Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu bersifat rigid, artinya ketika akan merubah UUD mesti ada lima kesepakatan dasar:
1. tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

3. mempertegas sistem pemerintahan presidensial; 

4. penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); 

5. melakukan perubahan dengan cara adendum.

MPR, yang punya wewenang untuk ubah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah sepakat tidak akan mengubah Pembukaan UUD 1945. MPR mengatakan begini karena Pembukaan UUD ini berisi cita-cita bersama dan tujuan negara kita yang jadi kesepakatan pertama dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila yang menjadi dasar pikiran, ada di Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga. Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945, Pancasila tetap menjadi dasar pikiran negara. Yang berubah itu sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita dalam Pancasila. Lembaga seperti DPR dan Mahkamah Agung bisa berubah, tetapi Pancasila tetap menjadi landasan perubahan bentuk dan fungsi lembaga-lembaga ini.

Jika Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah, artinya kesepakatan awal negara kita akan hilang. Kehilangan kesepakatan ini bisa membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia lho. Hal itu tentu saja tidak diinginkan oleh kita semua. Makanya, kita harus mendukung dan mengamalkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berisi Pancasila, dalam kehidupan sehari-hari. Semua lembaga negara, masyarakat, dan warga negara wajib melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber:

Saputra, Lukman Surya, dkk. 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII.  Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. hal. 40-43