Dalam Hikayat Banjar juga di jelaskan bahwa Mendawai memang berada di bawah kesultanan Banjar sejak abad ke-14. Maharaja Suryanata, gubernur Majapahit yang memerintah di Kerajaan Negara Dipa (Amuntai) dengan wilayahnya yang terbentang dari Tanjung Silat sampai Tanjung Puting dengan daerah-daerah yang disebut Sakai, yaitu daerah sungai Barito, Tabalong, Balangan, Pitap, Alai, Amandit, Labuan Amas, Biaju Kecil (Kapuas-Murung), Biaju Besar (Kahayan), Pembuang Sebangau, Mendawai, Katingan, dan Sampit yang mana masing-masing kepala daerah-daerah tersebut disebut Mantri Sakai (Slamet Mulya, 2003). Selain itu, dari sumber sejarah yang lain disebutkan juga bahwa Katingan sudah termasuk ke dalam wilayah Kerajaan Banjar-Hindu (Negara Dipa) sejak Lambung Mangkurat berkuasa dimana kala itu terdiri dari 2 sakai(daerah) yaitu Mendawai (di bagian hilir) dan Katingan (di bagian hulu).
Wilayah kesultanan Banjar Raya adalah sebutan bagi negeri-negeri yang menjadi wilayah pengaruh mandala kesultanan Banjar, khususnya sampai pertengahan abad ke-17 dan abad-abad sebelumnya, dinyatakan klaim kekuasaan Banjar atas daerah-daerah ini dimulai sejak tahun 1636 (Kartodirdjo,1993:121). Dalam perjalanan sejarah, ketetapan wilayah kesultanan Banjar tidak dapat dilihat jelas dengan batas yang tetap karena dipengaruhi oleh keadaan yang tidak stabil dan batas wilayah yang fleksibel, hal ini disebabkan oleh perkembangan kesultanan Banjar yang naik turun akibat pengaruh konflik saudara dan campur tangan Belanda. (Sahriansah,2016:10)
Hikayat Banjar memberikan penjelasan bahwa Mendawai dan Katingan termasuk dalam wilayah Kesultanan Banjar di bawah kekuasaan Sultan ke-4 yaitu, Sultan Mustain Billah (Marhum Penembahan). Tahun 1615, kesultanan Banjar merealisasikan berdirinya kerajaan Kotawaringin (Kutaringin). Kemudian wilayah Mendawai-Katingan merupakan salah satu daerah kekuasaan Sultan Mustain Billah diberikan kepada puteranya Pangeran Dipati Anta-Kasuma yang kemudian menjadi adipati/raja Kotawaringin menggantikan mertuanya Dipati Ngganding yang wilayah kekuasaannya meliputi daerah pantai Kalimantan Tengah. Daerah-daerah tersebut ialah: Sampit, Mendawai, dan Pembuang. Sedangkan daerah-daerah lain tetap bebas, dipimpin langsung oleh para kepala suku, bahkan banyak dari antara mereka yang menarik diri masuk ke pedalaman. (Barjie, 2016:133)
Bagi kesultanan Kotawatingin saat itu, istilah Sultan hanya diigunakan dalam birokrasi internal dan dalam hubungan dengan dunia luar selain dengan kesultanan Banjar. Sementara itu, ketika berhubungan dengan kesultanan Banjar, semua Sultan Kotawaringin menyebut dirinya sebagai Pangeran (Raja Muda), hal ini karena mereka mengganggap para Sultan Banjar sebagi saudara tua. Dalam buku“Sejarah Singkat Kesultanan Kotawaringin dan Silsilah Raja-Raja Kotawaringin” diceritakan bahwa Sultan Banjar Mustain Billah memiliki 2 orang putera, yaitu pangeran Adipati Antakusuma yang bergelar Pangeran Bengawan dan Pangeran Adipati Tuha yang bergelar Pangeran Inayatullah. Pada tahun 1678, Sultan Mustain Billah meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya, Pangeran Inayatullah hingga tahun 1685. Ketika sultan Mustain Billah masih memerintah, beliau mengutus anaknya ke daerah Kotawaringin untuk membangun Kerajaan disana. (Hermanu. 2014:27)
Setelah Pangeran Inayatullah menjadi Sultan Banjar yang ke-5, maka Pangeran Adipati Antakusuma secara sukarela meninggalkan istana dan melakukan perjalanan ke arah barat kesultanan Banjar. Tujuannya adalah mencari daerah kekuasaan baru sebagai perpanjangan dari kesultanan Banjar di Banjarmasin. Pangeran Adipati Antakusuma kemudian melakukan perjalanan laut dari Sungai Barito menyisiri tepian pulau Kalimantan ke arah Barat. Dalam perjalanannya Pangeran sempat berhenti dibeberapa tempat, salah satunya di Sebangau.
Dalam beberapa tulisan lain, Sebangau sering disebut sebagai suatu nama daerah dan sering menjadi tempat transit bagi yang ingin melakukan perjalanan melintasi Tanjung Malatayoer (Tanjung Matayur). Penulis menduga pada masa silam, di Sebangau juga ada kerajaan kecil, meskipun kini bukti sejarahnya sangat sulit untuk di temukan. Perjalanan Pangeran Adipati Antakusuma setelah dari Sebangau kemudian dilanjutkan ke Mendawai, Sampit, dan Pembuang. Melihat rute perjalanan yang dilakukan, Pangeran melakukan perjalanan dengan memasuki daerah aliran sungai Mentaya, Pembuang, Sebangau, dan Katingan melewati Pegatan. (Barjie,2016: 133).
Menunjukkan kekunaan dan sekaligus kompleksitas ibukota, yang antara lain diindikasikan oleh konsentrasi sisa bangunan kuna seperti “keratin”, masjid typique, makam-makam raja, serta struktur lainnya yang menunjukkan kurun waktu tertua dari abad XIV sampai abad XVII. Dengan demikian, baik peninggalan yang bersifat monumental maupun artefaktual, keseluruhannya telah menjadi bukti bahwa sejak abad XVII di Kotawaringin pernah berkembang sebuah masyarakat yang telah teroganisir baik dalam domain sosial politik, ekonomi maupun budaya.
Pada saat kesultanan Kotawaringin berkuasa saat itu, masyarakatnya dan wilayah wilayah kekuasaan disekitarnya (Mendawai) tidak perlu membayar upeti kepada kesultanan Banjar, tapi memberikannnya kepada sultan Kotawaringin. Disini terjadi transisi penting bahwa kerajaan Mendawai saat itu secara kekuasaan sudah tidak lagi berinduk kepada kesultanan Banjar di Banjarmasin tetapi kepada kesultanan Kotawaringin, hal ini juga secara langsung berakibat kepada penyerahan upeti, yang sebelumnya diberikan kepada kesultanan Banjar kini beralih kewajiban penghantarannya kepada Sultan Kotawaringin. Meskipun pada saat itu Sultan Banjar sering membebaskan upeti kepada daerah-daerah tertentu.
Selain itu, banyak juga wilayah kekuasaan lain yang membayar upeti kepada kesultanan Banjar secara sukarela, tidak dibatasi banyak atau jumlahnya. Pengantarannya kepada Sultan Banjar pun menyesuaikan musim (angin) dimana ketika pengantar upeti mampu berlayar ke Banjar maka itulah upeti dipersembahkan. (Barjie, 2016: 75-134). Berdasarkan informasi sejarah dari Pemerintah Katingan, menurut laporan Radermacher, pada tahun 1780 telah terdapat pemerintahan pribumi seperti Kyai Ingebai Suradi Raya sebagai kepala daerah Mendawai, Kiai Ingabehi Suradiraja adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah berhasil membunuh dua orang pengikut Gusti Kasim dari daerah Nagara tahun 1780, kemudian ia dilantik sebagai pembantu utama syahbandar di pelabuhan Tatas (Banjarmasin).