Kalau saya perhatikan sejak new normal diberlakukan banyak yang tidak mawas diri lagi. Buktinya, waktu saya pulang dari RS Hermina Depok dengan menumpang angkot, beberapa penumpang tidak mengenakan masker dan tidak ada jarak.Â
Harusnya, sebagaimana yang juga diterapkan di kereta dan bus, penumpang angkot juga perlu dibatasi. Tempat duduk diberi silang. Ya memang akan berdampak pada penghasilan supir. Tidak dibatasi saja penghasilan sangat minim, bagaimana jika dibatasi? Di sinilah peran Pemkot Depok diperlukan untuk mencari solusi yang tepat.
Ada juga yang asyik menelepon dengan tanpa masker. Kalau di kereta nih, penumpang yang kedapatan menelepon atau saling mengobrol akan ditegur oleh petugas. Larangan ini untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Masa harus ada petugas dulu baru disiplin?
Banyak juga yang memakai masker tapi tidak pada fungsinya. Masker hanya menempel di dagu atau tergantung di leher. Hanya sebagai aksesoris. Yang lebih miris lagi, saya masih sering melihat ada orangtua yang membawa anaknya yang kecil keluar rumah tanpa masker. Entah di angkot, entah di motor. Apa mereka tidak kasihan pada anaknya?
Saya saja melarang anak saya yang kecil ikut saya meski untuk sekedar berbelanja ke depan kompleks atau ke warung. Walaupun anak saya bersikeras bilang "kan pakai masker", tetap saya tidak mengizinkan. Â Siapa yang bisa menjamin anak saya tidak tertular?
Di kompleks rumah saya juga saya temui beberapa pedagang ada yang tidak memakai masker. Saling ngobrol dan sesekali disertai gelak tawa. Ketika diingatkan, ya dianggap angin lalu. Apa harus terkena dulu baru sadar?Pemkot Depok juga harus lebih serius dalam penanganan Covid-19. Harusnya, adanya pengawasan ketat yang dilakukan oleh aparat jika ada warganya abai menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Memang sih ada petugas, tapi masih terbatas karena tidak semua titik ada petugas. Jadi ketika ada razia banyak yang lolos. Selain itu, petugas juga kurang tegas saat merazia. Harus ada sanksi yang bisa membuat efek jera.
Terlebih Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tertanggal 4 Agustus 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
Saya sih setuju jika pelanggar protokol kesehatan memang harus diberi sanksi -- sosial, denda, penjara, karena ini menyangkut kesehatan bersama. Jika ia abai berarti dia sudah berlaku dzolim pada sesama. Sudah mengancam keselamatan orang lain. Dan agama juga tidak membenarkan hal ini.
Terlebih masyarakat diminta untuk mewaspadai klaster baru yaitu dari klaster keluarga. Ini bisa saja terjadi karena ada keluarga yang pulang bekerja tidak menerapkan protokol kesehatan. Ketika tiba di rumah lalu menularkan kepada keluarganya.
