Menanggapi pidato ini, Wakil Ketua
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati, memahami perekonomian Indonesia memiliki tantangan yang tidak ringan dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global yang masih tinggi pada 2023.
Menurutnya, "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang menjadi tema kebijakan fiskal Pemerintah pada 2023 Â memiliki tantangan yang tidak ringan. Terlebih Indonesia masih menghadapi tingginya ketidakpastian ekonomi global.Â
"Kita juga masih memiliki masalah struktural yang seringkali menghambat jalannya pembangunan," sebut Anis yang juga Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan itu usai Sidang Paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2022.
Hambatan yang dimaksud di antaranya kualitas sumberdaya manusia yang rendah; infrastruktur yang belum memadai; kurangnya produktivitas dan daya saing; birokrasi, institusi dan regulasi yang tidak efisien; serta belum bebas dari praktek moral hazard khususnya korupsi
Anggota Komisi VI DPR RI ini menyampaikan Indonesia masih memiliki sejumlah persoalan mendasar yang mesti diselesaikan terlebih dahulu. Selain itu, Pemerintah perlu membuat skala prioritas terhadap proyek pembangunan yang berskala besar.
Terkait target pertumbuhan ekonomi 2023 yang diperkirakan sebesar 5,3%, menurut Anis, akan sangat sulit untuk dicapai. Dia beralasan karena pertumbuhan ekonomi hingga Triwulan II-2022 lebih banyak ditopang oleh terjadinya windfall atau "durian runtuh" akibat tingginya harga komoditas pangan dan energi di pasar Internasional. Diperkirakan windfall tersebut akan segera berakhir pada 2023.
Karena itu, Anis meminta pemerintah harus bisa mempertahankan kinerja ekspor serta meningkatkan laju investasi dan tingkat konsumsi masyarakat untuk bisa mencapai target angka pertumbuhan tersebut.
Anis juga mengingatkan pemerintah dan BI untuk perlu ekstra kerja keras dan waspada dalam menjaga laju inflasi yang akan terus meningkat, seiring dengan tingginya harga komoditas pangan dan energi di pasar Internasional.Â
"Target inflasi tahun 2023 sebesar 3,30 persen perlu dijaga secara ketat. Persoalannya, hingga Juli 2022 tingkat inflasi Indonesia sebesar 4,9% (YoY, Year On Year)," katanya.
Pada Juli saja indeks harga komoditas kelompok pangan telah melonjak lebih dari 10,47 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (YoY). Kenaikkan harga pangan dinilai telah melebihi batas wajar. Mestinya inflasi pangan tidak boleh lebih dari 5 persen atau 6 persen.