Penghapusan Sistem Zonasi: Langkah Mundur atau Perbaikan Sistem Pendidikan?

Peningkatan Fasilitas dan Sumber Daya Sekolah di Daerah Terpencil: 

Agar dapat memeratakan pendidikan di Indonesia, pemerintah harus lebih fokus pada pemerataan fasilitas dan kualitas tenaga pendidik agar sekolah-sekolah di daerah pinggiran dapat bersaing dengan sekolah lain yang saat ini lebih bagus. Pemerintah harus lebih memperhatikan kembali mengenai kesiapan fasilitas dan sumber daya sebelum membuat kebijakan lebih lanjut.

• Kebijakan Seleksi Berdasarkan Prestasi dan Kebutuhan Daerah

Pemerintah dapat menggunakan sistem penggabungan seleksi berdasarkan prestasi akademik dengan pertimbangan kebutuhan daerah untuk memastikan pemerataan pendidikan. Dalam pelaksanaanya juga, pemerintah harus tetap mengawasi jalannya kebijakan yang dibuat. Karena tidak adanya pengawasan dari pemerintah akan membuka peluang terjadinya pelanggaran dan penyimpangan kebijakan untuk meraih keuntungan suatu pihak tertentu.

• Penerapan Zonasi yang Lebih Fleksibel

Alih-alih menghapuskan sistem zonasi sepenuhnya, pemerintah bisa memperkenalkan kebijakan zonasi yang lebih fleksibel dan berdasarkan kriteria yang lebih komprehensif. Pemerintah juga bisa membuat peraturan yang lebih jelas dan detail untuk menghindari adanya misunderstanding antara pemerintah dengan sekolah yang ada.

Penghapusan sistem zonasi dalam seleksi penerimaan siswa baru bukanlah solusi yang sempurna untuk mengatasi ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Dengan memberikan kebebasan lebih besar kepada orang tua dan sekolah, kebijakan ini berisiko memperburuk ketimpangan akses pendidikan antara daerah kaya dan miskin. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berfokus pada pemerataan kualitas pendidikan perlu menjadi perhatian utama pemerintah.