Analisis Kasus Hukum: Ketidakadilan Vonis Kasus Narkotika Aryo Kiswanto

Pertimbangan Hakum: Meskipun hukuman seharusnya mencerminkan kejahatan yang dilakukan culpae poena par esto, vonis Aryo mengindikasikan pertimbangan yang berbeda, mungkin terkait faktor lain seperti kondisi terdakwa, kepentingan politik, atau pertimbangan yudisial yang tidak diungkap secara jelas. Namun, ini memicu kritik karena hukuman yang ringan terhadap bandar besar dianggap tidak memberikan efek jera.

Kepastian Hukum Salah satu tujuan hukum adalah kepastian. Namun, keputusan yang tidak konsisten, terutama untuk kasus besar seperti narkotika, menimbulkan ketidakpastian. Publik berharap adanya standar yang jelas dalam penjatuhan hukuman, terutama terkait kejahatan luar biasa seperti narkoba.

 Ketidakadilan yang dirasakan oleh korban yang dijatuhi hukuman berat dibandingkan dengan bandar besar mencerminkan masalah dalam distribusi keadilan sosial di Indonesia. Peninjauan dan evaluasi mendalam dari jajaran peradilan, terutama MA, diperlukan agar vonis yang diberikan tidak lagi menimbulkan ketimpangan dan benar-benar mencerminkan keadilan.

MAZHAB PEMIKIRAN POSITIVISME

Madzhab positivisme adalah aliran pemikiran hukum yang memisahkan hukum dari moralitas, menekankan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan yang dibuat oleh manusia dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Positivisme menganggap hukum sebagai produk sosial yang harus diikuti, memberikan penekanan pada kepastian dan konsistensi dalam penegakan hukum. Dalam pandangan ini, hakim berfungsi untuk menerapkan hukum tertulis tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral atau etika. Pendekatan ini seringkali menghasilkan interpretasi hukum yang lebih formal dan sistematis, mengutamakan aturan yang jelas dan terukur.

Argumentasi Madzhab Pemikiran Positivisme Dalam Hukum di Indonesia

Melalui argumen ini, hukum di Indonesia dapat dilihat sebagai sistem yang berfungsi untuk memberikan kepastian dan keadilan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Prinsip positivisme menekankan pentingnya kepastian dalam penerapan hukum. Hukum harus diterapkan secara konsisten, sehingga masyarakat mengetahui apa yang diharapkan dan konsekuensi dari tindakan mereka. Hukum positif di Indonesia bersumber pada peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang. Ini memastikan bahwa setiap keputusan hukum didasarkan pada ketentuan yang jelas dan terukur, tanpa campur tangan nilai moral yang subjektif.