Alhamdulillah..., akhirnya Presiden kita, Bapak Joko Widodo, mencabut Perpres No. 10 Tahun 2021 yang ditekennya belum lama ini. Syukurlah. Saya (dan masyarakat lainnya) menyambutnya lega atas keputusan yang tepat ini.
Perpers ini berisi tentang bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal di Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol dan Industri Minuman Mengandung Alkohol (Anggur). Pepres yang memberikan ijin bagi investor untuk menanamkan modalnya di industri minuman keras (miras).
Keputusan mencabut Perpres tersebut dilakukan Presiden setelah mendengarkan berbagai masukan dari berbagai pihak, tokoh agama lain, MUI, NU, Muhammadiyah, ormas-ormas lain, serta propinsi dan daerah.
"Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya," begitu Presiden Jokowi membuka keterangan persnya di Istana Negara, Selasa (2/3/2021) sebagaimana juga ditayangkan di saluran Youtube Sekretariat Presiden.
"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, Nahdhatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan-masukan dari propinsi dan daerah, bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Peppres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakuh," kata Presiden.
Saya yang mendengar ini jelas sangat lega. Akhirnya minuman keras yang lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif, tidak lagi dilegalkan.
Meski pada awalnya melegalkan dengan memberikan "catatan" tetap saja membuka peluang penyalahgunaan minuman keras. Tetap saja akan memberikan dampak buruk pada sebagian besar masyarakat.
Atas keputusan Presiden ini, saya pun ingin mengucapkan terima kasih. Sebagai Kepala Negara dengan hati terbuka menerima masukan-masukan terkait Perpres yang menimbulkan kegaduhan itu.
Kepala Negara dengan legowo mencabutnya, yang secara tidak langsung mengakui bahwa keputusan "melegalkan" miras itu adalah bentuk kekeliruan.
Sebagaimana diberitakan Perpres yang menimbulkan polemik itu memunculkan gelombang protes. Karena dengan kebijakan itu, industri miras dapat menjadi ladang investasi asing, domestik, hingga diperjualbelikan secara eceran.
Banyak yang perpandangan melegalkan investasi miras itu sama saja dengan mendukung beredarnya miras. Sesuatu yang kontraproduktif dengan sejumlah program pemerintah. Dan, juga bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila.
Protes tidak saja mengalir dari umat muslim, tetapi juga dari daerah-daerah -- Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua, yang menjadi catatan khusus untuk berinvestasi industri miras mengandung alkohol.
Empat wilayah itu dipilih karena sudah banyak industri lokal dan terdapat budaya atau kebiasaan yang membolehkan masyarakat mengonsumsi minuman alkohol. Namun nyatanya, daerah-daerah tersebut menolak dengan tegas investasi industri miras.
Mereka beralasan miras sumber kekacauan di masyarakat. Masyarakat menilai peraturan yang dikeluarkan Presiden tersebut tidak mempertimbangkan dampak buruk sosial yang ditimbulkan dari minuman keras.
Ya memang tidak sedikit juga yang mendukung Perpres No. 10 Tahun 2021. Yang mendukung beralasan investasi minuman alkohol bakal membuka peluang penyerapan tenaga kerja, menambah pemasukan negara, dan mengendalikan peredarannya yang saat ini sembunyi-sembunyi
Syukurlah, Presiden Joko Widodo cepat tanggap dan gerak cepat, menghentikan bunyi kegaduhan atas Perpres yang sudah ditekennya itu. Presiden yang mau menyadari "kekeliruannya" dan tanpa paksaan akhirnya mencabut Perpers tersebut.
Sekali lagi, saya sebagai rakyat mengucapkan terima kasih. Bravo untuk Bapak Presiden. Bapak sudah membuktikan menerima segala kritik yang membangun demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa ini.
Semoga negeri ini selalu dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Dan, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada Bapak Presiden dengan mudah semudah-mudahnya. Aamiin...
