Oleh karena itu, tindakan dari Gubernur DKI yang mempersingkat jadwal operasional TransJakarta hingga pukul 18.00 dan memperpendek rutenya sudah tepat. Ia melakukannya agar Social Distancing dapat terwujud.
Namun karena pihak swasta masih menggunakan waktu pulang jam kantor secara normal serta tetap membuka ruang publik seperti restoran dan mall, terjadilah penumpukan penumpang TransJakarta saat jam pulang kantor.
Amat disayangkan ketika beberapa pihak mengkritik langkah tersebut. Padahal yang justru harus dikritik adalah pihak swasta yang tidak memiliki kesadaran untuk memfasilitasi Social Distancing hanya demi laba jangka pendek.
Sumber : CNN Indonesia [Kebijakan Blunder Transportasi Anies Berujung Amburadul]
Mungkin berbagai kebijakan dari Gubernur DKI ini pula yang menyebabkan video yang beredar di medsos mengubah istilah Force Quarantine menjadi Partial Lockdown. Seolah-olah Pemda DKI telah bertindak bagaikan diktator.
Bukankah Pemda DKI tidak menegur orang-orang yang berpergian ke luar rumah seperti Lockdown yang dilakukan di Wuhan? Gubernur DKI justru telah memberlakukan konsep Social Distancing, yakni membatasi pilihan aktivitas publik di luar rumah.
Jadi apabila ada pihak yang menolak Extensive Distancing yang diberlakukan Anies Baswedan, maka mereka justru mendukung terjadinya simulasi Free for All seperti yang dipaparkan oleh The Washington Post.
Padahal pada Minggu 13 Maret 2020, Presiden Jokowi telah memaparkan pentingnya Social Distancing untuk diterapkan dalam kondisi saat ini. Regulasi yang diterapkan Anies sebenarnya telah sejalan dengan keinginan Presiden.
Sumber : JPNN [Jokowi Pengin Social Distancing jadi Gerakan Masyarakat]
Apabila kita ingin Social Distrancing berlaku, justru hal yang pertama kali harus diluruskan adalah kesadaran dari pihak swasta untuk menutup kantor, restoran, maupun ruang publik.
