Pertama, Peluang terjadinya Money Politik sangat besar. Penentuan wakil rakyat berdasarkan jumlah suara yang diperoleh akan membuat para calon legislatif cenderung melakukan money politik untuk memperoleh suara terbanyak. Sampai dengan saat ini, money politik tidak bisa dibendung karena masyarakat kita masih rentan terhadap kampanye gelap ini.
Sumber Daya Manusia dari masyarakat yang rendah ditambah kondisi ekonomi yang lemah dimanfaatkan oleh para politisi untuk meraup suara dengan cara memberi selembar uang kertas atau apapun itu dalam bentuk uang atau barang.
Akibatnya, wakil rakyat yang terpilih bukan figur yang dipercaya memiliki kemampuan di parlemen tetapi figur yang dipercaya tidak mampu melakukan apa-apa. Fenomena ini sedang terjadi di beberapa daerah. Anggota legislatif yang terpilih tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat karena itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah memperoleh gaji yang besar dan memiliki nama besar.
Kedua, Wakil rakyat dipilih karena popularitas. Popularitas dibidang sosial masyarakat dan pemerintah karena kinerja yang baik itu yang diharapkan bukan popularitas di dunia hiburan. Alasannya adalah pengalaman dan motivasi ingin duduk di kursi parlemen.
Sama halnya dengan akibat dari money politik yang hanya menghasilkan anggota legislatif karbitan dan idak memiliki visi dan misi yang jelas.
Ketiga, Beban kerja yang berlebihan bagi penyelenggara pemilu. Sistem proporsional terbuka menyediakan kerja yang extra bagi para penyelenggara karena surat suara dan administrasi yang semakin ribet. Bukan hanya itu, manajemen pemilih yang belum paham soal bagaimana memilih menjadi momok bagi para penyelenggara pemilu.
Akibatnya, pelaksanaan Pemilu memakan waktu yang cukup lama. Tak heran, pemilu 2019 adalah sebuah tragedi yang menakutkan. Ratusan orang meninggal dan tidak sedikit ribuan orang jatuh sakit.
Kelebihan Sistem Proporsional Terbuka
Pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat.
Masyarakat secara tidak langsung memiliki hak mutlak dalam menentukan pilihannya. Memilih kader bukan partai mengakibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat dalam ajang pesta demokrasi. Komunikasi antara calon legislatif dan masyarakat pun tidak terbatas. Ini memungkinkan adanya pertukaran informasi sehingga anggota calon legislatif yang terpilih tahu benar apa yang dibutuhkan masyarakat.
Kedua, meningkatkan partisipasi publik. Selain yang sudah dijelaskan di atas, masyarakat punya hak untuk mengajukan diri menjadi calon legislatif sehingga anggota legislatif tidak hanya seputar pada para kader partai
***
Nah, kelebihan dan kelemahan pada dua sistem ini memang kontradiksi dan sulit untuk kita memilih mana yang terbaik karena semua memiliki konsekuensi negatif dan positif.
