Terungkap, 72% ASN dan 78% Pegawai BUMN Memilih Prabowo-Sandi

 

Selama ini tuduhan menggerakkan ASN dan Pegawai BUMN untuk memilih Jokowi terus dilakukan. Menarik, ada survei yang membantah tuduhan tersebut.

Salah satu dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif terhadap TKN adalah menggerakkan ASN dan seluruh pegawai BUMN untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'aruf.

Tuduhan ini terus dilakukan hingga pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam gugatan, bukti yang dibawa adalah beberapa link berita yang mungkin saja berisi kecurangan-kecurangan termasuk dugaan kecurangan pengerahan ASN dan Pegawai BUMN.

Memang menyedihkan jika kemudian MK menyatakan bahwa kecurangan tersebut benar-benar dilakukan oleh TKN sehingga mungkin saja permintaan mendiskualifikasi paslon nomor urut 01 oleh BPN bisa saja terjadi.

Namun, sebagai masyarakat yang taat dan tunduk pada hukum, harus menunggu hasil pemeriksaan dan keputusan MK. Sampai dengan saat ini, hasilnya masih misterius karena BPN mengklaim akan menang karena kuasa hukum Prabowo-Sandi dipimpin oleh BW sedangkan TKN menganggap semuanya akan sia-sia karena tidak cukup bukti untuk membuktikan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.

Tuduhan menggerakkan ASN dan Pegawai BUMN untuk memilih Jokowi-Ma'aruf mendapat tanggapan dari TKN bahwa tidak masuk akal jika kubu Prabowo-Sandi menuduh mereka melakukan itu karena berdasarkan survei internal yang dilakukan oleh kubu Jokowi-Ma'aruf mendapatkan hasil 78% pegawai BUMN dan 72% ASN memilih Prabowo-Sandi.

"Menggerakkan BUMN? Tahu nggak BUMN yang milih 02? (Sebesar) 78 persen. Menggerakkan ASN? ASN 72 persen yangmilih (Prabowo-Sandi). Di mana menggerakkan?" kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019) melalui detik.com

Moeldoko pun mengatakan bahwa dugaan pergerakan aparat kepolisian yang memilih Jokowi-Ma'aruf itu salah karena dibeberapa tempat, Prabowo-Sandi menang telak.

"Menggerakkan polisi? Buktinya di Aceh, NTB, Sumbar kalah telak. Mana yang digerakkan? Kalau digerakkan, 100 persen semua, kata Moeldoko

Iapun menyebutkan beberapa tempat markas aparat sebagai bukti aparat kepolisian maupun TNI tidak campur tangan dalam kampanye Pilpres kali ini. Sehingga tidak masuk akal jika dikatakan bahwa aparat dikerahkan untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'aruf.

"Iya, di (kompleks) Paspampres kalah. Di perumahan Setneg kalah. Terus mana yang digerakkan?" ucap mantan Panglima TNI itu.

Walaupun ditepis oleh TKN tetapi kebenaran akan terbukti di MK, apakah kecurangan ini hanya sebatas dugaan atau kecurangan ini benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.

Sekarang, MK memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa Pilpres. Kita semua percaya, MK adalah lembaga hukum yang berlaku profesional.

Harapannya, setelah keputusan MK, semua kubu menerima hasil pilpres demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Salam!!!

Sumber:

detikNews