Analisis Pasal 4 (Jenis dan Materi Muatan)
Pasal ini menegaskan bahwa jenis peraturan harus sesuai dengan materi muatan.
Kelebihan: Menjaga keselarasan antara isi peraturan dan jenisnya, menghindari overregulasi.
Kritik: Implementasi aturan ini sering kali tidak konsisten, terlihat dari adanya regulasi yang tumpang tindih atau tidak relevan dengan jenis peraturan yang ditetapkan.
Analisis Pasal 5 (Asas Materi Muatan)
Pasal ini memuat asas-asas seperti kejelasan rumusan, keterbukaan, dan keseimbangan.
Kelebihan: Asas ini memberikan panduan normatif bagi pembuat undang-undang.
Kritik: Tidak semua asas ini dilaksanakan dengan baik. Contoh nyata adalah seringnya ditemukan regulasi dengan rumusan yang tidak jelas, sehingga mempersulit implementasi.
Analisis Pasal 6 (Kesesuaian dengan Nilai Pancasila)
Pasal ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Kelebihan: Pasal ini menegaskan ideologi negara sebagai pedoman hukum.
Kritik: Pasal ini bersifat deklaratif tanpa diiringi dengan mekanisme pengukuran yang jelas terkait "kesesuaian dengan Pancasila", sehingga implementasi praktisnya menjadi sulit.
Analisis Pasal 7 (Hierarki Peraturan Perundang-undangan)
Pasal ini menetapkan hierarki peraturan dari UUD 1945 hingga peraturan desa.
Kelebihan: Struktur hierarki ini memberikan kejelasan hukum yang sangat penting untuk menghindari konflik antar regulasi.
