Kawal Pesta Demokrasi Sehat. Dari Rakyat Untuk Rakyat
Dalam hitungan waktu, Rakyat Indonesia akan melangsungkan pesta besar yang di gelar di Negeri ini. kita biasa menyebutnya dengan PESTA DEMOKRASI.
Istilah yang kerap kita dengar di setiap momentum pergantian pemimpin Negeri.
Februari 1981. Soeharto, memperkenalkan istilah "Pesta demokrasi" pada pertemuannya bersama para Gubenur, Bupati dan Walikota se-Indonseia dalam rapat nasional persiapan pemilu 1982. "Kita harus menganggap pemilihan umum sebagai pesta besar demokrasi" ucap beliau ketika itu.
Di moment saat ini, setiap sudut kota hingga pelosok desa semua berbicara soal politik, dari bapak-bapak yang berdasi, mamang-mamang pedagang keliling hingga ibu-ibu yang berkumpul di warung sayur pun seolah menjadi elit politik paling handal.
Lalu apa manfaat pesta demokrasi untuk Rakyat? Selayaknya sebuah pesta besar. Di suguhkan dengan berbagai hiburan. Derap kampanye menghadirkan artis-artis ibu kota, kaos-kaos, dengan selogan dan yel-yel masing-masing -paslon- di bagikan secara gratis. Atribut kampanye terpasang di sepanjang jalan, membuat suasana pesta demokrasi semakin meriah dan rakyat menjadi tim hore yang seakan tidak mengenal lelah, Mendukung sang idola. Rakyat seolah dimanjakan oleh para -paslon- pemimpin Negeri.
Lalu hidangan apa yang bisa di nikmati Rakyat saat pesta belangsung? Mahar sebagai imbalan suara dalam pencoblosan berupa uang? Padahal kampanya tolak politik uang (money politic). Jika demikian bukankah hal itu sama saja Rakyat mendukung untuk membangun budaya korupsi dalam berdemokrasi?
Jika kita sebagai rakyat hanya berfikir pesta demokrasi hanya sebatas -NPWP- (No Piro Wani Piro) maka demokrasi yang menurut Cak Nun La Raiba fihi (Tidak ada keraguan padanya) akan kehilangan marwahnya.
Lalu bagaimana dengan rakyat yang kecewa dengan memilih golput? Mengutip dari laman NU. On line. pandangan islam tentang golput.
Secara konstitusional, kehadiran masyarakat untuk mencoblos kertas suara di -TPS- merupakan hak masyarakat. Tidak ada hukum positif yang menyebutkan sanksi bagi mereka yang tidak hadir di- TPS-.
Namun demikian, kita perlu memandang bahwa undangan pihak -KPU- agar masyarakat hadir di -TPS- merupakan sebuah keharusan yang bersifat darurat untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan yang sah meski tidak ada sanksi secara konstitusional sebagaimana keterangan berikut.
قوله (وواجب نصب إمام عدل) أي نصب إمام عدل واجب على الأمة عند عدم النص من الله أو رسوله على معين وعدم الاستخلاف من الإمام السابق... ولا فرق في وجوب نصب الإمام بين زمن الفتنة وغيره كما هو مذهب أهل السنة وأكثر المعتزلة
Artinya: "(Wajib menegakkan pemerintah yang adil) maksudnya, umat diwajibkan untuk menegakkan pemerintahan yang adil ketika tidak ada nash dari Allah atau rasul-Nya pada pribadi tertentu, dan tidak ada penunjukan pengganti dari pemerintah sebelumnya... Tidak ada perbedaan soal kewajiban menegakkan pemerintahan di zaman kaos/fitnah atau situasi stabil-kondusif-normal sebagaimana pandangan Mazhab Ahlussunnah dan mayoritas ulama Muktazilah." (Lihat Syekh M Ibrahim Al-Baijuri, Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid, [Indonesia, Daru Ihyail Kutubil Arabiyyah: tanpa catatan tahun] hal. 118)
Secara jelas, Syekh M Ibrahim Al-Baijuri menyebutkan bahwa umat Islam berkewajiban untuk menjaga keberlangsungan kepemimpinan di tengah masyarakat. Kewajiban ini bersifat syari, bukan aqli.
قوله (بالشرع فاعلم لا بحكم العقل) أي إن وجوب نصب الإمام بالشرع عند أهل السنة فاعلم ذلك
Artinya: "(Berdasarkan perintah syariat, patut diketahui, bukan berdasarkan hukum logika), maksudnya, penegakan pemerintahan merupakan kewajiban sesuai perintah syariat bagi kalangan Ahlussunnah wal jamaah. Pahamilah hal demikian," (Lihat Syekh M Ibrahim Al-Baijuri, Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid, [Indonesia, Daru Ihyail Kutubil Arabiyyah: tanpa catatan tahun] hal. 118)
Dengan demikian, kehadiran kita di- TPS- merupakan sebuah kewajiban menurut syariat dalam rangka menjaga tegaknya keberlangsungan pemerintahan yang sah. Dengan kata lain, sikap golput adalah sikap yang bertentangan dengan pandangan Islam terkait perintah tegaknya keberlangsungan pemerintahan yang sah.
Apapun alasannya, sikap golput-nya tidak dibenarkan. Bayangkan kalau 80% masyarakat di Indonesia mengambil sikap golput? Situasi politik, ekonomi, hukum, sosial, dan lain bidang lainnya akan menjadi berbahaya atau mudharat yang sangat besar karena tidak sesuai dengan dinamika demokrasi di Indonesia.
Pemilihan umum memang bukan menyulap keadaan yang buruk menjadi baik. Pemilu diadakan dalam rangka menjaga tegaknya keberlangsungan pemerintahan yang sah sehingga aktivitas ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, kesehatan, dan hukum tetap berjalan.
Meski demikian, kita tentu berharap pemilu dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik dalam semua bidang. Diimbau pula untuk menggunakan semaksimal mungkin hak pilih dengan cara memilih para calon di TPS yang telah ditentukan. Jangan sampai tidak mencoblos atau golput. (Penjelasan-Alhafiz Kurniawan-Nu On line-13/12/2023)
Wajar saja jika kita kecewa dengan tokoh idola, karena mereka berkhianat, kinerja yang tidak sesuai dengan janji-janji saat kampanye. Setelah terpilih justru abai dengan kepentingan-kepentingan Rakyat, memberikan kebijakan-kebijakan yang justru kontra dengan Rakyat yang sudah memilihnya menjadi pemimpin. Hingga tidak ada lagi kepercayaan dan memilih golput karena menganggap sudah tidak ada lagi yang adil dan amanah.
Lalu kepada siapa kta harus percaya? Serahkan semua kepada Allah Swt. Selama pesta demokrasi ini memiliki kandidat pemimpin sesuai dengan syarat dan syareat ketentuan-Nya. Rakyat hanya diwajibkan memilih pemimpin untuk kemajuan bangsa dan negara.
Demokrasi adalah peluang bagi rakyat untuk memilih, mari bersama kita kembali memaknai arti demokrasi yang merupakan sistem yang membebaskan dan dibatasi oleh hukum dan moral.
Mengawal demokrasi yang sehat adalah tugas kita bersama, memilih pemimpin bukan hanya dilihat dari seberapa uang yang ia keluarkan dan di berikan kepada para pendukungnya. Akan tetapi intregritas dan kredibilitas sebagai seorang kandidat pemimpin.
Jika rakyat apatis terhadap kebijakan demokrasi maka pemerintah akan semakin semena-mena terhadap rakyat
Mari berpesta dan gaungkan suara dari rakyat untuk rakyat. Jangan sampai cucuran keringat yang sudah di korbankan oleh rakyat menjadi sia-sia dengan menjadi lahan korupsi para pejabat.
Penulis : _N.Salbiah
