Selain itu 6 jembatan rusak, 3 rumah sakit rusak, 10 puskesmas rusak, 15 masjid rusak, 50 unit mushola rusak, dan 20 unit perkantoran rusak.
Sebelumnya,Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa dukacita mendalam kepada para korban yang terkena dampak bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (5/8/2018).
Presiden Joko Widodo terlihat sangat berduka atas kejadian gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), 5 Agustus 2018. Presiden menyampaikan rasa duka yang amat mendalam bagi para korban bencana gempa yang kembali terjadi di salah satu destinasi pariwisata itu.
Segera setelah laporan terkait kejadian gempa tersebut sampai kepada dirinya, Presiden menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan penanganan pascagempa dengan sebaik-baiknya.
Kepala Negara juga meminta jajarannya memberikan pelayanan terbaik bagi para wisatawan yang sedang berada di Lombok saat kejadian.
"Saya pesan kepada Menko Polhukam agar penanganan turis ini juga dilakukan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada pelayanan yang kurang terutama dalam rangka pengaturan jadwal penerbangan," kata Presiden Jokowi.
Dalam pernyataannya, Presiden memastikan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan bagi para korban terdampak gempa seperti yang mengalami kerusakan tempat tinggal maupun yang lainnya.
Namun, pemerintah akan terlebih dahulu meninjau langsung di lapangan untuk memberikan kepastian mengenai jumlah bantuan yang akan diterima para korban terdampak.
"Kita akan melihat dulu keadaan di lapangan, baru kita putuskan. Tetapi bahwa akan diberikan bantuan iya, jumlahnya yang belum diputuskan," tandasnya.
Ketika suatu musibah melanda, kita sebagai makhluk yang memilik akal tentu akan berusaha mencari penyebab terjadinya musibah tersebut atau hukum kausalitas.
Misal musibah banjir kita mengetahui bahwa bencana banjir terlepas dari ketetapan Allah tapi juga ada penyebabnya yang disebabkan perbuatan manusia seperti membuka lahan serampangan, kesalahan dalam tata ruang, penggundulan hutan tanpa pertanggung jawaban, kebiasaan membuang sampah ke sungai, pembukaan perumahan tak ramah alam dan lain sebagainya. Semua itu bisa terjadi karena dibiarkan atau lebih buruk karena dibingkai oleh kebijakan.
