Daspa Brimob.

Selepas dari Akademi Kepolisian, pada 28 September 1985, Murad memperoleh pangkat Inspektur Polisi Dua sekaligus menjabat sebagai Danton KIE 5153 Polda Sulteng.

Tiga tahun kemudian ia menyelesaikan satu pendidikan kejuruan lagi yaitu PA Das Reserse. Pendidikan kejuruan inilah yang mengantarkan Murad meraih kenaikan pangkat dari Inspektur Polisi Dua ke Inspektur Polisi Satu lalu diangkat menjadi Kasubden Hartib Polda Sulteng.

Selama di Polda Sulawesi Tengah, Murad juga pernah menjabat sebagai Kasubden IDIK Prov dan Kasubag Binops Reserse.

Berkat pengalamannya di Polda Sulawesi Tengah, Murad dipindahkan ke Polresta Gorontalo selama lima tahun dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1994. Disana ia pernah Kasat Sabhara dan Kapuskodal Ops.

Pada tahun 1994, Murad menyelesaikan studi di PTIK dan pangkatnya naik ke Ajudan Komisaris Polisi. Karena itu, ditambah kemampuan di bidang Brimob, pada tahun 1994 Murad ditarik ke kampung halamannya menjadi Danki Brimob 5154 Polda Maluku. 

Dari situlah, Murad mulai dengan sepak terjangnya yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Pada tahun 1996, ia ditugaskan dalam Operasi Tatoli Timor-Timur sebagai Wadan Satgas Brimob. Tahun ini pula, ia memperoleh pangkat Komisaris Polisi.

Rupanya, Operasi Tatoli merupakan momen putra Maluku ini dilirik oleh Polri. Ia ditugaskan di Polri dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2005. Di Polri, ia dipercayai sebagai Danyon B Resimen I Pelopor, Danden B Resimen II Gegana, Kabag Latsat Ditlat Lemdiklat dan Kanit PD Dit C Baintelkam.

Selama tugas di Polri, Murad melanjutkan studi di Sespim dan selesai pada tahun 1999 dan mengalami kenaikan pangkat menjadi Ajudan Komisaris Besar Polisi pada tahun 2001.

Pada tahun 2006, ia pun mengalami kenaikan pangkat lagi menjadi Komisaris Besar Polisi menyusul jabatan barunya sebagai Kasat Brimob Polda Sumut. Tidak lama di Sumut, dua tahun kemudian, Murad ditarik ke Polda Metro Jaya menjadi Kasat Brimob selama dua tahun.

Lalu, pada tahun 2010, Murad diangkat menjadi Analis Kebijakan Madya bidang Korbrimob Polri dan Kabag Jiantekpol BIDPPITK STIK Lemdikpol pada tahun 2012.

Setahun kemudian, ia kembali ke Maluku tetapi dengan jabatan yang berbeda yaitu Wakapolda Maluku. Di tahun yang sama, Murad menjelma sebagai Kapolda Maluku yang dilantik oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Sutarman pada tanggal 20 Desember 2013.

Setahun kemudian, ia memperoleh kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal Polisi. Inilah yang membuat Murad ditarik kembali ke Polri sebagai Dankorbrimob pada tahun 2016 menyusul kenaikan pangkatnya sebagai Inspektur Jenderal Polisi.

Menarik, Selama mengabdi di kepolisian, sejumlah penghargaan dan tanda jasa pun pernah diraih oleh Murad. Seperti Tanda Jasa SL Kesetiaan 8 tahun, Tanda Jasa SL Kesetiaan 16 tahun, Tanda Jasa SL Kesetiaan 24 tahun. Tanda Jasa SL Darmanusa, Tanda Jasa SL Seroja, Tanda Jasa SL Dwidja Sistha, Tanda Jasa Bintang Nararya, Tanda Jasa Bintang Karya Pratama, dan Tanda Jasa Nararya Pratama.

Di tahun 2018, ia diangkat menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri.

Akan tetapi, sebelum masa purnawirawan, Murad memilih meninggalkan jabatan dan pangkat bintang duanya untuk kembali ke Maluku. Ia kembali dengan status calon gubernur yang diusung oleh Partai Nasdem.

Dilansir dari Okezone, Murad membeberkan 4 hal yang membuat dirinya ingin kembali ke kampung halamannya, Provinsi Maluku.

"Saya kan ini awalnya dari Dankor Brimob. Saya masih dua tahun lagi, saya sudah mundur, karena ada empat perkara besar yang saya harus kembali ke Maluku dengan meletakkan saya punya jabatan dan melepaskan pangkat saya bintang dua," kata Murad usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Empat hal tersebut antara lain adalah Maluku merupakan provinsi ketiga termiskin di Indonesia, angka pengangguran mencatat bahwa Maluku merupakan provinsi nomor satu dengan pengangguran terbanyak, pelayanan publik kurang begitu bagus, terutama pelayanan pendidikan dan kesehatan dan tidak ada investor yang masuk di Maluku secara terbuka.

Tahun 2017, menjelang pencalonan dirinya, Murad digoyang isu terkait pembelian senjata tetapi ia berhasil menepis isu tersebut.

Tekadnya pun meredam isu tersebut dan mengantarkan dirinya bersama Barnabas Orno berhasil memenangkan Pilkada Provinsi Maluku mengungguli pasangan Said Assagaff-Anderias Rentanubun dan Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath dengan perolehan suara sebesar 328.982.

Kemudian pasangan Baileo ini dilantik pada 24 April 2019 menggantikan posisi Said Assagaff-Zeth Sahuburua. 

Dilansir dari Beritasatu.com, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Murad adalah figur yang kerja keras, disiplin, dan tegas. Selain itu, ia dikenal sebagai sosok yang dekat dengan seluruh lapisan masyarakat.

"Gubernur Maluku yang dilantik adalah figur yang kerja keras, disiplin, dan tegas. Figur yang senang berdialog dan dekat dengan semua pihak. Itulah modal Irjen Pol Murad yang akhirnya dipercaya mayoritas masyarakat Maluku memimpin Provinsi Maluku yang kaya sumber daya alam serta budaya. Selamat sukses kepada gubernur dan wagub baru Maluku," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (24/4/2019).

Tekad yang kuat dan ketegasan menjadi prinsip hidupnya. Tak heran, ia tidak takut melawan Menteri Susi demi kepentingan visi dan misinya untuk Provinsi Maluku.

Salam!!!

Referensi: Satu; Dua; Tiga; Empat; Lima; Enam.