 PELANGGARAN ETIKA INDIVIDUALIS
Pelanggaran etika individualis dalam etika administrasi public terhadap perempuan, merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan dan keadilan. Etika administrasi public merupakan etika yang mengatur hubungan anatar pemerintahan, instansi pemerintah, dan masyarakat. Etika administrasi public terkait dengan  cara pemerintah memperjelas dan menjalankan kebijakanyang sesuai dengan hukum dan keadilan, karena pemerintah tidak melakukan tindakan yang sesuai untuk membantu perempuan dalam mencegah deskriminasi yang mereka rasakan. Terdapat beberapa contoh diskriminasi yang sering terjadi
- Dalam bidang pekerjaan, pemerintah tidak menjalankan kebijakan yang sesuai untuk membantu perempuan dalam rekrutmen pekerjaaan seperti banyak sekali lowongan pekerjaan yang membutuhkan wanita dengan kualifikasi good looking hal ini terkadang tidak ada hubunganya dengan jenis pekerjaan yang membutuhkan kinerja otak tanpa harus melihat fisik
- Keamanan, keamanan yang pemerintah berikan kurang membantu perempuan dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi. Misalnya pemerintah tidak membentuk program yang spesifik untuk perempuan dalam keamanan kasus-kasus pelecehan seksual yang terkadang malah mempojokan seorang korban
- Masih terdapat kasus-kasus yang tidak memberikan keadilan bagi perempuan, kebijakan yang terkadang kurang berpihak terhdap perempuan dan tidak ada program yang spesifikasi untuk perembuan dalam keadilan, dan tidak memperjelas tentang hak-hak perempuan dalam keadilan.
Untuk mengatasi pelanggaran etika administrasi public diperlukan kebijakan yang memperjelas dalam membantu perempuan dalam berbagai aspek seperti pekerjaan, perlindungan, serta memberikan kebijakan yang memperlakukan adil untuk perempuan. Hukum di Indonesia masih terkesan kurang tegas dalam menangani kasus kasus yang memang memerlukan keadilan, hukum di Indonesia juga masih terkesan tajan kebawah dan tumpul keatas. Pemerintah juga harus mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk membantu perempuan dalam berbagai aspek seperti keamanan, bahwa perempuan harus bisa menjaga keamanan dirinya sendiri jika suatu saat terjadi pelecehan. Dalam menanggulangi pelanggaran etika individualis dalam etika administrasi negara pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang efisien dan efektif, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat akan hak-hak yang dimiliki perempuan dalam berbagai aspek.
Referensi
Saputra A, Supatmi, M. S.,dkk. 2022. Hukum Yang (Seharusnya) Baerdaya Untuk Semua: Kumpulan Tulisan tentang Urgensi Legislasi Anti Diskriminas Komprehensif di Indonesia. hlm 63-66
Apriliandra ,S. Krisnani, H.,Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Di Tinjau Dari Prespektif Konflik. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol.3, No.1
Hamida, S. A.,2022. KEBIJAKAN TES KEPERAWANAN PADA TENTARA NASIONAL INDONESIA DARI PRESPEKTIF NILAI PUBLIK DAN KONTROL ATAS DISKRESI BIROKRASI. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol 19. No.1
